IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)

1. Apa yang dimaksud dengan IPPT ?

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi setiap kegiatan peruntukan penggunaan tanah kepada badan usaha maupun perorangan yang menggunakan tanah seluas 5000 m2 atau lebih.

2. Apakah tujuan ditetapkannya arahan & pedoman IPPT ini?

Tujuannya yaitu agar setiap kegiatan pembangunan yang memerlukan fungsi dan manfaat tanah dalam ruang kota dapat dikendalikan secara terarah dan terpadu, sehingga kegiatan pembanguan tidak merugikan masyarakat dan daerah, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

3. Siapakah yang mengeluarkan IPPT dan wajib memperoleh IPPT?

IPPT diterbitkan oleh Walikota Palembang dan yang berhak memperoleh IPPT adalah setiap badan usaha maupun perorangan yang menggunakan tanah seluas 5000 m2 atau lebih.

4. Apa dasar hukum dari IPPT ?

• Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
• Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Palembang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

Dasar hukum lainnya:

* Keputusan Walikota Palembang No. 39 Tahun 2001

* Keputusan Walikota Palembang No. 40 Tahun 2001

* Keputusan Walikota Palembang No. 52 Tahun 2001

5. Adakah sanksi bagi penggunaan tanah dengan luas 5000 m2 atau lebih untuk peruntukan tertentu tanpa izin?

Sanksinya sangat jelas yaitu dapat dikenakan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 Bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-

6. Apakah semua objek peruntukan pengunaan tanah memerlukan IPPT?

IPPT dapat diberikan kepada rencana peruntukan penggunaan tanah sebagai berikut:

• Industri dan pelabuhan
• Pariwisata, hotel, restoran dan tempat hiburan
• Industri rumah tangga
• Kompleks perumahan, rumah sederhana dan sangat sederhana
• Real estate
• Jenis-jenis usaha komersial
• Kawasan olahraga
• Rumah sakit swasta
• Pendidikan
• Rumah dan kegiatan sosial
• Usaha sektor pertanian
• Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)
• Galian untuk pipa gas, pipa dan instalasi Perusahaan Air Minum, pipa minyak, kabel telepon dan kabel listrik.

7. Apa syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh IPPT ?

Adapun syarat administrasi yang harus dipenuhi pemohon dengan melampirkan:



* Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon

* Photo copy surat keterangan rencana kota

* Photo copy tanda lunas PBB tahun terakhir

* Photo copy surat kepemilikan tanah





8. Bagaimana proses pengurusan IPPT ?

Proses pemberian IPPT melalui tahapan sebagai berikut:

• Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada kepala daerah melalui Dinas Tata Kota di atas kertas bermaterai Rp. 6.000
• Permohonan yang persyaratannya lengkap didaftarkan pada Kabag. Tata Usaha sedangkan yang tidak lengkap dikembalikan ke pemohon.
• selanjutnya berkas diproses di Sub Dinas Perencanaan Kota untuk kemudian dilakukan kewajiban setor retribusi.
• Permohonan yang sudah sesuai dengan ketentuan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan berupa Keputusan Kepala Daerah.
• Apabila perizinan asli sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah, kemudian diterbitkan petikan IPPT yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk disampaikan kepada pemohon.

9. Berapa lama proses penyelesaian IPPT?

Proses penyelesaian IPPT ditetapkan dalam jangka waktu 16 hari kerja.



10. Berapa besarnya tarif retribusi untuk memperoleh IPPT?

Retribusi IPPT ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2001.

Indeks Tarif Retribusi

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

No. Jenis Peruntukan Indeks

1. Industri dan Pelabuhan (3 %)

2. Pariwisata (1 %)

3. Industri Rumah Tangga (1 %)

4. Kompleks Perumahan, Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana (1 %)

5. Real Estate (5 %)

6. Jenis-jenis Usaha Komersial (5 %)

7. Kawasan Olahraga (1 %)

8. Rumah Sakit (1,5 %)

9. Usaha Sektor Pertanian (1,5 %)

10. Galian untuk pipa, gas, PAM,minyak, telepon dan listrik (4 %)

Tarif Retribusi IPPT

R = I x H x L

R :Retribusi yang terhitung

I :Indeks Besarnya Tarif Sesuai dengan Jenis Usaha

H :Harga Dasar Tanah (NJOP)

L :Luas Tanah



CONTOH PERHITUNGAN IZIN PERUNTUKAN

PENGGUNAAN TANAH



Pemilik Tanah :Badan Usaha X

Luas Tanah :5000m2

Jenis Peruntukan :Real Estate

NJOP :Rp. 500.000,-



Retribusi IPPT bagi Badan Usaha X adalah:

R = I x H x L

= 5% x Rp. 500.000 x 5000m2

= Rp. 125.000.000,-

Terwujudnya pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi segenap masyarakat merupakan bagian dari tanggungjawab kita bersama. Melalui IPPT maka pembangunan dapat berjalan terpadu dan terarah sehingga tidak akan memberikan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan secara luas.

(untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi Dinas Tata Kota Palembang, Jalan Slamet Riady No. 14 Palembang)

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah dan terencana di wilayah Kota Palembang, diperlukan adanya suatu pembinaan dan perizinan pembangunan yang salah satunya melalui pemberian IMB.

• Apa yang dimaksud dengan IMB?

IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang meliputi bangunan gedung, non gedung, menara dan reklame.

• Siapakah yang mengeluarkan IMB dan berhak memperoleh IMB?

IMB diterbitkan oleh Walikota Palembang dan yang berhak memperoleh IMB adalah setiap warga/badan di kota Palembang yang melaksanakan pendirian bangunan. Dan perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan pendirian bangunan meliputi:

1. Mendirikan bangunan baru.
2. Mendirikan bangunan tambahan pada bangunan yang sudah ada.
3. Mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada.

• Apa dasar hukum dari IMB?
Dasar hukum IMB adalah Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Pembangunan. Dasar hukum lainnya:

• Keputusan Walikota Palembang No. 12 Tahun 2005 Tentang Persyaratan, Mekanisme, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Perizinan Bangunan.
• Keputusan Walikota Palembang No. 8 Tahun 2005 tentang Tarif Retribusi Perizinan Pembangunan.

• Adakah sanksi bagi pelaksanaan pendirian bangunan tanpa izin?
Pendirian bangunan tanpa izin adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004 dan sanksinya jelas yaitu:

1. Ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-
2. Ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda 4 kali jumlah retribusi terutang.

Sangat penting diketahui oleh masyarakat luas bahwa pemberian sanksi ini akan betul-betul dilaksanakan apabila ditemui adanya pelanggaran.

• Bagaimana cara memperoleh IMB?
Mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Dinas Tata Kota.

• Bagaimana proses pengurusan IMB?
Pengurusan IMB sangat mudah dan hanya membutuhkan beberapa persyaratan yaitu:

1. Mengisi Formulir Permohonan (disediakan Dinas Tata Kota).
2. Photo Copy Surat Keterangan Rencana Kota (Advice Planning).
3. Photo Copy Surat Tanah.
4. Gambar Bangunan beserta Site Plan.
5. Gambar Pagar.
6. Gambar Got/Riool.
7. Perhitungan Konstruktif Beton untuk bangunan bertingkat dan perhitungan Konstruksi Baja untuk bangunan yang berkonstruksi baja.
8. Photo Copy Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan dan Photo Copy KTP. Alur Proses Izin Bangunan

• Berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses pengurusan IMB?
Waktu yang diperlukan untuk proses pengurusan IMB adalah 21 hari sejak tanggal diterimanya permohonan.

• Berapa besarnya tarif retribusi untuk memperoleh IMB?
Retribusi IMB ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004. Untuk merinci biaya IMB tidak dapat dijelaskan secara mendetail mengingat terdapat variasi tabel yang variatif. Namun pada pokoknya untuk rumah tinggal, retribusi minimum Rp. 17.144,4 dan maksimum Rp. 48.984 per m2 luas lantai bangunan. Secara umum perhitungan IMB didasarkan pada kriteria jenis bangunan, klasifikasi jalan, ketinggian bangunan, retribusi pagar dan zona setempat.

Sangat penting untuk diketahui oleh Kita semua apabila IMB mutlak diperlukan untuk setiap pendirian bangunan. IMB diperlukan untuk mewujudkan pembangunan dan pemanfaatannya yang sesuai dengan rencana kota dengan menjunjung asas tepat guna, serasi, selaras dan seimbang dengan lingkungan hidupnya.

(Untuk informasi selengkapnya, dapat menghubungi Dinas Tata Kota Palembang, Jalan Slamet Riady No. 14 Palembang)