Ternyata,Palembang itu kota tertuo

Tau gak sih xpresia,ternyata Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1324 tahun hal ini berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit.

Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua pada tanggal 16 juni 683 masehi,Maka tanggal tersebut dijadikan patokan hari lahir Kota Palembang.Sadar gak sadar kalo sebenarnya kota kita tercinta ini hampir 50 persennya adalah sungai maupun rawa.Oleh sebab itu nama kota tercinta kita ini Palembang yang artinya suatu tempat yang digenangi oleh air.

kalo Berbicara mengenai asal usul kota Palembang, memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan kerajaan Sriwijaya, yang pernah menjadikan kota Palembang sebagai ibukotanya.
Kejayaan Sriwijaya seolah-olah diturunkan kepada Kesultanan Palembang Darusallam pada zaman madya sebagai kesultanan yang disegani dikawasan Nusantara.

Palembang pernah berfungsi sebagai pusat kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 (tahun 683 Masehi) hingga sekitar abad ke-12 di bawah Wangsa Sailendra/Turunan Dapunta Salendra dengan Bala Putra Dewa sebagai Raja Pertama.

Pada abad ke-17 kota Palembang menjadi ibukota Kesultanan Palembang Darussalam yang diproklamirkan oleh Pangeran Ratu Kimas Hindi Sri Susuhanan Abdurrahman Candiwalang Khalifatul Mukminin Sayidul Iman (atau lebih dikenal Kimas Hindi/Kimas Cinde) sebagai sultan pertama (1643-1651),

terlepas dari pengaruh kerajaan Mataram (Jawa). Tanggal 7 Oktober 1823 Kesultanan Palembang dihapuskan oleh penjajah Belanda dan kota Palembang dijadikan Komisariat di bawah Pemerintahan Hindia Belanda (kontrak terhitung 18 Agustus 1823), dengan Commisaris Sevenhoven sebagai pejabat Pemerintah Belanda pertama.

Kemudian kota Palembang dijadikan Gameente/haminte berdasarkan stbld. No. 126 tahun 1906 tanggal 1 April 1906 hingga masuknya Jepang tanggal 16 Februari 1942. Palembang Syi yang dipimpin Syi-co (Walikota) berlangsung dari tahun 1942 hingga kemerdekaan RI.

Berdasarkan keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Sumatera Selatan No. 103 tahun 1945, Palembang dijadikan Kota Kelas A. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 948, Palembang dijadikan Kota Besar. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, Palembang dijadikan Kotamadya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Palembang dijadikan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.(Sumeks)

Bangunan Liar Jl Demang Dibongkar

Sebanyak enam bangunan liar di Jl Demang Lebar Daun dibongkar Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Kota Palembang beserta Kepolisian dan TNI Kodim 0418 Palembang. Pembongkaran dilakukan karena bangunan dibangun di atas jalur hijau.

Menurut Kepala Satuan Pol-PP Kota Palembang, Drs Herman HS melalui Kepala Bidang Pengendalian, Operasional dan Ketertiban (Dalopstib), M Syahril AK SH keenam bangunan liar tersebut melanggar Perda No 44/2002 dan Perda No 13/2007 tentang Izin Pendirian Bangunan.

“Bangunan liar ini berdiri di atas jalur hijau yang tidak boleh didirikan bangunan. Selanjutnya tempat ini akan dijadikan taman kota untuk kawasan Jl Demang Lebar Daun,” katanya di sela-sela pembongkaran, kemarin (23/11).

Ke depan, katanya, puluhan bangunan liar yang saat ini masih berdiri di sisi kiri dan sisi kanan Jl Demang akan dibongkar. Namun pihaknya meminta kepada para pemilik bangunan untuk dapat membongkar sendiri bangunannya sehingga tidak akan menimbulkan tindakan yang keras dalam pembongkaran tersebut.

Sementara, Riki, salah seorang yang menyewa salah satu bangunan liar untuk membuka rumah makan mengaku kecewa dan tidak tahu harus memindahkan usahanya ke mana setelah tempat usahanya dibongkar. “Saya kontrak bangunan ini untuk tiga tahun. Namun baru berjalan satu tahun lebih, bangunan ini dibongkar,” ujarnya sambil memandangi tempat usahanya yang telah rata dengan tanah.

Namun, pemilik bangunan liar tersebut berjanji akan mengembalikan uang sewa yang telah dibayarkan penuh oleh Riki. Hanya saja, saat ini ia kebingungan untuk mencari tempat sewa yang baru. Barang-barang keperluan usahanya terpaksa dititipkan sementara kepada koleganya.

Terkait hal ini Camat Ilir Barat I, Kurniawan SSos MSi mengatakan memang sudah tidak diizinkan lagi untuk mendirikan bangunan di atas lahan hijau. Hal ini juga menurutnya sesuai dengan keinginan Pemkot Palembang yang akan menggalakkan kawasan hijau di Palembang.(Sumeks)

Tertarik Agropolitan dan Pariwisata

Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Mr Ashok Kumar Mirvuri selama tiga hari, hingga tanggal 26 November akan berada di kota pempek ini. Kemarin (24/11), Kumar mengawali lawatannya dengan bertemu Pangdam II/SWJ Mayor Jenderal TNI Mochammad Sochib SE MBA dan Walikota Ir H Eddy Santana Putra MT.

Apa yang mereka bicarakan? Kumar saat bertemu Pangdam sempat bernostalgia dan lebih banyak mendengarkan apa potensi Sumsel. “Lebih kurang 3,5 tahun bertugas sebagai dubes, baru kali ini saya ke Palembang. Ini kota yang sangat menakjubkan. Sekitar 20 tahun yang lalu, saya juga pernah ke sini. Ketika itu, belum berkembang sepesat sekarang,” ujarnya saat berbincang dengan Pangdam di ruang tamu Makodam II/Swj.

Kumar yang tiba pukul 14.15 WIB di Makodam II/Swj, sempat menanyakan soal potensi yang dimiliki Sumsel. “Kami ingin tahu potensi Sumsel seperti apa?” ujar Kumar didampingi konsulat Singapura untuk wilayah Sumatera berkantor di Pekanbaru, Mr Gavin Chay serta sejumlah staf kedubes lainnya,

Pangdam menjelaskan kondisi geografis juga sosial budaya wilayah Sumbagsel yang terdiri dari lima provinsi dan menjadi aset karena merupakan wilayah teritorial Kodam II/Swj. “Kami merasa begitu mendapatkan kehormatan atas kunjungan Anda ke sini. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik dalam menata hubungan antarkedua negara di masa yang akan datang,” imbuh Pangdam.

Usai pertemuan, Kumar kepada wartawan mengaku pertemuan ini sebatas perkenalan diri. Hanya, ketika ditanyakan apakah pertemuan dengan jajaran Kodam II/Swj terkait rencana kelanjutan latihan militer bersama antara Angkatan Bersenjata Indonesia dengan Angkatan Bersenjata Singapura yang sebelumnya hangat dibicarakan, Kumar menampik akan hal itu.

“Tadi tidak ada kita bicara ke arah sana. Yang pasti, kita ke sini untuk sekadar mencari informasi apa yang bisa kita tawarkan khususnya kepada setiap calon investor dari negeri kami, tidak bicara soal yang lain,” elak Kumar.

Seperti diketahui, tahun lalu wilayah Sumsel, tepatnya di Puslatpur Baturaja sempat digadang-gadang bakal menjadi salah satu lokasi latihan militer bersama antara Angkatan Bersenjata Indonesia dengan Singapura. Namun, hingga sekarang latihan militer yang digagas kedua pucuk pimpinan angkatan bersenjata kedua negara serumpun itu, tak kunjung direalisasikan.

Menurut dia, dengan perkembangan wilayah yang sedemikian pesat, Sumsel khususnya mempunyai potensi besar, terutama dalam menghimpun investor dari luar. “Cukup bagus, kemungkinan bakal kita ajak beberapa investor untuk berkunjung ke sini. Mudah-mudahan bisa berinvestasi di sini,” tandasnya.

Road show Dubes berlanjut ke Wali Kota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT sekitar pukul 11.00 WIB. Menurut Kumar, Kota Palembang sebenarnya sudah terkenal di Singapura terutama untuk wisata sejarahnya seperti Sungai Musi. "Tapi pertama bagi saya mengunjungi Kota Palembang, bukan saja terkenal sebagai kota sejarah tetapi juga memiliki potensi yang besar untuk investasi di bidang agropolitan dan pariwisata. Saya tertarik di bidang itu," tukasnya.

Wali Kota Eddy Santana Putra mengaku sebenarnya banyak potensi investasi yang bagus untuk dijajaki seperti investasi di bidang ekspor. Salah satunya, ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran ke Singapura. "Namun, itu tadi. Kualitas sayur dan buah-buahan untuk ekspor harus bagus. Biar bisa bersaing di pasar luar negeri," ujar Wako.

Sebenarnya, kedatangan Dubes Singapura ke Palembang baru penjajakan. Setelah itu, memikirkan apa yang bisa dikembangkan. "Kalau kita siap akan ada kemudahan-kemudahan," tukas Wako. Yang jelas, Wako ingin ada hubungan yang lebih erat dengan Singapura. Apalagi, orang Palembang tidak asing lagi dengan Singapura. “Banhyak yang ke sana untuk rekreasi, belanja, atau berobat. Jika ada hubungan, harus ada kemudahan-kemudahan yang didapat orang Palembang ketika mengunjungi Singapura seperti fasilitas berobat lebih murah,” pungkasnya.

Rencananya, hari ini Dubes Singapura untuk Indonesia Mr Ashok Kumar Mirpuri dan Konsul Singapura untuk wilayah Sumatera Mr Gavin Chay akan bertemu dengan Gubernur Sumsel.
Berdasarkan jadwal bagian protokol Pemprov Sumsel, pertemuan itu direncanakan pukul 10.00 WIB di ruang tamu gubernur. Informasinya, pertemuan itu selain dalam rangka silaturahmi, juga untuk menjajaki kemungkinan investasi di Sumsel.(Sumeks)

BERITA FOTO: Antri Kurban di Masjid Agung

RATUSAN warga Palembang yang memadati halaman Masjid Agung antri mengambil pembagian daging kurban yang di laksanakan panitia Yayasan Masjid Agung Palembang, Sabtu (28/11). Panitia menyiapkan 2.000 kupon untuk Warga Palembang yang layak menerimanya. Kurban yang dipotong terdiri dari sapi tujuh ekor dan 35 ekor kambing. Pemotongan kambing berlangsung Minggu (28/11) hari ini.(Sripo)

Minta Makam SMB II Dipindahkan

Pengrusakan makam Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II di Ternate, di mana nama batu nisan putra SMB II, Sultan Ahmad Najamudin Pangeran Ratu diganti menjadi Pusara Amirudin harus menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. “Yang namanya peninggalan sejarah di tempat tertentu, maka seharusnya adalah tanggung jawab pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Ternate,” tegas Wali Kota Ir H Eddy Santana Putra MT kepada Sumatera Ekspres kemarin.

Dikatakan, pemugaran boleh saja berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang. Pasalnya, SMB II itu adalah pahlawan dari kota pempek ini. "Kita sudah menitipkannya di sana (Ternate). Kalau ada masalah apa di situ masa kita tidak tahu apa-apa. Atau pindahkan saja makam SMB II ke Kota Palembang, biar saya yang ngurus," ujar Wako. Maksud Wako, itu diluruskan lagi, dan harusnya pemeliharaan pun dengan sebenarnya karena makam SMB II juga peninggalan sejarah dan salah satu pahlawan nasional.

"Namun saya yakin kalau makam SMB II sendiri tidak bisa diganggu, karena dia memiliki bangunan sendiri, saya sudah lihat," tukas Wako. Yang bermasalah makam-makam di bawah itu. Mungkin tidak ada namanya atau tidak jelas, sehingga diganti.

Masih kata Eddy, jika memang ada yang diganti maka harus dikembalikan seperti semula. Wako juga berterima kasih dan meminta pengertian kepada mayarakat yang memang memiliki perhatian kepada makam, misalnya ketika ingin melakukan pengrehaban harap koordinasi terlebih dahulu, bawa pengantar dari Pemkot Palembang.

"Lapor dululah, nanti Pemkot Palembang akan membantu dan menerbitkan surat rekomendasi untuk Pemkot Ternate," ujarnya. Jika kemudian terjadi hal-hal seperti ini, maka jelas Pemkot Palembang tidak tahu apa-apa, lalu soal tanggung jawab ini adalah tanggung jawab sama-sama, namun Wako berharap kepada pemerintah Ternate untuk mengurusnya.

Kalau muncul tuduhan bahwa pelaku merupakan salah satu Sultan, Wako sendiri tidak tahu siapa pelaku dan ini harus diselidiki. "Nanti akan ketahuan juga, siapa di situ? Siapa yang membenari makam? Atau siapa yang mengganti nama?" ujarnya. Siapa pun yang melakukan itu, kalau memang nama batu nisan Najamudin diganti, maka kembalikan lagi namanya ke semula. "Kita harus punya itikad dan moral yang baik sebagai warga negara," tukasnya.(Sumeks)

Warga Sukarami Dapat Penyuluhan BPPOM

Badan Penelitian dan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPPOM) Palembang melakukan sosialisasi tentang penyebaran produk obat, makanan, kosmetik, obat tradisional dan bahan berbahaya lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai informasi tambahan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Sukarami.

Dimana permasalahan tersebut masih dianggap awam bagi sebagian masyarakat. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi bersama kader PKK, karang taruna, warga dan tokoh masyarakat yang merupakan penyambung informasi. Dalam hal ini, informasi yang diberikan diharapkan mampu menyentuh hingga kelapisan masyarakat tingkat bawah.

Dalam sosialisasinya, beberapa hari lalu, BPPOM beraudensi bersama peserta. Berbagai pertanyaan dilemparkan peserta. Salah satunya pertanyaaan terkait dengan makanan yang dijual selama dua jam lebih, apakah menimbulkan bakteri membahayakan bagi konsumennya.

Drs Burhanudin Gumay Apt MM selaku nara sumber satu persatu menjawab pertanyaan dari peserta. “Makanan yang dijual lebih dari dua jam, apakah dapat terkenan bakteri. Itu tergantung dari jenis makanannya. Bila makanan tersebut banyak mengandung kadar air, maka pertumbuhan bakteri akan cepat menyebar”, jawabnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, pertumbuhan bakteri tidak akan menyerang makanan yang memiliki kader air rendah. “Sebelum makanan tersebut disajikan, maka perlu diperhatikan bagi konsumen tingkat kadar airnya. Sebab banyak sekali produesn yang tidak bertanggung jawab”, bebernya.

Camat Sukarami, Dra Lisma Feni SSos MM mengatakan, sosialisasi ini merupakan hasil kerjasama pihaknya dengan BPPOM. Agar masyarakat khususnya di wilayah Sukarami sangat membutuhkan informasi tersebut. Pasalnya, banyak warga yang kurang informasi atau awam akan bahaya dan dampak mengkonsumsi bahan berbahaya itu.(Sumeks)

Indonesia Air Ambulance Rambah Palembang

PALEMBANG – Pelayanan transportasi medis yang cepat dan tepat di era kritis seperti sekarang sangat diperlukan. Indonesia Air Ambulance (IAA) pun menjawab tantangan itu. “Kita buka cabang di Palembang,” ungkap Johnnie Sugiarto PhD selaku Presiden Direktur (Presdir) IAA di sela-sela perhelatan Muktamar Dokter Indonesia (MDI) 2009 kemarin.

Dasar pendirian IAA, di antaranya untuk menyelenggarakan pelayanan evakuasi medis sekaligus transportasi medis terdepan di Indonesia bahkan Asia. “Jaminan kami dengan pelayanan non-stop selama 24 jam dan dengan pelayanan terpadu atau one stop service sistem bed to bed service kepada setiap costumer.”

Maksud pelayanan sistem bed to bed service di sini, kata Johnnie didampingi dr Hendry Jan, CCAT (UK), HFMC selaku direktur IAA berupa pelayanan transportasi medis berkelanjutan. Mulai dari pengurusan dokumen medis dan non-medis dengan tenaga medis yang telah berpengalaman di bidangnya.

“Termasuk di dalamnya penyediaan alat medis canggih beserta obat-obatan emergency yang dibutuhkan. Juga keberadaan pesawat carter dan komersial sebagai sarana utama air ambulance,” tukas dia.

Kesiapan armada? Kata Johnnie, untuk pesawat carter stand-by di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta sebanyak 6 unit pesawat jenis jet. Kapastias maksimal 8 penumpang. “Pesawat sejenis juga stand-by di bandara internasional Changi, Singapura. Kita sendiri siaga 7 unit helikopter di antaranya jenis Bell 407 dan Eurocopter.”

Mengenai biaya, Johnnie menyebut di kisaran US$ 15 ribu per pasien. “Khusus Palembang, pasiennya masih relatif kecil, hanya satu orang per bulan. Kita buka pelayanan call centre 24 jam dengan nomor 021-56972888,” pungkasnya.(Sumeks)

Aset Pemkot Bisa Diakses Online

PALEMBANG - Pemerintah kota terus melakukan pembenahan terutama layanan publik, salah satunya adalah menciptakan website tantang aset yang dimiliki. Melalui website ini masyarakat dapat mengetahui berapa besar dan letak aset yang ada di kota Palembang.

Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Palembang, Drs Faisal AR, MSi beberapa hari lalu mengungkapkan, website yang berisikan tantang aset belum dimiliki oleh kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel). Situs ini nanti tidak hanya berisi jumlah aset, tetapi neraca keuangan, dan lain sebagainya. "Ini yang pertama. Kita ingin menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lainnya," kata Faisal.

Rencananya situs ini dapat diakses pada awal Januari nanti, sebab dalam pengerjaan seperti pembuatan format-format yang disesuaikan dengan data yang akan dimasukkan. Setelah itu dilanjutkan pembuatan reciver dan meng-upgrade data. Tahap yang paling akhir ini akan memakan waktu cukup lama karena data yang ada harus dipilah-pilah sesuai dengan format yang ada.

Website aset kota Palembang ini nanti bisa diakses melalui internet yang di-linkkan dengan website pemerintah kota Palembang, www.palembang.go.id. Desain web yang akan diluncurkan itu belum 100 persen digunakan, karena masih harus mendapat masukan-masukan dari masyarakat. "Kami ingin agar masyarakat memberikan masukan sehingga desain website tersebut akan menghasilkan yang terbaik.

Tahun lalu jumlah aset kota Palembang sebeasr Rp 3 triliun lebih, kemungkian tahun ini bertambah," ungkapnya(Sripo)

Pasar Kuliner Diresmikan Menteri Perdagangan

PALEMBANG - Pasar kuliner 16 Ilir yang sudah beroperasi sejak Oktober lalu, rencananya akan diresmikan Menteri Perdagangan bulan 5 Desember nanti. Pasar kuliner menyediakan bermacam-macam makanan kini mulai ramai dikunjung warga kota maupun wisatawan.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag, UKM dan Koperasi Kota Palembang, Yustianus, SE menjelaskan peresmian pasar kuliner 16 Ilir bersamaan digelarnya Festival Musi yang didalamnya terdapat juga festival kuliner. Khusus kegiatan festival kuliner diikuti berbagai kota di Sumsel dan Indonesia. "Rencananya pak
menteri tiba di Palembang, 4 Desember," kata Yustianus.

Pasar kuliner 16 Ilir memiliki lebih dari 40 gerobak yang menawarkan berbagai makanan yang melibatkan usaha kecil menengah (UKM). Pasar kuliner menjadi pilihan bagi warga Palembang dan wisatawan untuk menikmati suasana malam di tempi sungai Musi sembari menikmati makanan ringan khas dari berbagai daerah.

"Kita ingin menawarkan suatu yang lebih kepada masyarakat. Di sini ada juga ada musik," ungkapnya.(Sripo)

BERITA FOTO: Penertiban PO di 7 Ulu

PETUGAS Pol PP Palembang memindahkan kaca jendela salah satu PO di kawasan 7 Ulu, pada opeasi penertiban terminal banyangan bersama Dinas Perhubungan Kota Palembang, Rabu (18/11). Penertiban ini dilaksanakan demi tertib dan tertatanya kawasan di sekitar bawah Jembatan Ampera.

Normalisasi Sungai Bendung Dikebut

Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palembang fokus melaksanakan program normalisasi Sungai Bendung. Tahap awal, proyek tersebut menghabiskan dana Rp8 miliar dari APB pusat lewat pos Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII.

“Kita berupaya kebut pengerjaannya tahun ini juga,” ujar Kepala Dinas PU Kota Palembang, Ir Kira Tarigan di sela-sela peninjauan jalan inspeksi sepanjang Sungai Bendung kemarin (18/11). Item pekerjaan normalisasi Sungai Bendung 2009, mencakup pembuatan jalan inspeksi sepanjang 5 km mulai dari Jl Ali Gatmir 8 Ilir yang bermuara di samping Jl Veteran, tepatnya kompleks pertokoan show room Mitsubhishi.

Pekerjaan tersebut, kata Kira, dibarengi dengan pengerukan sekaligus perbaikan dinding sungai yang hingga kini mengalami sedimentasi alias pengikisan di sisi kiri dan kanan antara 1-1,5 meter. “Jalur yang paling kritis sepanjang 1,5 km. Sejak awal pembangunannya tahun 1995 hingga kini belum sekalipun dikeruk lantaran tidak ada jalan inspeksi yang mengakibatkan alat berat tak bisa masuk.”

Ir Ahmad Bastari Yusak MT, kabid Pengendalian Banjir mengaku tengah mengupayakan tahap negosiasi ganti rugi. Ganti rugi sendiri diperuntukkan bagi warga yang selama ini domisili rumahnya berada di sepanjang bantaran alur Sungai Bendung, penyebab utama tersendatnya aliran air dari hulu ke hilir.

“Sebagian besar rumah warga yang ada di bantaran Sungai Bendung ada yang dengan kesadaran sendiri merobohkan rumahnya. Namun, sebagian lainnya terpaksa kita robohkan dengan alat berat. Sementara, proses ganti rugi urusan tata pemerintahan, kita hanya selaku eksekutor di lapangan,” tegasnya lagi.

Lanjut dia, mengantisipasi hal yang tak diinginkan di musim penghujan, pihaknya memutuskan untuk mengebut pengerjaan normalisasi Sungai Bendung dengan melibatkan sedikitnya 100 pekerja. Ditambah operasionalnya tiga unit alat berat jenis ekskavator dan satu unit alat berat jenis loader.

“Selain ganti rugi, penyelesaian proyek tersebut juga terkait utilitas pipa mulai dari PDAM, Telkom, PLN hingga gas yang juga terdapat di sepanjang jalur normalisasi.”

Diketahui, selain jalur Sungai Bendung, dinas PU Kota Palembang juga mendata setidaknya tujuh titik rawan banjir terparah di metropolis. Di antaranya, Jl May Ruslan, tepatnya di depan SMKN 6, Jl Dr M Isa, Jl R Soekamto (depan Yayasan Pendidikan Al Furqon), simpang Polda, Jl Angkatan 45 (depan SMA Arinda), Jl May Sabhara, Sekip serta di Jl Kol H Barlian utamanya di depan loket bus Damri serta di depan RM Tri Arga.

Kata Kira, sebelum ini pihaknya juga telah pula menempatkan empat buah pompa pengendali, namun dengan kapasitas yang relatif kecil, yakni 400-600 liter/detik di empat titik. Salah satunya di Jl Kapten A Rivai yang difungsikan menyerap gengan air di seputaran kantor gubernur.(Sumeks)

Desember, Launching BLPS

PALEMBANG - Departemen Sosial (Depsos) bakal meluncurkan program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). Sasaran program adalah masyarakat miskin yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUBE), dengan usaha ekonomi produktif, seperti kerajinan, pertanian, perdagangan atau perbengkelan. Di Sumsel hanya dua daerah yang menerima BLPS. Masing-masing, Kabupaten Banyuasin (30 KUBE penumbuhan dan 33 KUBE pegembangan) dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). ìSetiap KUBE akan memperoleh dana tunai Rp30 juta,ujar H Syofwatillah Mohzaib SSos I, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, kemarin.

Ditambahkannya, dalam agenda rapat kerja Komisi VIII DPR RI, yang diikuti Menteri Sosial RI, tercantum beberapa isu pokok. Misalnya, rencana pengalihan bantuan langsung tunai (BLT) menjadi BLPS. Program lain, memberikan bantuan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) yang bekerja sama dengan TNI.Keseluruhan program akan dilaksanakan terhitung bulan Desember,ujarnya. (Sumeks)

Pelukis Palembang Pamerkan Karya Sejarah

PALEMBANG - Sejumlah pelukis asal Kota Palembang akan memamerkan hasil karya berupa lukisan sejarah kota "pempek", seperti, lukisan perang Kesultanan Palembang Darussalam melawan Belanda, kata panitia penyelenggara, Nurhayat Arif Permana, di Palembang, Jumat.

Nurhayat mengatakan, pameran lukisan tersebut bekerjasama dengan persatuan hotel dan restoran Indonesia (PHRI) yang menjadi fasilitas tempat.

Pameran akan dijadwalkan berlangsung di salah satu hotel di Palembang, pada pertengahan Desember nanti, katanya.

Menurut dia, sebanyak 30 hasil karya pelukis Palembang akan dipamerkan pada ajang tersebut yang saat ini 20 sudah siap dipamerkan.

Pelukis tersebut merupakan putra asli Palembang yang memang memiliki kemampuan melukis sangat baik, tetapi belum dikenal secara luas, tambah dia.

Ia mengatakan, pameran lukisan tersebut diharapkan mampu mendorong karya pelukis Palembang dengan beragam kreativitas sehingga menciptakan karya yang bagus.

Karena pihaknya yakin semakin seringnya dilakukan pameran maka kreativitas pelukis pun akan terus terasah, katanya.

Wakil Gubernur Sumatra Selatan, Eddy Yusuf ketika menerima panitia penyelenggara pameran lukisan bersejarah tersebut mengatakan, event itu sangat penting untuk dilaksanakan rutin karena menjadi ajang upaya untuk menarik kunjungan wisatawan ke Palembang.

"Saya berharap agenda pameran lukisan karya pelukis Sumatra Selatan dan sekali-kali berkolaborasi dengan pelukis dari daerah lain dilaksanakan secara rutin," ujarnya.

Eddy menambahkan, dengan pelaksaan pameran rutin pihaknya yakin nantinya setiap wisatawan yang datang ke Sumatra Selatan khususnya Kota Palembang mencari lukisan sebagai oleh-oleh.

Lukisan yang menggambarkan objek wisata sungai dan tempat wisata lain nantinya bisa dituangkan dalam kanvas, kemudian menjadi cenderamata khas Palembang, tambah dia.(Sripo)

Awal 2010 Pasar Kuliner Beroperasi

PALEMBANG - Direncanakan awal tahun 2010 nanti, pasar kuliner 10 Ulu atau pasar kuliner Seberang Ulu beroperasi. Diperkirakan Desember nanti pembangunan selesai, saat ini tinggal menunggu tenda yang didatangkan dari Jerman.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Kota Palembang, Yustianus menjelaskan, pasar kuliner tersebut terbentang dari Kampung Kapitan hingga 10 Ulu diatas Plaza Seberang Ulu ini menelan dana sekitar Rp 4 miliar. Pasar ini tidak menggunakan sekat-sekat atau gerobak seperti pasar kuliner 16 Ilir, melainkan menggunakan atap yang langsung diimpor dari Jerman. "Tidak ada masalah lagi. Soal pemasangan atap tidak lama karena sudah
dirancang," jelas Yustianus.

Pasar kuliner Seberang Ulu, berbeda dengan pasar kuliner 16 Ilir, mulai dari segmen maupun kualitas makanan yang disediakan, begitu pula dengan harga yang ditawarkan. Yustianus kembali menengaskan, kehadiran pasar kuliner Seberang Ulu tidak akan mematikan pasar kuliner yang ada, sebab pangsa pasar berbeda.

BERITA FOTO: Perbaikan Marka Jalan

DUA pekerja harian Dina Pekerjaan Umum Kota Palembang membongkar marka di sepanjang Jl Basuki Rahmat, Selasa (17/11). Menurut pekerja ia mendapat upah Rp 50.000 per hari dan sudah satu bulan ini pekerjaan pembongkaran marka jalan dilakukan.

Pembongkaran dilakukan karena sebagian marka tenggelam akibat penebalan aspal. Ada juga yang rusak akibat seringnya di dilindas truk atau bus yang melintas,(Sripo)

Camat se-Palembang Kunker ke Bali

PALEMBANG - Pejabat tinggi di lingkungan pemerintah kota Palembang dalam dua hari ini kosong. Walikota Palembang, Eddy Santana bersama Dinas Tata Kota melakukan lawatan ke London bertujuan menjalin kerjasama. Sementara 16 Camat dan Sekretaris Daerah (Sekda) studi banding ke kabupaten Badung Provinsi Bali.

Asisten Pemerintahan Setda Palembang, Drs Erwin R Bakri, MM yang menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Walikota Palembang saat dikonfirmasi mengatakan, tidak semua pejabat tinggi yang pergi. Hanya walikota yang melakukan kunjungan kerja sedangkan wakil walikota melaksanakan rukun Islam kelima. Disinggung tentang sekda dan camat ke Bali, Erwin menungkapkan dirinya tidak tahu persis tujuan kepergian Sekda dan 16 Camat. "Yang saya tahu pak sekda dan camat pergi studi banding. Hanya dua hari. Tugas pun sudah didelegasikan," tegas Erwin.

Sementara itu, Sekda Pemkot Palembang, Drs H Marwan Hasmen, MSi yang dihubungi melalui telepon membenarkan bahwa dirinya bersama dengan 16 Camat sedang ada di Bali untuk mengadakan studi banding tentang pelayanan satu atap. Menurutnya, semua pelaksanaan tugas sudah diserahkan kepada sekretaris camat dan asisten.

"Sore ini saya sudah pulang, sedeangkan para camat besok," tegasnya.(Sripo)

BERITA FOTO: Penertiban Bangunan Liar Sungai Bayas

KAPTEN Soberun, anggota Koramil mengamati alat berat, membongkar bagian dapur dan ruang tamu satu dari puluhan rumah yang kembali dibongkar dan ditertibkan di kawasan pinggiran Sungai Bayas RT 07 RW 02 Kelurahan 9 Ilir Palembang, Kamis (5/11).

Menurut Rita, Ketua RT 08 Kelurahan 9 Ilir mengatakan penertiban ini sudah lama diperingatkan bahkan sudah lebih dari satu tahun lalu. Bahkan warga sudah mendapat ganti rugi dari Pemkot Palembang. Tetapi sebagian warga enggan membongkar bangunannya sehingga alat berat dari Pemkot terpaksa membongkar paksa sebagian rumah warga.. Padahal dulu sudah disepakati dan sudah diatur pemerintah Kota dengan ukuran tujuh meter dari batas pinggiran anak sungai. Wilayah yang ditertibkan diantaranya Kelurahan 9, 10 dan 11 Ilir meliputi RT 06, 07, dan 08.(Sripo)

Hari Ini, 79.607 Peserta Tes CPNS

PALEMBANG - Sebanyak 79.607 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) se-Sumsel, hari ini, mengikuti tes. Berdasar pendidikan, peserta SMA-D1 sebanyak 745 orang. Pendidikan DII-DIII ada 28.190 dan DIV, S1, dan S2 sebanyak 50.672 orang. Mereka akan memperebutkan sekitar 6.000-an formasi yang disediakan 15 kabupaten/kota dan provinsi.

Peserta tes CPNS provinsi berjumlah 2.044 orang, Palembang (7.980), Muba (3.648), Muara Enim (8.121), OKU (3.808), OKUT (3.884), OKUS (2.341), Pagar Alam (4.694), Prabumulih (8.853), Mura (4.114), Lubuk Linggau (2.296), Ogan Ilir (11.200), Banyuasin (8.803), Empat Lawang (3.142) dan OKI (4.679). “Yang penting belajar dan berusaha agar bisa lulus ke tes selanjutnya,” ungkap Kepala Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan (PPJK) Unsri, Zainuddin Nawawi, kemarin.Dikatakannya, seluruh soal tes CPNS tahun ini telah dikirim ke masing-masing daerah dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. “Insyaallah tidak ada masalah.

Kita juga tempatkan sejumlah saksi di masing-masing daerah untuk memastikan tidak ada joki dan kebocoran soal,” bebernya. Rencananya, pengumuman hasil tes akademik ini akan diumumkan 14 November mendatang.

Sejak pagi hingga sore kemarin, satu per satu pelamar CPNS untuk provinsi dan kota Palembang mendatangi Kampus Unsri, Bukit Besar. Mereka melihat melihat pengumuman ruangan tes hari ini. Sekalian berusaha mencari ruang dan tempat duduk yang besok akan ditempati saat tes CPNS. “Kalau sudah tahu hari ini (kemarin, red), besok tidak cari-carian ruangan lagi, Kak,” kata Desi, salah seorang peserta.

Terpisah, sekitar 3.934 peserta CPNS OKUT kemarin sibuk mencari lokasi di mana mereka akan melangsungkan tes CPNS-nya hari ini. Panitia pelaksana di bawah kendali Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sendiri terlihat sibuk menyiapkan lokasi tes untuk peserta.

Sekadar mengingatkan, dari jumlah 3.934 peserta ini, nantinya mereka akan bersaing ketat untuk memperebutkan 502 jabatan yang tersedia. Tak pelak, kondisi ini menuntut keseriusan peserta untuk mengisi soal yang dipersiapkan oleh PPJK Unsri. Sebelumnya, Bupati OKUT H Herman Deru SH MM menegaskan, jika pelaksanaan tes dilakukan murni sesuai dengan hasil tes peserta itu sendiri.

Bahkan, orang nomor satu di Bumi Sebiduk Sehaluan ini meminta kepada peserta untuk tidak terbujuk oleh oknum yang menjanjikan kelulusan. “Penerimaan tes CPNS ini kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada, transparan dan ketat,” tegasnya.(Sumeks)

BERITA FOTO: Pasang Konblok Kolong Ampera

ENDANG (45) pekerja asal Sukabumi Jabar memasang batu alam di taman bawah Ampera Pasar 16 Ilir Palembang, Sabtu (7/11). Endang mengatakan ia mendapat upah memasang batu konblok dan batu alam asal Garut dengan upah satu hari Rp 60.000 dan sudah bekerja tiga bulan lalu. Untuk pemasangan batu Alam asal kota Bogor ini baru empat hari dipasang untuk taman di sekitar bawah Ampera

Usaha Apapun Perlu SITU

PALEMBANG - Aktivitas bisnis kredit bukan barang asing bagi masyarakat. Semua sudah kenal dengan bank, koperasi, atau leasing (lembaga pembiayaan). Lalu, bagaimana status usaha yang menawarkan pinjaman secara pribadi melalui iklan di media massa, spanduk, selebaran, dan lain sebagainya?

Anda barangkali masih ingat berita koran ini sebelumnya. Bahwa ada sejumlah iklan pada spanduk yang bunyinya antara lain, “Butuh cepat dana tunai? Jaminkan BPKB kendaraan Anda, proses cepat langsung cair. Hubungi bla, bla, bla.”

Peneliti ekonomi muda senior BI Palembang, Fathurachman menegaskan, kecenderungan penawaran pinjaman cepat tersebut berasal dari individu. "Sebenarnya itu sah-sah saja, karena itu hak mereka untuk memberikan pinjaman," ujar Fathur. Hanya, karena menyangkut usaha tetap harus melalui proses perizinan. Sayangnya memang belum ada payung hukum (UU) yang mengatur bisnis ini. Akibatnya, banyak orang membuka bisnis serupa baik legal atau secara ilegal.

Sejauh ini, Bank Indonesia tidak memiliki wewenang mengatur lembaga atau perseorangan yang bergerak di bidang pembiayaan. "Kalau lembaga leasing (pembiayaan) yang memonitor dan mengawasi adalah Departemen Keuangan, kalau BI mengawasi bank. Kalau bisnis kredit personal tanpa lembaga bukan jadi kewenangan siapa-siapa, kecuali kalau sudah menyangkut hukum," tukasnya.

Ia menambahkan, bisnis pinjaman tersebut lebih kepada perjanjian perdata antara debitur dan pemilik modal. Nah, jika terjadi sengketa atau tindak kriminal dan masuk ke ranah kepolisian, maka yang menindak adalah kepolisian. Itupun setelah ada laporan.

Tugas BI dalam hal ini hanya mengawasi lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, atau giro. Setelah itu, menyalurkannya lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit perbankan.

"Dalam UU Perbankan No 7/1999, kemudian direvisi jadi UU No 10/1998 dijelaskan bank adalah lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat," kata Fathur. Kalau ada lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tanpa izin, maka disebut “bank gelap”.

Bagaimana dengan leasing? Kata Fathur, sifatnya menyalurkan pembiayaan. Pendek kata, tidak menghimpun. Itu berarti bukan wewenang BI melainkan kewewenangan Departemen Keuangan. “Begitu juga dengan lembaga atau personal yang hanya memberikan pinjaman tanpa menghimpun dana, bisa jadi disebut rentenir, atau apa. Kalau koperasi jelas juga ada UU-nya," ujarnya.

Terpisah, Djunaidi, kabid Perizinan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kota Palembang mengatakan, usaha jenis apa pun yang intinya untuk mencari uang diwajibkan membuat surat izin tempat usaha (SITU). "Wewenang kita di situ. Kalau secara spesifik atau yang memonitoring pembiayaan seperti ini bukan jadi urusan kita. Hampir juga mirip-mirip bank, karena itu hubungannya langsung ke BI," ujarnya.

Menurut Djunaidi, usaha ini termasuk kategori untuk SITU jasa-jasa keuangan meliputi pembiayaan, perbankan, koperasi, BPR, dan lain-lain.

Senada dengan Fathuracman, kata Djunaidi, kecenderungan usaha tersebut berasal dari perorangan. "Kita sulit mantau apa dia punya SITU atau tidak, barangkali bisa jadi dia memiliki izin CV, namun dalam CV tersebut terklasifikasi dalam banyak bisnis di antaranya bisnis keuangan," tukasnya.(Sumek)

Listrik Palembang Padam Total

PALEMBANG - Sekitar pukul 14.40, Senin (8/11) sistem kelistrikan Palembang lumpuh total akibat terjadi gangguan pada trasmisi di saat hujan lebat mengguyur Palembang. Dampak gangguan itu, semua gardu induk (GI) yang ada di Palembang mendadak kehilangan tegangan.

Informasi singkat dan mendadak ini disampaikan Manager Distribusi PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Ir Paranai Sayuti melalui pesan singkat yang disebarklannya. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui gangguan transmisi di titik mana. Namun yang jelas, Paranai memastikan gangguan ini bukan akibat mesin pembangkit tetapi terjadi gangguan di sistem transmisi. "Kami belum mau mengatakan akibat gangguan karena masih dilakukan pencarian," katanya.

Sementara Managar PT PLN (Persero) Cabang Palembang Ir Rahimuddin saat dihubungi Sripo mengaku belum mengetahu penyebab. "Semua Tim Kita diterjunkan ke lapangan. Hujan-hujan mereka turun mencari sumber kerusakan," katanya.

Perda Larangan Merokok Disosialisasikan

KEMUNING - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Peraturan Daerah (Perda) No 7/2009 menginstruksikan larangan merokok di tempat umum. Hal tersebut ditegaskan dalam perda yang menyatakan kawasan tanpa rokok yang dikeluarkan sejak 1 Oktober lalu sesuai instruksi Wali Kota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MM.

Sekretaris Camat Kemuning, Sahrul Hefni SSos MSI mengatakan, instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti pihaknya. Dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi dan penempelan stiker di tempat-tempat umum. Di antaranya kantor pemerintahan, tempat kerja, pusksemas, sekolah, tempat ibadah, dan arena kegiatan anak.

“Yang jelas, kita tindak lanjuti. Yakni membuat papan pengumuman dan menempelkan stiker yang bertuliskan ‘Anda memasuki kawasan tanpa rokok’. Jadi, tidak boleh merokok di dalam ruangan pemerintahan. Ambil contoh, kantor kecamatan maupun kelurahan,’’ terang Sahrul di ruang kerjanya.

Dalam instruksi wali kota, pemerintah berupaya preventif memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat perokok dan bukan perokok. Namun, pelaksanaannnya butuh waktu untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat luas.

“Perda ini segera kita sosialisasikan. Baik di tingkat kecamatan, kelurahan, pelayanan kesehatan, sekolah, tempat ibadah, angkutan umum maupun arena kegiatan anak. Sosialisasi yang akan dilakukan, dilaksanakan sesuai instruksi yang disampaikan”, terangnya tanpa merinci kapan pelaksanaan sosialisasi.

Lebih lanjut dijelaskannya, sosialisasi wujudnya bisa setiap saat dan kapan pun. “Baik saat rapat, gotong royong, di tempat peribadatan, maupun saat menjalankan silaturahmi bersama warga. Namun butuh proses dan waktu dalam pelaksanaannya di lapangan,’’jelasnya.

Menurutnya, upaya sosialisasi yang dilaksanakan pihaknya terlebih dahulu melakukan pendekatan ke tingkat RT/RW. Namun, dalam instruksi tersebut tidak dijelaskan sanksi bagi yang melanggar. “Kita belum tahu, sanksi apa yang akan diberikan. Sebab, akan kita pelajari dan menunggu instruksi selanjutnya,” imbuhnya.(Sumeks)

Calon Kepala Daerah Ditentukan Usai Musda Partai Golkar

PALEMBANG - Para calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pemilukada 2010 di lima kabupaten di Sumsel akan ditentukan oleh pengurus Partai Golkar Sumsel yang baru hasil Musda VIII Partai Golkar Sumsel. Mereka para calon akan ditentukan setelah ada survei yang dilakukan oleh lembaga yang ditentukan oleh Partai Golkar.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumsel Wasista Bambang Utoyo yang ditemui menjelaskan, banyak mekanisme yang harus dijalani sebelum ditentukan siapa yang akan diusung. Salah satu diantaranya adalah evaluasi hasil survei. "DPP Partai Golkar tidak sembarangan menunjuk lembaga survei. Ada survei yang dilakukan untuk orang per orang. Apakah yang bersangkutan layak dijual atau tidak," ujar Wasista, Rabu (11/11).

Menurutnya tidak ada alasan bahwa seorang Ketua DPD Partai Golkar setempat dipastikan menjadi calon kepala daerah. Ada track record yang dilihat sebelum ditentukan. "Sejauh ini belum ada yang ditentukan. Selama ini klaim yang muncul hanya dari orang per orang saja padahal yang benar harus melalui mekanisme yang diantarkan oleh partai. Belum ada yang dipastikan diusung oleh Partai Golkar," ujarnya.

Dikatakan bahwa untuk usulan persetujuan sebagai calon, dari DPD Partai Golkar kabupaten/kota diantarkan ke DPD Partai Golkar Sumsel. Dengan kata lain bukan pengurus kabupaten/kota yang menentukan calon yang diusung. "Kalau untuk calon bupati/walikota harus ada persetujuan dari DPD Partai Golkar Sumsel. Sedangkan untuk calon gubernur maka harus disetujui oleh DPP Partai Golkar.(Sripo)

Diskominfo Sosialisasikan Kampung Ramah Lingkungan

PALEMBANG - Dalam dua hari terakhir, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Palembang melakukan sosialisasi kampung ramah lingkungan terhadap empat kecamatan yang ada di Kota Palembang seperti, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Sako dan Kecamatan Sematang Borang.

Dalam sosialisasi kampung ramah lingkungan tersebut Diskominfo yang bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Palembang, kepada warga diminta untuk menyediakan lahan khusus untuk menanam apotek hidup atau taman obat keluarga (toga) di halaman rumah.

Drs Husin Jauhari, kabid diseminasi melalui salah satu staf Diskominfo Kota Palembang Redi Wijaya mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian rutin dari Diskominfo dalam mensosialisasikan kampung ramah lingkungan bagi masyarakat di lingkungan kecamatan.

"Dalam mendukung terwujudnya kampung ramah lingkungan yang berbasis masyarakat, semua elemen harus bekerja sama. Karena itu, sejak dini kita lakukan sosialisasi kepada semua masyarakat agar dapat menyiapkan toga serta menyediakan kotak sampah di tempat tinggalnya masing-masing," ujarnya kemarin usai sosialisasi kampung ramah dilingkungan di Balai Kecamatan IT II Kemarin.

Eva Masrifa, sekretaris BLH Kota Palembang mengatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam mewujudkan kampung yang ramah lingkungan yakni melakukan penanaman pohon dan menjaga lingkungan agar tetap bersih di tempat tinggal sendiri .(Sumeks)