Ternyata,Palembang itu kota tertuo

Tau gak sih xpresia,ternyata Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1324 tahun hal ini berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit.

Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua pada tanggal 16 juni 683 masehi,Maka tanggal tersebut dijadikan patokan hari lahir Kota Palembang.Sadar gak sadar kalo sebenarnya kota kita tercinta ini hampir 50 persennya adalah sungai maupun rawa.Oleh sebab itu nama kota tercinta kita ini Palembang yang artinya suatu tempat yang digenangi oleh air.

kalo Berbicara mengenai asal usul kota Palembang, memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan kerajaan Sriwijaya, yang pernah menjadikan kota Palembang sebagai ibukotanya.
Kejayaan Sriwijaya seolah-olah diturunkan kepada Kesultanan Palembang Darusallam pada zaman madya sebagai kesultanan yang disegani dikawasan Nusantara.

Palembang pernah berfungsi sebagai pusat kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 (tahun 683 Masehi) hingga sekitar abad ke-12 di bawah Wangsa Sailendra/Turunan Dapunta Salendra dengan Bala Putra Dewa sebagai Raja Pertama.

Pada abad ke-17 kota Palembang menjadi ibukota Kesultanan Palembang Darussalam yang diproklamirkan oleh Pangeran Ratu Kimas Hindi Sri Susuhanan Abdurrahman Candiwalang Khalifatul Mukminin Sayidul Iman (atau lebih dikenal Kimas Hindi/Kimas Cinde) sebagai sultan pertama (1643-1651),

terlepas dari pengaruh kerajaan Mataram (Jawa). Tanggal 7 Oktober 1823 Kesultanan Palembang dihapuskan oleh penjajah Belanda dan kota Palembang dijadikan Komisariat di bawah Pemerintahan Hindia Belanda (kontrak terhitung 18 Agustus 1823), dengan Commisaris Sevenhoven sebagai pejabat Pemerintah Belanda pertama.

Kemudian kota Palembang dijadikan Gameente/haminte berdasarkan stbld. No. 126 tahun 1906 tanggal 1 April 1906 hingga masuknya Jepang tanggal 16 Februari 1942. Palembang Syi yang dipimpin Syi-co (Walikota) berlangsung dari tahun 1942 hingga kemerdekaan RI.

Berdasarkan keputusan Gubernur Kdh. Tk. I Sumatera Selatan No. 103 tahun 1945, Palembang dijadikan Kota Kelas A. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 948, Palembang dijadikan Kota Besar. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, Palembang dijadikan Kotamadya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Palembang dijadikan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.(Sumeks)

Bangunan Liar Jl Demang Dibongkar

Sebanyak enam bangunan liar di Jl Demang Lebar Daun dibongkar Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Kota Palembang beserta Kepolisian dan TNI Kodim 0418 Palembang. Pembongkaran dilakukan karena bangunan dibangun di atas jalur hijau.

Menurut Kepala Satuan Pol-PP Kota Palembang, Drs Herman HS melalui Kepala Bidang Pengendalian, Operasional dan Ketertiban (Dalopstib), M Syahril AK SH keenam bangunan liar tersebut melanggar Perda No 44/2002 dan Perda No 13/2007 tentang Izin Pendirian Bangunan.

“Bangunan liar ini berdiri di atas jalur hijau yang tidak boleh didirikan bangunan. Selanjutnya tempat ini akan dijadikan taman kota untuk kawasan Jl Demang Lebar Daun,” katanya di sela-sela pembongkaran, kemarin (23/11).

Ke depan, katanya, puluhan bangunan liar yang saat ini masih berdiri di sisi kiri dan sisi kanan Jl Demang akan dibongkar. Namun pihaknya meminta kepada para pemilik bangunan untuk dapat membongkar sendiri bangunannya sehingga tidak akan menimbulkan tindakan yang keras dalam pembongkaran tersebut.

Sementara, Riki, salah seorang yang menyewa salah satu bangunan liar untuk membuka rumah makan mengaku kecewa dan tidak tahu harus memindahkan usahanya ke mana setelah tempat usahanya dibongkar. “Saya kontrak bangunan ini untuk tiga tahun. Namun baru berjalan satu tahun lebih, bangunan ini dibongkar,” ujarnya sambil memandangi tempat usahanya yang telah rata dengan tanah.

Namun, pemilik bangunan liar tersebut berjanji akan mengembalikan uang sewa yang telah dibayarkan penuh oleh Riki. Hanya saja, saat ini ia kebingungan untuk mencari tempat sewa yang baru. Barang-barang keperluan usahanya terpaksa dititipkan sementara kepada koleganya.

Terkait hal ini Camat Ilir Barat I, Kurniawan SSos MSi mengatakan memang sudah tidak diizinkan lagi untuk mendirikan bangunan di atas lahan hijau. Hal ini juga menurutnya sesuai dengan keinginan Pemkot Palembang yang akan menggalakkan kawasan hijau di Palembang.(Sumeks)

Tertarik Agropolitan dan Pariwisata

Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Mr Ashok Kumar Mirvuri selama tiga hari, hingga tanggal 26 November akan berada di kota pempek ini. Kemarin (24/11), Kumar mengawali lawatannya dengan bertemu Pangdam II/SWJ Mayor Jenderal TNI Mochammad Sochib SE MBA dan Walikota Ir H Eddy Santana Putra MT.

Apa yang mereka bicarakan? Kumar saat bertemu Pangdam sempat bernostalgia dan lebih banyak mendengarkan apa potensi Sumsel. “Lebih kurang 3,5 tahun bertugas sebagai dubes, baru kali ini saya ke Palembang. Ini kota yang sangat menakjubkan. Sekitar 20 tahun yang lalu, saya juga pernah ke sini. Ketika itu, belum berkembang sepesat sekarang,” ujarnya saat berbincang dengan Pangdam di ruang tamu Makodam II/Swj.

Kumar yang tiba pukul 14.15 WIB di Makodam II/Swj, sempat menanyakan soal potensi yang dimiliki Sumsel. “Kami ingin tahu potensi Sumsel seperti apa?” ujar Kumar didampingi konsulat Singapura untuk wilayah Sumatera berkantor di Pekanbaru, Mr Gavin Chay serta sejumlah staf kedubes lainnya,

Pangdam menjelaskan kondisi geografis juga sosial budaya wilayah Sumbagsel yang terdiri dari lima provinsi dan menjadi aset karena merupakan wilayah teritorial Kodam II/Swj. “Kami merasa begitu mendapatkan kehormatan atas kunjungan Anda ke sini. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik dalam menata hubungan antarkedua negara di masa yang akan datang,” imbuh Pangdam.

Usai pertemuan, Kumar kepada wartawan mengaku pertemuan ini sebatas perkenalan diri. Hanya, ketika ditanyakan apakah pertemuan dengan jajaran Kodam II/Swj terkait rencana kelanjutan latihan militer bersama antara Angkatan Bersenjata Indonesia dengan Angkatan Bersenjata Singapura yang sebelumnya hangat dibicarakan, Kumar menampik akan hal itu.

“Tadi tidak ada kita bicara ke arah sana. Yang pasti, kita ke sini untuk sekadar mencari informasi apa yang bisa kita tawarkan khususnya kepada setiap calon investor dari negeri kami, tidak bicara soal yang lain,” elak Kumar.

Seperti diketahui, tahun lalu wilayah Sumsel, tepatnya di Puslatpur Baturaja sempat digadang-gadang bakal menjadi salah satu lokasi latihan militer bersama antara Angkatan Bersenjata Indonesia dengan Singapura. Namun, hingga sekarang latihan militer yang digagas kedua pucuk pimpinan angkatan bersenjata kedua negara serumpun itu, tak kunjung direalisasikan.

Menurut dia, dengan perkembangan wilayah yang sedemikian pesat, Sumsel khususnya mempunyai potensi besar, terutama dalam menghimpun investor dari luar. “Cukup bagus, kemungkinan bakal kita ajak beberapa investor untuk berkunjung ke sini. Mudah-mudahan bisa berinvestasi di sini,” tandasnya.

Road show Dubes berlanjut ke Wali Kota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MT sekitar pukul 11.00 WIB. Menurut Kumar, Kota Palembang sebenarnya sudah terkenal di Singapura terutama untuk wisata sejarahnya seperti Sungai Musi. "Tapi pertama bagi saya mengunjungi Kota Palembang, bukan saja terkenal sebagai kota sejarah tetapi juga memiliki potensi yang besar untuk investasi di bidang agropolitan dan pariwisata. Saya tertarik di bidang itu," tukasnya.

Wali Kota Eddy Santana Putra mengaku sebenarnya banyak potensi investasi yang bagus untuk dijajaki seperti investasi di bidang ekspor. Salah satunya, ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran ke Singapura. "Namun, itu tadi. Kualitas sayur dan buah-buahan untuk ekspor harus bagus. Biar bisa bersaing di pasar luar negeri," ujar Wako.

Sebenarnya, kedatangan Dubes Singapura ke Palembang baru penjajakan. Setelah itu, memikirkan apa yang bisa dikembangkan. "Kalau kita siap akan ada kemudahan-kemudahan," tukas Wako. Yang jelas, Wako ingin ada hubungan yang lebih erat dengan Singapura. Apalagi, orang Palembang tidak asing lagi dengan Singapura. “Banhyak yang ke sana untuk rekreasi, belanja, atau berobat. Jika ada hubungan, harus ada kemudahan-kemudahan yang didapat orang Palembang ketika mengunjungi Singapura seperti fasilitas berobat lebih murah,” pungkasnya.

Rencananya, hari ini Dubes Singapura untuk Indonesia Mr Ashok Kumar Mirpuri dan Konsul Singapura untuk wilayah Sumatera Mr Gavin Chay akan bertemu dengan Gubernur Sumsel.
Berdasarkan jadwal bagian protokol Pemprov Sumsel, pertemuan itu direncanakan pukul 10.00 WIB di ruang tamu gubernur. Informasinya, pertemuan itu selain dalam rangka silaturahmi, juga untuk menjajaki kemungkinan investasi di Sumsel.(Sumeks)

BERITA FOTO: Antri Kurban di Masjid Agung

RATUSAN warga Palembang yang memadati halaman Masjid Agung antri mengambil pembagian daging kurban yang di laksanakan panitia Yayasan Masjid Agung Palembang, Sabtu (28/11). Panitia menyiapkan 2.000 kupon untuk Warga Palembang yang layak menerimanya. Kurban yang dipotong terdiri dari sapi tujuh ekor dan 35 ekor kambing. Pemotongan kambing berlangsung Minggu (28/11) hari ini.(Sripo)

Minta Makam SMB II Dipindahkan

Pengrusakan makam Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II di Ternate, di mana nama batu nisan putra SMB II, Sultan Ahmad Najamudin Pangeran Ratu diganti menjadi Pusara Amirudin harus menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. “Yang namanya peninggalan sejarah di tempat tertentu, maka seharusnya adalah tanggung jawab pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah Ternate,” tegas Wali Kota Ir H Eddy Santana Putra MT kepada Sumatera Ekspres kemarin.

Dikatakan, pemugaran boleh saja berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang. Pasalnya, SMB II itu adalah pahlawan dari kota pempek ini. "Kita sudah menitipkannya di sana (Ternate). Kalau ada masalah apa di situ masa kita tidak tahu apa-apa. Atau pindahkan saja makam SMB II ke Kota Palembang, biar saya yang ngurus," ujar Wako. Maksud Wako, itu diluruskan lagi, dan harusnya pemeliharaan pun dengan sebenarnya karena makam SMB II juga peninggalan sejarah dan salah satu pahlawan nasional.

"Namun saya yakin kalau makam SMB II sendiri tidak bisa diganggu, karena dia memiliki bangunan sendiri, saya sudah lihat," tukas Wako. Yang bermasalah makam-makam di bawah itu. Mungkin tidak ada namanya atau tidak jelas, sehingga diganti.

Masih kata Eddy, jika memang ada yang diganti maka harus dikembalikan seperti semula. Wako juga berterima kasih dan meminta pengertian kepada mayarakat yang memang memiliki perhatian kepada makam, misalnya ketika ingin melakukan pengrehaban harap koordinasi terlebih dahulu, bawa pengantar dari Pemkot Palembang.

"Lapor dululah, nanti Pemkot Palembang akan membantu dan menerbitkan surat rekomendasi untuk Pemkot Ternate," ujarnya. Jika kemudian terjadi hal-hal seperti ini, maka jelas Pemkot Palembang tidak tahu apa-apa, lalu soal tanggung jawab ini adalah tanggung jawab sama-sama, namun Wako berharap kepada pemerintah Ternate untuk mengurusnya.

Kalau muncul tuduhan bahwa pelaku merupakan salah satu Sultan, Wako sendiri tidak tahu siapa pelaku dan ini harus diselidiki. "Nanti akan ketahuan juga, siapa di situ? Siapa yang membenari makam? Atau siapa yang mengganti nama?" ujarnya. Siapa pun yang melakukan itu, kalau memang nama batu nisan Najamudin diganti, maka kembalikan lagi namanya ke semula. "Kita harus punya itikad dan moral yang baik sebagai warga negara," tukasnya.(Sumeks)

Warga Sukarami Dapat Penyuluhan BPPOM

Badan Penelitian dan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPPOM) Palembang melakukan sosialisasi tentang penyebaran produk obat, makanan, kosmetik, obat tradisional dan bahan berbahaya lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai informasi tambahan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Sukarami.

Dimana permasalahan tersebut masih dianggap awam bagi sebagian masyarakat. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi bersama kader PKK, karang taruna, warga dan tokoh masyarakat yang merupakan penyambung informasi. Dalam hal ini, informasi yang diberikan diharapkan mampu menyentuh hingga kelapisan masyarakat tingkat bawah.

Dalam sosialisasinya, beberapa hari lalu, BPPOM beraudensi bersama peserta. Berbagai pertanyaan dilemparkan peserta. Salah satunya pertanyaaan terkait dengan makanan yang dijual selama dua jam lebih, apakah menimbulkan bakteri membahayakan bagi konsumennya.

Drs Burhanudin Gumay Apt MM selaku nara sumber satu persatu menjawab pertanyaan dari peserta. “Makanan yang dijual lebih dari dua jam, apakah dapat terkenan bakteri. Itu tergantung dari jenis makanannya. Bila makanan tersebut banyak mengandung kadar air, maka pertumbuhan bakteri akan cepat menyebar”, jawabnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, pertumbuhan bakteri tidak akan menyerang makanan yang memiliki kader air rendah. “Sebelum makanan tersebut disajikan, maka perlu diperhatikan bagi konsumen tingkat kadar airnya. Sebab banyak sekali produesn yang tidak bertanggung jawab”, bebernya.

Camat Sukarami, Dra Lisma Feni SSos MM mengatakan, sosialisasi ini merupakan hasil kerjasama pihaknya dengan BPPOM. Agar masyarakat khususnya di wilayah Sukarami sangat membutuhkan informasi tersebut. Pasalnya, banyak warga yang kurang informasi atau awam akan bahaya dan dampak mengkonsumsi bahan berbahaya itu.(Sumeks)

Indonesia Air Ambulance Rambah Palembang

PALEMBANG – Pelayanan transportasi medis yang cepat dan tepat di era kritis seperti sekarang sangat diperlukan. Indonesia Air Ambulance (IAA) pun menjawab tantangan itu. “Kita buka cabang di Palembang,” ungkap Johnnie Sugiarto PhD selaku Presiden Direktur (Presdir) IAA di sela-sela perhelatan Muktamar Dokter Indonesia (MDI) 2009 kemarin.

Dasar pendirian IAA, di antaranya untuk menyelenggarakan pelayanan evakuasi medis sekaligus transportasi medis terdepan di Indonesia bahkan Asia. “Jaminan kami dengan pelayanan non-stop selama 24 jam dan dengan pelayanan terpadu atau one stop service sistem bed to bed service kepada setiap costumer.”

Maksud pelayanan sistem bed to bed service di sini, kata Johnnie didampingi dr Hendry Jan, CCAT (UK), HFMC selaku direktur IAA berupa pelayanan transportasi medis berkelanjutan. Mulai dari pengurusan dokumen medis dan non-medis dengan tenaga medis yang telah berpengalaman di bidangnya.

“Termasuk di dalamnya penyediaan alat medis canggih beserta obat-obatan emergency yang dibutuhkan. Juga keberadaan pesawat carter dan komersial sebagai sarana utama air ambulance,” tukas dia.

Kesiapan armada? Kata Johnnie, untuk pesawat carter stand-by di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta sebanyak 6 unit pesawat jenis jet. Kapastias maksimal 8 penumpang. “Pesawat sejenis juga stand-by di bandara internasional Changi, Singapura. Kita sendiri siaga 7 unit helikopter di antaranya jenis Bell 407 dan Eurocopter.”

Mengenai biaya, Johnnie menyebut di kisaran US$ 15 ribu per pasien. “Khusus Palembang, pasiennya masih relatif kecil, hanya satu orang per bulan. Kita buka pelayanan call centre 24 jam dengan nomor 021-56972888,” pungkasnya.(Sumeks)

Aset Pemkot Bisa Diakses Online

PALEMBANG - Pemerintah kota terus melakukan pembenahan terutama layanan publik, salah satunya adalah menciptakan website tantang aset yang dimiliki. Melalui website ini masyarakat dapat mengetahui berapa besar dan letak aset yang ada di kota Palembang.

Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Palembang, Drs Faisal AR, MSi beberapa hari lalu mengungkapkan, website yang berisikan tantang aset belum dimiliki oleh kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel). Situs ini nanti tidak hanya berisi jumlah aset, tetapi neraca keuangan, dan lain sebagainya. "Ini yang pertama. Kita ingin menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lainnya," kata Faisal.

Rencananya situs ini dapat diakses pada awal Januari nanti, sebab dalam pengerjaan seperti pembuatan format-format yang disesuaikan dengan data yang akan dimasukkan. Setelah itu dilanjutkan pembuatan reciver dan meng-upgrade data. Tahap yang paling akhir ini akan memakan waktu cukup lama karena data yang ada harus dipilah-pilah sesuai dengan format yang ada.

Website aset kota Palembang ini nanti bisa diakses melalui internet yang di-linkkan dengan website pemerintah kota Palembang, www.palembang.go.id. Desain web yang akan diluncurkan itu belum 100 persen digunakan, karena masih harus mendapat masukan-masukan dari masyarakat. "Kami ingin agar masyarakat memberikan masukan sehingga desain website tersebut akan menghasilkan yang terbaik.

Tahun lalu jumlah aset kota Palembang sebeasr Rp 3 triliun lebih, kemungkian tahun ini bertambah," ungkapnya(Sripo)

Pasar Kuliner Diresmikan Menteri Perdagangan

PALEMBANG - Pasar kuliner 16 Ilir yang sudah beroperasi sejak Oktober lalu, rencananya akan diresmikan Menteri Perdagangan bulan 5 Desember nanti. Pasar kuliner menyediakan bermacam-macam makanan kini mulai ramai dikunjung warga kota maupun wisatawan.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag, UKM dan Koperasi Kota Palembang, Yustianus, SE menjelaskan peresmian pasar kuliner 16 Ilir bersamaan digelarnya Festival Musi yang didalamnya terdapat juga festival kuliner. Khusus kegiatan festival kuliner diikuti berbagai kota di Sumsel dan Indonesia. "Rencananya pak
menteri tiba di Palembang, 4 Desember," kata Yustianus.

Pasar kuliner 16 Ilir memiliki lebih dari 40 gerobak yang menawarkan berbagai makanan yang melibatkan usaha kecil menengah (UKM). Pasar kuliner menjadi pilihan bagi warga Palembang dan wisatawan untuk menikmati suasana malam di tempi sungai Musi sembari menikmati makanan ringan khas dari berbagai daerah.

"Kita ingin menawarkan suatu yang lebih kepada masyarakat. Di sini ada juga ada musik," ungkapnya.(Sripo)

BERITA FOTO: Penertiban PO di 7 Ulu

PETUGAS Pol PP Palembang memindahkan kaca jendela salah satu PO di kawasan 7 Ulu, pada opeasi penertiban terminal banyangan bersama Dinas Perhubungan Kota Palembang, Rabu (18/11). Penertiban ini dilaksanakan demi tertib dan tertatanya kawasan di sekitar bawah Jembatan Ampera.

Normalisasi Sungai Bendung Dikebut

Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palembang fokus melaksanakan program normalisasi Sungai Bendung. Tahap awal, proyek tersebut menghabiskan dana Rp8 miliar dari APB pusat lewat pos Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII.

“Kita berupaya kebut pengerjaannya tahun ini juga,” ujar Kepala Dinas PU Kota Palembang, Ir Kira Tarigan di sela-sela peninjauan jalan inspeksi sepanjang Sungai Bendung kemarin (18/11). Item pekerjaan normalisasi Sungai Bendung 2009, mencakup pembuatan jalan inspeksi sepanjang 5 km mulai dari Jl Ali Gatmir 8 Ilir yang bermuara di samping Jl Veteran, tepatnya kompleks pertokoan show room Mitsubhishi.

Pekerjaan tersebut, kata Kira, dibarengi dengan pengerukan sekaligus perbaikan dinding sungai yang hingga kini mengalami sedimentasi alias pengikisan di sisi kiri dan kanan antara 1-1,5 meter. “Jalur yang paling kritis sepanjang 1,5 km. Sejak awal pembangunannya tahun 1995 hingga kini belum sekalipun dikeruk lantaran tidak ada jalan inspeksi yang mengakibatkan alat berat tak bisa masuk.”

Ir Ahmad Bastari Yusak MT, kabid Pengendalian Banjir mengaku tengah mengupayakan tahap negosiasi ganti rugi. Ganti rugi sendiri diperuntukkan bagi warga yang selama ini domisili rumahnya berada di sepanjang bantaran alur Sungai Bendung, penyebab utama tersendatnya aliran air dari hulu ke hilir.

“Sebagian besar rumah warga yang ada di bantaran Sungai Bendung ada yang dengan kesadaran sendiri merobohkan rumahnya. Namun, sebagian lainnya terpaksa kita robohkan dengan alat berat. Sementara, proses ganti rugi urusan tata pemerintahan, kita hanya selaku eksekutor di lapangan,” tegasnya lagi.

Lanjut dia, mengantisipasi hal yang tak diinginkan di musim penghujan, pihaknya memutuskan untuk mengebut pengerjaan normalisasi Sungai Bendung dengan melibatkan sedikitnya 100 pekerja. Ditambah operasionalnya tiga unit alat berat jenis ekskavator dan satu unit alat berat jenis loader.

“Selain ganti rugi, penyelesaian proyek tersebut juga terkait utilitas pipa mulai dari PDAM, Telkom, PLN hingga gas yang juga terdapat di sepanjang jalur normalisasi.”

Diketahui, selain jalur Sungai Bendung, dinas PU Kota Palembang juga mendata setidaknya tujuh titik rawan banjir terparah di metropolis. Di antaranya, Jl May Ruslan, tepatnya di depan SMKN 6, Jl Dr M Isa, Jl R Soekamto (depan Yayasan Pendidikan Al Furqon), simpang Polda, Jl Angkatan 45 (depan SMA Arinda), Jl May Sabhara, Sekip serta di Jl Kol H Barlian utamanya di depan loket bus Damri serta di depan RM Tri Arga.

Kata Kira, sebelum ini pihaknya juga telah pula menempatkan empat buah pompa pengendali, namun dengan kapasitas yang relatif kecil, yakni 400-600 liter/detik di empat titik. Salah satunya di Jl Kapten A Rivai yang difungsikan menyerap gengan air di seputaran kantor gubernur.(Sumeks)

Desember, Launching BLPS

PALEMBANG - Departemen Sosial (Depsos) bakal meluncurkan program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). Sasaran program adalah masyarakat miskin yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (KUBE), dengan usaha ekonomi produktif, seperti kerajinan, pertanian, perdagangan atau perbengkelan. Di Sumsel hanya dua daerah yang menerima BLPS. Masing-masing, Kabupaten Banyuasin (30 KUBE penumbuhan dan 33 KUBE pegembangan) dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). ìSetiap KUBE akan memperoleh dana tunai Rp30 juta,ujar H Syofwatillah Mohzaib SSos I, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, kemarin.

Ditambahkannya, dalam agenda rapat kerja Komisi VIII DPR RI, yang diikuti Menteri Sosial RI, tercantum beberapa isu pokok. Misalnya, rencana pengalihan bantuan langsung tunai (BLT) menjadi BLPS. Program lain, memberikan bantuan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) yang bekerja sama dengan TNI.Keseluruhan program akan dilaksanakan terhitung bulan Desember,ujarnya. (Sumeks)

Pelukis Palembang Pamerkan Karya Sejarah

PALEMBANG - Sejumlah pelukis asal Kota Palembang akan memamerkan hasil karya berupa lukisan sejarah kota "pempek", seperti, lukisan perang Kesultanan Palembang Darussalam melawan Belanda, kata panitia penyelenggara, Nurhayat Arif Permana, di Palembang, Jumat.

Nurhayat mengatakan, pameran lukisan tersebut bekerjasama dengan persatuan hotel dan restoran Indonesia (PHRI) yang menjadi fasilitas tempat.

Pameran akan dijadwalkan berlangsung di salah satu hotel di Palembang, pada pertengahan Desember nanti, katanya.

Menurut dia, sebanyak 30 hasil karya pelukis Palembang akan dipamerkan pada ajang tersebut yang saat ini 20 sudah siap dipamerkan.

Pelukis tersebut merupakan putra asli Palembang yang memang memiliki kemampuan melukis sangat baik, tetapi belum dikenal secara luas, tambah dia.

Ia mengatakan, pameran lukisan tersebut diharapkan mampu mendorong karya pelukis Palembang dengan beragam kreativitas sehingga menciptakan karya yang bagus.

Karena pihaknya yakin semakin seringnya dilakukan pameran maka kreativitas pelukis pun akan terus terasah, katanya.

Wakil Gubernur Sumatra Selatan, Eddy Yusuf ketika menerima panitia penyelenggara pameran lukisan bersejarah tersebut mengatakan, event itu sangat penting untuk dilaksanakan rutin karena menjadi ajang upaya untuk menarik kunjungan wisatawan ke Palembang.

"Saya berharap agenda pameran lukisan karya pelukis Sumatra Selatan dan sekali-kali berkolaborasi dengan pelukis dari daerah lain dilaksanakan secara rutin," ujarnya.

Eddy menambahkan, dengan pelaksaan pameran rutin pihaknya yakin nantinya setiap wisatawan yang datang ke Sumatra Selatan khususnya Kota Palembang mencari lukisan sebagai oleh-oleh.

Lukisan yang menggambarkan objek wisata sungai dan tempat wisata lain nantinya bisa dituangkan dalam kanvas, kemudian menjadi cenderamata khas Palembang, tambah dia.(Sripo)

Awal 2010 Pasar Kuliner Beroperasi

PALEMBANG - Direncanakan awal tahun 2010 nanti, pasar kuliner 10 Ulu atau pasar kuliner Seberang Ulu beroperasi. Diperkirakan Desember nanti pembangunan selesai, saat ini tinggal menunggu tenda yang didatangkan dari Jerman.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Kota Palembang, Yustianus menjelaskan, pasar kuliner tersebut terbentang dari Kampung Kapitan hingga 10 Ulu diatas Plaza Seberang Ulu ini menelan dana sekitar Rp 4 miliar. Pasar ini tidak menggunakan sekat-sekat atau gerobak seperti pasar kuliner 16 Ilir, melainkan menggunakan atap yang langsung diimpor dari Jerman. "Tidak ada masalah lagi. Soal pemasangan atap tidak lama karena sudah
dirancang," jelas Yustianus.

Pasar kuliner Seberang Ulu, berbeda dengan pasar kuliner 16 Ilir, mulai dari segmen maupun kualitas makanan yang disediakan, begitu pula dengan harga yang ditawarkan. Yustianus kembali menengaskan, kehadiran pasar kuliner Seberang Ulu tidak akan mematikan pasar kuliner yang ada, sebab pangsa pasar berbeda.

BERITA FOTO: Perbaikan Marka Jalan

DUA pekerja harian Dina Pekerjaan Umum Kota Palembang membongkar marka di sepanjang Jl Basuki Rahmat, Selasa (17/11). Menurut pekerja ia mendapat upah Rp 50.000 per hari dan sudah satu bulan ini pekerjaan pembongkaran marka jalan dilakukan.

Pembongkaran dilakukan karena sebagian marka tenggelam akibat penebalan aspal. Ada juga yang rusak akibat seringnya di dilindas truk atau bus yang melintas,(Sripo)

Camat se-Palembang Kunker ke Bali

PALEMBANG - Pejabat tinggi di lingkungan pemerintah kota Palembang dalam dua hari ini kosong. Walikota Palembang, Eddy Santana bersama Dinas Tata Kota melakukan lawatan ke London bertujuan menjalin kerjasama. Sementara 16 Camat dan Sekretaris Daerah (Sekda) studi banding ke kabupaten Badung Provinsi Bali.

Asisten Pemerintahan Setda Palembang, Drs Erwin R Bakri, MM yang menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Walikota Palembang saat dikonfirmasi mengatakan, tidak semua pejabat tinggi yang pergi. Hanya walikota yang melakukan kunjungan kerja sedangkan wakil walikota melaksanakan rukun Islam kelima. Disinggung tentang sekda dan camat ke Bali, Erwin menungkapkan dirinya tidak tahu persis tujuan kepergian Sekda dan 16 Camat. "Yang saya tahu pak sekda dan camat pergi studi banding. Hanya dua hari. Tugas pun sudah didelegasikan," tegas Erwin.

Sementara itu, Sekda Pemkot Palembang, Drs H Marwan Hasmen, MSi yang dihubungi melalui telepon membenarkan bahwa dirinya bersama dengan 16 Camat sedang ada di Bali untuk mengadakan studi banding tentang pelayanan satu atap. Menurutnya, semua pelaksanaan tugas sudah diserahkan kepada sekretaris camat dan asisten.

"Sore ini saya sudah pulang, sedeangkan para camat besok," tegasnya.(Sripo)

BERITA FOTO: Penertiban Bangunan Liar Sungai Bayas

KAPTEN Soberun, anggota Koramil mengamati alat berat, membongkar bagian dapur dan ruang tamu satu dari puluhan rumah yang kembali dibongkar dan ditertibkan di kawasan pinggiran Sungai Bayas RT 07 RW 02 Kelurahan 9 Ilir Palembang, Kamis (5/11).

Menurut Rita, Ketua RT 08 Kelurahan 9 Ilir mengatakan penertiban ini sudah lama diperingatkan bahkan sudah lebih dari satu tahun lalu. Bahkan warga sudah mendapat ganti rugi dari Pemkot Palembang. Tetapi sebagian warga enggan membongkar bangunannya sehingga alat berat dari Pemkot terpaksa membongkar paksa sebagian rumah warga.. Padahal dulu sudah disepakati dan sudah diatur pemerintah Kota dengan ukuran tujuh meter dari batas pinggiran anak sungai. Wilayah yang ditertibkan diantaranya Kelurahan 9, 10 dan 11 Ilir meliputi RT 06, 07, dan 08.(Sripo)

Hari Ini, 79.607 Peserta Tes CPNS

PALEMBANG - Sebanyak 79.607 pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) se-Sumsel, hari ini, mengikuti tes. Berdasar pendidikan, peserta SMA-D1 sebanyak 745 orang. Pendidikan DII-DIII ada 28.190 dan DIV, S1, dan S2 sebanyak 50.672 orang. Mereka akan memperebutkan sekitar 6.000-an formasi yang disediakan 15 kabupaten/kota dan provinsi.

Peserta tes CPNS provinsi berjumlah 2.044 orang, Palembang (7.980), Muba (3.648), Muara Enim (8.121), OKU (3.808), OKUT (3.884), OKUS (2.341), Pagar Alam (4.694), Prabumulih (8.853), Mura (4.114), Lubuk Linggau (2.296), Ogan Ilir (11.200), Banyuasin (8.803), Empat Lawang (3.142) dan OKI (4.679). “Yang penting belajar dan berusaha agar bisa lulus ke tes selanjutnya,” ungkap Kepala Pusat Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan (PPJK) Unsri, Zainuddin Nawawi, kemarin.Dikatakannya, seluruh soal tes CPNS tahun ini telah dikirim ke masing-masing daerah dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. “Insyaallah tidak ada masalah.

Kita juga tempatkan sejumlah saksi di masing-masing daerah untuk memastikan tidak ada joki dan kebocoran soal,” bebernya. Rencananya, pengumuman hasil tes akademik ini akan diumumkan 14 November mendatang.

Sejak pagi hingga sore kemarin, satu per satu pelamar CPNS untuk provinsi dan kota Palembang mendatangi Kampus Unsri, Bukit Besar. Mereka melihat melihat pengumuman ruangan tes hari ini. Sekalian berusaha mencari ruang dan tempat duduk yang besok akan ditempati saat tes CPNS. “Kalau sudah tahu hari ini (kemarin, red), besok tidak cari-carian ruangan lagi, Kak,” kata Desi, salah seorang peserta.

Terpisah, sekitar 3.934 peserta CPNS OKUT kemarin sibuk mencari lokasi di mana mereka akan melangsungkan tes CPNS-nya hari ini. Panitia pelaksana di bawah kendali Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sendiri terlihat sibuk menyiapkan lokasi tes untuk peserta.

Sekadar mengingatkan, dari jumlah 3.934 peserta ini, nantinya mereka akan bersaing ketat untuk memperebutkan 502 jabatan yang tersedia. Tak pelak, kondisi ini menuntut keseriusan peserta untuk mengisi soal yang dipersiapkan oleh PPJK Unsri. Sebelumnya, Bupati OKUT H Herman Deru SH MM menegaskan, jika pelaksanaan tes dilakukan murni sesuai dengan hasil tes peserta itu sendiri.

Bahkan, orang nomor satu di Bumi Sebiduk Sehaluan ini meminta kepada peserta untuk tidak terbujuk oleh oknum yang menjanjikan kelulusan. “Penerimaan tes CPNS ini kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada, transparan dan ketat,” tegasnya.(Sumeks)

BERITA FOTO: Pasang Konblok Kolong Ampera

ENDANG (45) pekerja asal Sukabumi Jabar memasang batu alam di taman bawah Ampera Pasar 16 Ilir Palembang, Sabtu (7/11). Endang mengatakan ia mendapat upah memasang batu konblok dan batu alam asal Garut dengan upah satu hari Rp 60.000 dan sudah bekerja tiga bulan lalu. Untuk pemasangan batu Alam asal kota Bogor ini baru empat hari dipasang untuk taman di sekitar bawah Ampera

Usaha Apapun Perlu SITU

PALEMBANG - Aktivitas bisnis kredit bukan barang asing bagi masyarakat. Semua sudah kenal dengan bank, koperasi, atau leasing (lembaga pembiayaan). Lalu, bagaimana status usaha yang menawarkan pinjaman secara pribadi melalui iklan di media massa, spanduk, selebaran, dan lain sebagainya?

Anda barangkali masih ingat berita koran ini sebelumnya. Bahwa ada sejumlah iklan pada spanduk yang bunyinya antara lain, “Butuh cepat dana tunai? Jaminkan BPKB kendaraan Anda, proses cepat langsung cair. Hubungi bla, bla, bla.”

Peneliti ekonomi muda senior BI Palembang, Fathurachman menegaskan, kecenderungan penawaran pinjaman cepat tersebut berasal dari individu. "Sebenarnya itu sah-sah saja, karena itu hak mereka untuk memberikan pinjaman," ujar Fathur. Hanya, karena menyangkut usaha tetap harus melalui proses perizinan. Sayangnya memang belum ada payung hukum (UU) yang mengatur bisnis ini. Akibatnya, banyak orang membuka bisnis serupa baik legal atau secara ilegal.

Sejauh ini, Bank Indonesia tidak memiliki wewenang mengatur lembaga atau perseorangan yang bergerak di bidang pembiayaan. "Kalau lembaga leasing (pembiayaan) yang memonitor dan mengawasi adalah Departemen Keuangan, kalau BI mengawasi bank. Kalau bisnis kredit personal tanpa lembaga bukan jadi kewenangan siapa-siapa, kecuali kalau sudah menyangkut hukum," tukasnya.

Ia menambahkan, bisnis pinjaman tersebut lebih kepada perjanjian perdata antara debitur dan pemilik modal. Nah, jika terjadi sengketa atau tindak kriminal dan masuk ke ranah kepolisian, maka yang menindak adalah kepolisian. Itupun setelah ada laporan.

Tugas BI dalam hal ini hanya mengawasi lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, atau giro. Setelah itu, menyalurkannya lagi ke masyarakat dalam bentuk kredit perbankan.

"Dalam UU Perbankan No 7/1999, kemudian direvisi jadi UU No 10/1998 dijelaskan bank adalah lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat," kata Fathur. Kalau ada lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tanpa izin, maka disebut “bank gelap”.

Bagaimana dengan leasing? Kata Fathur, sifatnya menyalurkan pembiayaan. Pendek kata, tidak menghimpun. Itu berarti bukan wewenang BI melainkan kewewenangan Departemen Keuangan. “Begitu juga dengan lembaga atau personal yang hanya memberikan pinjaman tanpa menghimpun dana, bisa jadi disebut rentenir, atau apa. Kalau koperasi jelas juga ada UU-nya," ujarnya.

Terpisah, Djunaidi, kabid Perizinan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Kota Palembang mengatakan, usaha jenis apa pun yang intinya untuk mencari uang diwajibkan membuat surat izin tempat usaha (SITU). "Wewenang kita di situ. Kalau secara spesifik atau yang memonitoring pembiayaan seperti ini bukan jadi urusan kita. Hampir juga mirip-mirip bank, karena itu hubungannya langsung ke BI," ujarnya.

Menurut Djunaidi, usaha ini termasuk kategori untuk SITU jasa-jasa keuangan meliputi pembiayaan, perbankan, koperasi, BPR, dan lain-lain.

Senada dengan Fathuracman, kata Djunaidi, kecenderungan usaha tersebut berasal dari perorangan. "Kita sulit mantau apa dia punya SITU atau tidak, barangkali bisa jadi dia memiliki izin CV, namun dalam CV tersebut terklasifikasi dalam banyak bisnis di antaranya bisnis keuangan," tukasnya.(Sumek)

Listrik Palembang Padam Total

PALEMBANG - Sekitar pukul 14.40, Senin (8/11) sistem kelistrikan Palembang lumpuh total akibat terjadi gangguan pada trasmisi di saat hujan lebat mengguyur Palembang. Dampak gangguan itu, semua gardu induk (GI) yang ada di Palembang mendadak kehilangan tegangan.

Informasi singkat dan mendadak ini disampaikan Manager Distribusi PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Ir Paranai Sayuti melalui pesan singkat yang disebarklannya. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui gangguan transmisi di titik mana. Namun yang jelas, Paranai memastikan gangguan ini bukan akibat mesin pembangkit tetapi terjadi gangguan di sistem transmisi. "Kami belum mau mengatakan akibat gangguan karena masih dilakukan pencarian," katanya.

Sementara Managar PT PLN (Persero) Cabang Palembang Ir Rahimuddin saat dihubungi Sripo mengaku belum mengetahu penyebab. "Semua Tim Kita diterjunkan ke lapangan. Hujan-hujan mereka turun mencari sumber kerusakan," katanya.

Perda Larangan Merokok Disosialisasikan

KEMUNING - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Peraturan Daerah (Perda) No 7/2009 menginstruksikan larangan merokok di tempat umum. Hal tersebut ditegaskan dalam perda yang menyatakan kawasan tanpa rokok yang dikeluarkan sejak 1 Oktober lalu sesuai instruksi Wali Kota Palembang, Ir H Eddy Santana Putra MM.

Sekretaris Camat Kemuning, Sahrul Hefni SSos MSI mengatakan, instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti pihaknya. Dalam waktu dekat akan dilakukan sosialisasi dan penempelan stiker di tempat-tempat umum. Di antaranya kantor pemerintahan, tempat kerja, pusksemas, sekolah, tempat ibadah, dan arena kegiatan anak.

“Yang jelas, kita tindak lanjuti. Yakni membuat papan pengumuman dan menempelkan stiker yang bertuliskan ‘Anda memasuki kawasan tanpa rokok’. Jadi, tidak boleh merokok di dalam ruangan pemerintahan. Ambil contoh, kantor kecamatan maupun kelurahan,’’ terang Sahrul di ruang kerjanya.

Dalam instruksi wali kota, pemerintah berupaya preventif memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat perokok dan bukan perokok. Namun, pelaksanaannnya butuh waktu untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat luas.

“Perda ini segera kita sosialisasikan. Baik di tingkat kecamatan, kelurahan, pelayanan kesehatan, sekolah, tempat ibadah, angkutan umum maupun arena kegiatan anak. Sosialisasi yang akan dilakukan, dilaksanakan sesuai instruksi yang disampaikan”, terangnya tanpa merinci kapan pelaksanaan sosialisasi.

Lebih lanjut dijelaskannya, sosialisasi wujudnya bisa setiap saat dan kapan pun. “Baik saat rapat, gotong royong, di tempat peribadatan, maupun saat menjalankan silaturahmi bersama warga. Namun butuh proses dan waktu dalam pelaksanaannya di lapangan,’’jelasnya.

Menurutnya, upaya sosialisasi yang dilaksanakan pihaknya terlebih dahulu melakukan pendekatan ke tingkat RT/RW. Namun, dalam instruksi tersebut tidak dijelaskan sanksi bagi yang melanggar. “Kita belum tahu, sanksi apa yang akan diberikan. Sebab, akan kita pelajari dan menunggu instruksi selanjutnya,” imbuhnya.(Sumeks)

Calon Kepala Daerah Ditentukan Usai Musda Partai Golkar

PALEMBANG - Para calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pemilukada 2010 di lima kabupaten di Sumsel akan ditentukan oleh pengurus Partai Golkar Sumsel yang baru hasil Musda VIII Partai Golkar Sumsel. Mereka para calon akan ditentukan setelah ada survei yang dilakukan oleh lembaga yang ditentukan oleh Partai Golkar.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumsel Wasista Bambang Utoyo yang ditemui menjelaskan, banyak mekanisme yang harus dijalani sebelum ditentukan siapa yang akan diusung. Salah satu diantaranya adalah evaluasi hasil survei. "DPP Partai Golkar tidak sembarangan menunjuk lembaga survei. Ada survei yang dilakukan untuk orang per orang. Apakah yang bersangkutan layak dijual atau tidak," ujar Wasista, Rabu (11/11).

Menurutnya tidak ada alasan bahwa seorang Ketua DPD Partai Golkar setempat dipastikan menjadi calon kepala daerah. Ada track record yang dilihat sebelum ditentukan. "Sejauh ini belum ada yang ditentukan. Selama ini klaim yang muncul hanya dari orang per orang saja padahal yang benar harus melalui mekanisme yang diantarkan oleh partai. Belum ada yang dipastikan diusung oleh Partai Golkar," ujarnya.

Dikatakan bahwa untuk usulan persetujuan sebagai calon, dari DPD Partai Golkar kabupaten/kota diantarkan ke DPD Partai Golkar Sumsel. Dengan kata lain bukan pengurus kabupaten/kota yang menentukan calon yang diusung. "Kalau untuk calon bupati/walikota harus ada persetujuan dari DPD Partai Golkar Sumsel. Sedangkan untuk calon gubernur maka harus disetujui oleh DPP Partai Golkar.(Sripo)

Diskominfo Sosialisasikan Kampung Ramah Lingkungan

PALEMBANG - Dalam dua hari terakhir, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Palembang melakukan sosialisasi kampung ramah lingkungan terhadap empat kecamatan yang ada di Kota Palembang seperti, Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Sako dan Kecamatan Sematang Borang.

Dalam sosialisasi kampung ramah lingkungan tersebut Diskominfo yang bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Palembang, kepada warga diminta untuk menyediakan lahan khusus untuk menanam apotek hidup atau taman obat keluarga (toga) di halaman rumah.

Drs Husin Jauhari, kabid diseminasi melalui salah satu staf Diskominfo Kota Palembang Redi Wijaya mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian rutin dari Diskominfo dalam mensosialisasikan kampung ramah lingkungan bagi masyarakat di lingkungan kecamatan.

"Dalam mendukung terwujudnya kampung ramah lingkungan yang berbasis masyarakat, semua elemen harus bekerja sama. Karena itu, sejak dini kita lakukan sosialisasi kepada semua masyarakat agar dapat menyiapkan toga serta menyediakan kotak sampah di tempat tinggalnya masing-masing," ujarnya kemarin usai sosialisasi kampung ramah dilingkungan di Balai Kecamatan IT II Kemarin.

Eva Masrifa, sekretaris BLH Kota Palembang mengatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam mewujudkan kampung yang ramah lingkungan yakni melakukan penanaman pohon dan menjaga lingkungan agar tetap bersih di tempat tinggal sendiri .(Sumeks)

Pemkot Perketat Belanja Pegawai

PALEMBANG – Pemerintah kota ini, tahun 2010 bakal mengefisiensikan atau memperketat belanja pegawai. Menurut Wali Kota Ir H Eddy Santana Putra MT, ia hanya minta 40 persen belanja pegawai dan 60 persen pembangunan.

“Prinsipnya tahun 2010, anggaran belanja harus pro-rakyat. Artinya, untuk kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor,” ujar Wako Eddy kepada wartawan, kemarin.

Ia menjelaskan, jika dikalkulasi total APBD tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan APBD 2009. Sekitar Rp1,3 triliun plus atau Rp1,4 triliun. Sedangkan, sektor yang menjadi prioritas, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan serta lampu.

Wakil Wali Kota Palembang, Romi Herton menambahkan, tahun 2010 Pemkot tetap mengutamakan efisiensi anggaran, khususnya belanja pegawai. "Saya minta gaji dan lain-lain 30 persen atau paling besar 40 persen. Lebihnya, 60 persen untuk kepentingan rakyat.”

Bagaimana dengan anggaran tahun lalu? Kata Wawako, tidak perlu memandang masa lalu. “Yang penting kita jadikan bahan evaluasi. Menjadi sorotan efisiensi perjalanan dinas. Nanti perjalanan dinas akan menjadi kontrol sekretariat langsung.”

Lanjutnya, setiap perjalan dinas bakal mendapat perhatian khusus. "Kalau perjalanan dinas diperlukan dan memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palembang, tidak jadi persoalan," tuturnya. Begitu juga perjalanan dinas Wako dan Wawako.

Menurut Romi, Wako perlu melakukan perjalanan dinas, karena bertujuan untuk membangun komunikasi. Juga menciptakan kota internasional. Di samping, akselerasi pembangunan di kota ini makin baik.

“Khusus akselerasi ini kita butuh dukungan dari pemerintah pusat. Sekarang ‘kan era otonomi daerah. Sepatutnya pemerintah pusat betul-betul memberikan kesempatan daerah untuk bisa lebih cepat maju,” bebernya lagi.

Begitu pula masalah pajak pusat dari daerah harus ada pembagian yang jelas. “Jangan seperti sekarang 70 persen untuk pusat, 30 persen daerah. Kapan daerah bisa maju. Harusnya dibalik.”

Lebih jauh dijelaskan, salah satu program pembangunan bidang kesehatan, Pemkot melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang tahun 2010 bakal membangun satu lagi puskesmas di Karya Jaya. "Wako maunya ada puskesmas yang bagus dan besar di setiap perbatasan Kota Palembang," ujar Gema Asiani MKes, kepala Dinkes Kota Palembang, kemarin.

Tahun 2009, Dinkes membangun puskesmas Alang-Alang Lebar di perbatasan Palembang-Banyuasin bersamaan dengan pembangunan Kantor Camat AAL. "Dananya sekitar Rp2 miliar, operasional diperkirakan akhir tahun 2009.”

Menurut Gema, untuk pembangunan puskesmas Karya Jaya sendiri, anggarannya belum dapat dipastikan. Masih bergantung dengan pengesahan APBD 2010. "Total puskesmas di Palembang tahun ini sebanyak 39 puskesmas, ditambah satu puskesmas tahun depan," ujarnya.

Bagaimana dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota? Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dra Hj Sumaiyah MZ MM mengatakan, sepanjang Januari-September, capaian pajak daerah Kota Palembang Rp61,5 miliar atau terealisasi 75 persen dari target PAD tahun 2009 Rp 77 miliar. Pajak daerah ini meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan (PPJ), dan pengelolaan bahan galian C. Dari total pajak daerah yang terealisasi, PPJ memberikan kontribusi pajak tertinggi Rp34,4 miliar dari target Rp40 miliar. Sementara yang terkecil pajak galian C Rp330 juta dari target Rp920 juta.(Sumeks)

Ramai-Ramai Bersihkan Pasar Simpang Keramasan

KERTAPATI - Petugas Pasar Simpang Keramasan melakukan pembersihan di sepanjang lokasi pasar, kemarin (30/10). Sebetulnya, ini merupakan kegiatan rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan. Namun menjelang penilaian Piala Adipura, kegiatan ini makin ditingkatkan untuk mempertahankan penghargaan yang telah diraih Kota Palembang.

Petugas Pasar Simpang Keramasan dibantu warga sekitar. Bersama-sama mereka menggunakan sapu lidi, cangkul, dan sekop untuk mengangkat semua sampah yang ada dipasar. Pembersihan dilakukan sejak pagi hingga tengah hari. Hasilnya, semua sampah yang dibuang oleh masyarakat di seberang tempat mampu dikumpulkan.

"Pembersihan Pasar Simpang Keramasan ini merupakan kegiatan rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai upaya kita untuk mendukung program Pemerintah Kota Palembang dalam melestarikan Piala Adipura," ujar Palar, ketua Pasar Simpang Keramasan, di sela-sela pembersihan.

Bahkan, pihaknya pun telah membuat beberapa tong sampah secara swadaya, untuk menampung semua sampah. Sedangkan, bagi para pedagang disediakan keranjang sampah untuk penampungan sementara dari setiap kegiatan pasar. "Selanjutnya, sampah ini dibuang ke tong penampungan dan selanjutnya diangkat oleh Dinas Kebersihan Kota (DKK)," tegasnya.

Palar mengimbau, agar warga dan para pedagang ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar, dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat baik di trotoar dan median jalan. “Sebab kecamatan, kelurahaan dan PD Pasar terus mengontrol kebersihan Pasar Simpang Kerasamasan. Mereka pun, memberikan arahan kepada kepala pasar untuk menjaga kebersihan pasar ini," ungkapnya.

Sementara itu, Abab (35), koordinator lapangan Pasar Simpang Keramasan, mengajak, warga dan pedagang untuk saling bahu-membahu dalam menjaga kebersihan Pasar Simpang Pasar Keramasan ini. "Agar ke depannya Pasar Simpang Keramasan bisa lebih baik dengan kondisi lingkungan yang bersih, dalam mendukung program pemerintah Green, Clear and Blue sehingga Piala Adipura dapat kembali dipertahankan," pungkasnya.(Sumeks)

Wako: Akan Muncul 4 Nama

PALEMBANG - Sekretaris Daerah Kota Palembang, Marwan Hasmen bakal pensiun Desember mendatang. Lantas, siapa yang bakal menggantikan posisinya?
Belum dapat dipastikan. Yang jelas, isu yang beredar di lingkungan pemerintah kota (pemkot) sejumlah nama sudah diusulkan untuk menempati jabatan tertinggi karier birokrasi di pemerintahan kabupaten/kota tersebut. Mereka dianggap sudah memenuhi syarat. Di antaranya, sudah menjabat dua kali kepala dinas dan asisten.

Siapa eselon II itu? Sumber Sumatera Ekspres menyebut ada nama Dra Sumaiyah MZ (kadispenda Kota), Ir Afriadi S Busri CES (asisten II Perekonomian dan Pembangunan), Husni Thamrin (asisten III), H Abdullah Farhan AS (kadisdukcapil), dan Eddy Asuardi (kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan). “Nama-nama itu sudah memenuhi syarat. Bahkan, ada yang pernah diusulkan bersamaan dengan Pak Marwan Hasmen,” kata sumber tadi.

Sayang, Wali Kota Ir H Eddy Santana Putra MT belum mau menyebut siapa nama yang tengah ia kaji. Yang jelas, kata Eddy, karena Sekda sudah memasuki masa pensiun, akan ada calon pengganti.

"Semua sudah diatur dalam peraturan yang berlaku," ujar Wako. Menurut dia, akan muncul 3-4 nama kandidat sekda kota. “Soal nama yang Anda sebutkan bisa saja. Semua punya kompetensi. Selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan, semua layak jadi sekda,” bebernya lagi.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Palembang, Harnojoyo SSos mengatakan, sekda merupakan jabatan karier. “Yang layak menjabat sekda pasti yang profesional dan betul-betul memiliki pengalaman mumpuni. Sudah menduduki beberapa dinas/instansi, kriterianya yang jelas itu," tukas Harnojoyo. Tapi sayangnya, dia tak mau merinci lebih detail kriteria calon yang pantas jadi sekda. "Itu hak prerogatif wali yang memilih, kita sekadar menyarankan," pungkasnya.(Sumeks)

Gotong Royong Bersihkan Sungai Pedado

LEBAK MURNI- Ratusan masyarakat yang tinggal di Jl Lebak Murni, kemarin melakukan gotong royong untuk membersihkan aliran Sungai Pedado sepanjang sekitar 2 km. kegiatan ini mendapat suppot dari personel Kodim 0418 Palembang dan Kecamatan Sako.

Letkol Asep T Rahman, Dandim 0418 Palembang mengatakan, kegiatan bersih –bersih sungai menurunkan tidak kurang 50 personel dari Kodim 0418 Palembang dan Koramil Sako. “Program ini sebagai bentuk dukungan TNi dalam menyukseskan program pemerintah mewujudkan kali bersih yang ada di Palembang. Sekaligus sebagai bentuk manunggal antara TNI dan rakyat,” ujarnya kemarin di sela-sela gotong royong.

Selain itu, katanya, kegiatan ini memang sudah menjadi kegiatan rutin dari TNI dan masyarakat dalam mewujudkan Kota Palembang yang bersih didukung penuh masyarakat yang tinggal di lokasi kegiatan. “Harapannya seusai kegiatan ini, masyarakat dapat terus melanjutkan dan menjaga agar yang sudah dikerjakan hari ini,” lanjutnya.

Yang terpenting saat ini menurutnya, adalah menumbuhkan kesadaran kecintaan masyarakat untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya tetap bersih. “Setelah itu, masyarakat akan sendiri akan merasa memiliki lingkungan tersebut, sehingga untuk menjaga kebersihan dapat dilakukan secara sendiri oleh masyarakat,” terangnya. Irwan Sazili, Camat Sako mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari Program Kali Bersih (Prokasih) yang diaksanakan secara rutin terhadap kebersihan sungai yang ada di Kecamatan Sako.(Sumeks)

BERITA FOTO: Terminal Bayangan 7 Ulu Ditutup

PETUGAS Dishub Kota Palembang memasang blok di bawah Jembatan Ampera, 7 Ulu yang dijadikan terminal bayangan, Senin (2/11). Pemasangan ini merupakan tindak lanjut larangan bagi travel dan bus AKDP dan diwajibkan menggunakan Terminal Karya Jaya, Palembang.(Sripo)

Ramai-Ramai Tes Kesehatan

PALEMBANG – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan kejaksaan tinggi seluruh provinsi, tahun ini menerima 1.383 calon pegawai negeri sipil (CPNS). Khusus Kejati Sumsel membuka pendaftaran bagi pelamar yang memiliki KTP di wilayah Sumsel. Kualifikasi pendidikannya S-1 Hukum, D-3 Komputer, D-3 Ekonomi, D-3 Administrasi, dan D-3 Sekretaris. Nah, selain menerima pelamar dari Sumsel untuk kualifikasi tersebut, Kejati juga menerima pendaftaran S-1 Akuntansi dan S-1 Komputer bagi pelamar dari 10 provinsi di Sumatera. Yakni dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan sendiri, Lampung, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini, pelamar CPNS Kejaksaan masuk tahap wawancara dan tes kesehatan. Pantauan koran ini kemarin, puluhan pelamar CPNS Kejaksaan dari D-3 terlihat melakukan tes kesehatan di RSMH Palembang. “Memang benar, yang tes kesehatan hari ini (kemarin) untuk pelamar D-3. Sedang yang S-1 sedang tahapan wawancara,” ungkap Kasi Penkum Kejati, Apandi SH, tadi malam.Bagaimana dengan tes CPNS se-Sumsel? Tes kesehatan ternyata menjadi hal yang wajib dilakukan. Salah satunya tes bebas narkoba. Kepala BKD Sumsel, Drs Muzakir MM mengatakan, para CPNS yang akan diterima nantinya harus bebas dari pengaruh narkoba. “Makanya, kita ada tes kesehatan, salah satunya untuk memastikan bebas dari narkoba.”

Nah, bagi kabupaten/kota yang melaksanakan tes kesehatan, biayanya akan ditanggung masing-masing daerah. Yang tidak mengadakan tes narkoba, bisa menunjuk rumah sakit tertentu. “Di sanalah nanti pelamar CPNS tes kesehatan dengan biaya sendiri,” beber Muzakir.

Sementara itu, ada tiga formasi yang kosong alias tidak ada pelamar sama sekali di lingkungan Pemkot. Satu formasi lain minim pelamar. Formasi yang kosong, yakni jurusan D-3 Teknik Geodesi mengisi jabatan surveyor pemetaan dengan alokasi 3 orang, D-3 Kelautan untuk jabatan petugas keselamatan pelayaran alokasi 2 orang, dan S-1 Agama Jurusan Huruf Arab Braile untuk posisi pembimbing pembaca huruf Arab Braile alokasi 2 orang.

Di sisi lain, pelamar S-1 Sistem Komputer jabatan pranata komputer minim pelamar. Padahal, alokasinya mencapai 14 orang. "Tidak bisa dipungkiri lulusan ke-empat jurusan ini jarang ditemui. Kalaupun ada banyak lulusan berasal dari Pulau Jawa,” kata H MY Badaruddin SH, MSi, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Palembang. Formasi ini akan dibiarkan kosong. "Sesuai petunjuk Men-Pan, formasi tidak bisa ditukar.”

Menurut Badaruddin, berkas pelamar CPNS Pemkot Palembang yang masuk sesuai jadwal akhir penutupan tanggal 29 Oktober lalu lebih dari 13 ribu. "Yang memenuhi syarat dan kita berikan nomor sekitar 7.873 pelamar, masih ada 400-500 berkas masih dalam proses verifikasi (seleksi administrasi)," katanya.

Untuk lokasi tes akademis (tertulis), ditentukan 8 titik yakni SMP Negeri 1, 17, dan 18, lalu SMA Negeri 1, 3, dan 10, dan SMK Negeri 2 dan 3. "Kita lihat dulu berapa jumlah pelamar, kalau tidak memungkinkan maka tempat ujian akan ditambah. Kita akan cari tempat lagi," tuturnya.

Di sisi lain, PT Pos Palembang melayani pengiriman berkas balasan lamaran terakhir tanggal 5 November. "Memang deadline pengiriman balasan dari BKD tanggal 5 November, tapi dari kami khusus BKD di bawah Kantor Pos Palembang yakni BKD Provinsi, Kota Palembang, Banyuasin, Muba, OI, dan OKI di-deadline pengiriman via Pos Palembang tanggal 4 November," kata M Wedha Pratama, Kepala Marketing PT Pos Palembang.

Sementara, BKD yang posisinya jauh atau bukan di bawah cakupan PT Pos Palembang seperti Pagaralam, Empat Lawang, Prabumulih, dan BKD lain yang jauh, di-deadline pengiriman tanggal 3 November. Di atas tanggal tersebut, maka pelamar disarankan untuk mengirim balasan lewat kantor pos yang se-kota/kabupaten dengan BKD yang dituju.(Sumeks)

Pemekaran Wilayah Harus Ada Desain dari Pusat

PALEMBANG - Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan bahwa pemekaran wilayah harus ada desain dari pusat. Pemekaran tidak semata-mata membawa aspirasi daerah saja, sebab pemekaran membutuhkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

Hal itu disampaikan oleh Alex berkaitan dengan wacara pemekaran Kota Palembang menjadi Kota Palembang Ilir dan Kota Palembang Ilir. Tetapi wacana membagi Kota Palembang sudah sejak zaman pemerintahan Belanda yang waktu itu berkuasa di Indonesia. "Yang sudah ada usulannya untuk dimekarkan dimoratorium, apalagi usulan yang masih baru," kata Alex, Selasa (3/11).

Dijelaskan bahwa 60 persen dari pemekaran wilayah tidak membawa hasil yang lebih baik bagi daerah. Namun untuk menggabungkan kembali daerah yang tidak berhasil dalam pemekaran dinilai tidak mungkin dilakukan, meski ada klausulnya.

"Persoalannya siapa yang mau mengalah. Oleh karena itu pada saat pemekaran harus benar-benar dihitung dan dilakukan studi apakah memenuhi syarat untuk berdiri sebagai daerah sendiri atau untuk memenuhi hasrat kekuasaan kepala daerah," ujarnya.

Mengenai pembentukan PALI dan Muratara, Alex mengungkapkan bahwa moratorium belum dibuka. Tetapi bila sudah dibuka, maka proses PALI dan Muratara segera berjalan.(Sripo)

Nama Silsilah SMB II Diganti

PALEMBANG – Tim penelusur sejarah Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II sepertinya bakal bergerak ke Ternate. Pasalnya, kompleks pemakaman silsilah SMB II di sana, mengalami kerusakan. Bahkan, ada salah satu nama dalam silsilah dihapus. Pendek kata, diganti dengan nama lain.

“Saya pernah ke Ternate dan minta pemerintah di sana menjaga kondisi makam SMB II. Namun, sepertinya kerusakan-kerusakan kecil tak dapat dihindarkan," kata Wali Kota H Eddy Santana Putra MT, kemarin.

Menurut Eddy, pemkot pernah berencana memindahkan makam tersebut ke Palembang. Hanya, tetapi tidak diizinkan oleh Pemerintah Ternate. Sebab, itu Pahlawan Nasional dan merupakan aset sejarah di sana.

"Memang ada yang menjaga dan memeliharanya dengan dukungan dari pemerintah setempat. Saya pun juga pernah memberikan dukungan pemeliharaan," tukasnya.

Wako menilai kerusakan yang terjadi masih bisa ditolerir. Hanya, sangat patal kalau nama pada nisan yang dihapus. "Saya kira ada seseorang yang melanggar aturan. Setidak-tidaknya itu melanggar UU tentang Cagar Budaya dengan mengubah situs yang ada. Tapi yang jelas tidak mungkin yang diubah nama dari makam SMB II karena makamnya khusus dan ada kelihatan. Orang juga sering datang," katanya. “Yang diubah mungkin nama nisan di bawah-bawahnya (silsilah).”

Ia menambahkan, Wali Kota Ternate penah menyurati dirinya dan minta penjagaan dilakukan bersama. "Saya bilang selesaikan dulu masalah yang ada," katanya.

Wako mengaku nama silsilah mana yang dihapus, ia tidak tahu persis. "Misal yang diganti nama Sultan Ahmad jadi Badu, maka ganti lagi saja dengan Sultan Ahmad. Solusi sederhanya begitu," tukas Wako.

Sementara itu, kemarin (4/10) bertempat di Setda Kota Palembang, tim penelusur sejarah SMB II yang terdiri dari 5 orang melakukan rapat dipimpin oleh Wakil Wali Kota Romi Herton. Hadir dinas instansi terkait. "Kita mendapatkan surat secara tertulis dari Dinas Pariwisata Ternate yang intinya ada makam yang rusak," katanya. Untuk itu Pemerintah Ternate mengundang Pemkot Palembang untuk berangkat ke sana.

"Kita sedang persiapan untuk ke sana, guna membantu Pemerintah Ternate menyelidiki hal ini atau menelusuri silsilah SMB II," ujarnya. Bantuannya secara formal. Sebab, pemkot memiliki tim peneliti Kesultanan Palembang Darussalam. Saat ini tim tersebut sedang menuntaskan laporannya. "Saya tidak mau berangkat kalau belum ada produknya (hasilnya)," pungkas Wawako.(Sumeks)

Inventarisasi Capai 80 Persen

Camat Bukit Kecil Alex Fernandus mengatakan, pihaknya memang sedang menginventarisasi pemilik rusun di kelurahan 23, 24 dan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Inventarisasi ini diakuinya dalam upaya membantu pemerintah kota dalam mendapatkan data konkret mengenai kepemilikan setiap pintu di rusun. Data ini nantinya akan sangat berguna jika memang revitalisasi rusun menjadi apartemen terlaksana.

“Sejauh ini sudah 80 persen, sudah terdata sekitar 4000 orang pemilik rusun,”bebernya, kemarin. Di kompleks rusun dalam tiga kelurahan itu, total ada 54 blok. Jumlah penghuninya sekitar 12 ribuan orang. Secara uum, kondisi fisik rusun memang sudah tidak layak huni lagi.

Dikatakan, dengan jumlah penghuni sekarang, artinya satu blok ada sekitar 300 orang yang bermukim. Satu keluarga memiliki 2-3 orang anak. Sekitar 80 persen merupakan warga Palembang. Pemilik Rusun sebagian besar dari kalangan menengah ke atas. “Tapi yang menyewanya, lebih dari 50 persen masyarakat menengah ke bawah. Kalaupun ada yang menengah ke atas jumlahnya tidak banyak,” tutur Alex.

Ia menambahkan, sekitar 80 persen warga rusun merupakan pengontrak. Alex menyatakan, dalam upaya menjaga kebersihan dan kerapihan rusun, kerap dilakukan kerja bakti maupun gotong royong. “Tapi ya kondisinya memang begini. Kesannya jadi kumuh dan kurang sehat,” paparnya.

Belum lagi sekitar 90 persen sanitasi di kawasan itu tidak berfungsi dengan baik alias rusak. Rencana revitalisasi rusun ini, kata Alex sudah diketahui oleh warga penghuni rusun. Dikatakannya, masalah ini memang masih dalam tanggung jawab Perum Perumnas. Karena warga hanya mengantongi hak guna bangunan saja (HGB). Sedangkan yang punya tanah Perum Perumnas.(Sumeks)

Tiga Kelurahan Jadi Kawasan Hijau

PALEMBANG - Tiga kelurahan di lingkungan Kecamatan Ilir Timur (IT) II yang meliputi Kelurahan I Ilir, 3 Ilir, dan Kelurahan Sei Buah, disiapkan untuk menjadi kawasan hijau atau green barrier. Tiga kelurahan ini menjadi kawasan hijau sebagai salah satu program dari PT Pusri dalam menciptakan hutan kota di lingkungan Kecamatan IT II.

Untuk lahan yang dibutuhkan untuk program green barrier ini mencapai 37 hektare dari sebelumnya yang hanya 25 hektare. Awalnya direncanakan lahan yang akan digunakan mencapai 25 hektare dan melalui kawasan Kelurahan I Ilir, Kelurahan 3 Ilir dan Kelurahan Sei Buah. “Sekarang sedang dilakukan pengukuran ulang sehingga untuk kawasan green barrier ini akan mencapai 37 hektare," ujar Zain Ismed, manajer humas dan hukum PT Pusri saat menghadiri halal bihalal Perhimpunan Pensiunan Karyawan PT Pusri belum lama.

Untuk realisasi pelaksanaannya sendiri dikatakannya, dilakukan setelah semua lahan yang akan digunakan untuk program green barrier selesai dilakukan pengukuran oleh tim PT Pusri. "Begitu semua sudah selesai diukur, kita baru bisa membicarakan ganti rugi lahan kepada masyarakat yang terkena program green barrier PT Pusri," sambungnya.

Sri Hendra SE MM, lurah I Ilir, mengatakan, untuk wilayah Kelurahan I Ilir lahan yang terkena program green barrier dari PT Pusri tidak kurang 100 persil dari 3 RT yang di Kelurahan I Ilir. "Saat ini masih dalam tahap pengukuran ulang, karena sebelumnya sempat tertunda," ujarnya Jumat (22/10) di ruangannya.

Sementara itu, mengenai tanggapan masyarakat terhadap program green barrier ini dijelaskannya sudah disetujui oleh masyarakat selama besaran ganti rugi yang diberikan oleh PT Pusri sesuai dengan harga dan luas lahan yang akan digunakan untuk program green barrier ini. "Kita juga minta PT Pusri untuk memberikan ganti rugi yang layak bagi masyarakat yang tanahnya terkena program ini," harapnya.

Apalagi, dari informasi yang diterima pihak kelurahan, pembangunan program green barrier ini akan dilaksanakan bulan desember mendatang. "Bila benar desember sudah mulai dikerjakan, kita minta pembayaran ganti rugi dapat dipercepat. Sehingga sebelum pengerjaan green barrier dimulai, warga sudah pindah dari lahannya sekarang. Selain itu, ini juga untuk mempercepat masyarakat dalam mencari rumah," terangnya.

Abu Bakar, ketua RT 12 Kelurahan I Ilir menyambut baik program ini, hanya saja biaya ganti rugi hendaknya dapat disesuaikan dengan harga pasar atau setidak-tidaknya sama dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). "Pada tahun 2004 yang lalu saja, harga tanah yang ada disini dikisaran Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu permeter. Jadi paling tidak untuk ganti rugi tanah milik warga tidak kurang dari harga tersebut. Atau kalau bisa di atas harga tahun 2004 yang lalu," pintanya.

Karena itu, warga yang ada saat ini sangat menantikan program ini untuk dipercepat. Baru setelah itu dilakukan perhitungan oleh PT pusri dapat secepat mungkin dilakukan negosiasi dengan warga mengenai besaran ganti rugi yang akan diberikan. "Begitu proses pengukuran ulang ini selesai, hendaknya PT Pusri dapat melakukan penetapan ganti rugi, sehingga bisa langsung dilakukan negosiasi dengan warga terhadap besaran ganti rugi yang ditawarkan," tandasnya.(Sumeks)

Terminal Fiktif 7 Ulu Ditutup

PALEMBANG - Maraknya travel dan truk yang ngetem dan melintas di bawah Jembatan Ampera 7 Ulu membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang geram. Bersama Satlantas, Polsek 1 Ulu, koramil, kecamatan, dan Denpom, Dishub sepakat menutup terminal fiktif tersebut paling lambat 1 November.

“Kesepakatan itu hasil rapat koordinasi,” ujar Pathi R, kabid Pengawasan, Pengendalian, dan Operasional Dishub Kota Palembang, kemarin (25/10).

Sebelumnya, Dishub dan instansi terkait sudah menindak bersama-sama dengan cara mengawasi kawasan bawah Jembatan 7 Ulu selama satu bulan. "Efektif, tidak ada travel dan truk yang masuk. Tetapi, ketika personel kita tarik, travel ngetem dan truk melintas masuk lagi. Seolah-olah kita main kucing-kucingan dengan mereka," ujarnya.

Nah, per tanggal 1 November, jajaran Dishub bakal mangkal di bawah Jembatan Ampera 7 Ulu hingga akhir tahun atau selama dua bulan dengan membuka posko (tenda) tim terpadu untuk mengantisipasi masuknya travel dan truk. "Kita akan buat pembatas alias traffic block permanen, yakni batu di pintu masuk bawah Jembatan sebelah kiri dan di bawah jembatan tempat biasa travel parkir," ujarnya.

Lanjutnya, akan ada dua titik yang dipasang traffic block. Namun, tidak ditutup sepenuhnya. Diupayakan ada pintu masuk antara traffic block untuk kendaraan pribadi baik motor, mobil serta angkutan umum (angkot) yang trayeknya melintas di bawah Jembatan Ampera.

Menurut Pathi, tidak boleh ada travel yang mangkal di bawah Jembatan Ampera 7 Ulu, karena melanggar Perda 17 No 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Terminal. "Mereka wajib masuk Terminal Karya Jaya, travel tidak boleh masuk kota.”

Pathi merinci, travel-travel yang biasa mangkal di bawah Jembatan Ampera. Antara lain, travel jurusan OKI, Lahat, Baturaja, dan Muara Enim. “Kalau masih membandel, akan dikenakan sanksi tilang. Selama ini memang kita lakukan tilang, tapi karena kendala terminal fiktif dengan tilang Rp10 ribu-Rp15 ribu, akibatnya tidak timbul efek jera. Dengan penegasan ini maka akan kita kandangkan bagi yang melanggar minimal 1 hari, untuk menebus dengan surat pernyataan," ujarnya.(Sumeks)

Pasar Pal Tujuh Sediakan Lapak Gratis

KOL BARLIAN - Penggelola Pasar Pagi Pal Tujuh siap memberikan bantuan berupa lapak gratis bagi 200 pedagang. Hal ini mengantisipasi rencana eksekusi pedagang Pasar Pagi Km 5 oleh tim gabungan, Pol-PP, Poltabes, Kodim 0418, serta Polsekta Sukarami dan Kemuning dinihari tadi (27/10) tepat pukul 00.00 WIB.

HM Idris Baskoro, pengelola Pasar Pagi Pal Tujuh menyatakan, pedagang yang mendaftar secara resmi, nantinya hanya dibebankan biaya retribusi harian. Besarnya Rp10 ribu/hari meliputi retribusi kebersihan, keamanan serta penerangan. "Sedangkan, biaya lapak sepenuhnya dibebaskan," ungkap Idris.

Diketahui, ratusan pedagang berjualan di badan jalan serta terminal Pasar Km 5 bakal ditertibkan oleh pemerintah kota (pemkot) ini. Hal ini mengacu pada SK Wali Kota Palembang, No 1369/2009 tentang Pembentukan Tim Penutupan dan Pemadaman Pedagang Pasar Pagi Km 5.

Pedagang dinilai memacetkan jalan, hingga mengganggu lalu lintas kendaraan yang lewat. Satu tempat lagi, jalan serbanyaman, berada di atas terminal Pasar Km 5 berdasarkan keterangan Kasat Pol-PP Palembang, Drs Herman HS bakal ditata dalam waktu dekat.

Nah, bagi pedagang Pasar Km 5 tersebut ditegaskan Idris dapat berjualan di Pasar Pagi Pal Tujuh mulai pukul 02.00 WIB hingga 06.30 WIB setiap hari. Selain tempat pasar yang strategis, masalah parkir yang sempat dipermasalahkan banyak pihak beberapa waktu lalu telah diantisipasi.

Saat ini, pengelola telah membangun tempat parkir, berada di samping pasar, tembus ke Jalan Naskah. Ukurannya, 40x30 meter. Sebelumnya, pengelola telah menyiapkan lapangan parkir tepat di depan pasar. Jumlah pengunjung sendiri terus meningkat mencapai 300 hingga 400 orang/hari.(Sumeks)

Baru Fondasi, Satu Halte Rp56 Juta

PALEMBANG – Pemerintah kota ini segera merealisasikan proyek Bus Rapid Transit (BRT) Trans Musi guna mengatasi persoalan transportasi yang makin krusial dan padat. Saat ini, Pemkot melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai membangun prasarana BRT Trans Musi berupa halte sepanjang koridor pertama Terminal Sako-Palembang Indah Mall (PIM).Nantinya, di sana akan ada 35 halte ukuran 6x2 meter per halte. Estimasi anggaran Rp56 juta per unit halte. “Tahap awal ini kita sedang membangun fondasi halte Trans Musi di lima titik. Yakni, satu titik di simpang Celentang, dua titik masing-masing di dekat SMP-SMA Kusuma Bangsa dan kompleks Perumahan Kedamaian,” ungkap Agus Supriyanto, kabid Transportasi Jalan dan Rel Dishub Kota kepada wartawan, kematin. Kata Agus, konstruksi yang dibangun semi knock down. Dalam hal ini dirancang dari tiang baja dengan empat kaki. Kemudian, kaki-kakinya dicor dan dibaut.Setelah fondasi rampung, lanjut Agus, pengerjaan pindah ke jalan lain. Yang jelas, mulai dari jalan Residean Abdul Rozak, R Sukamto, Basuki Rahmat, Demang Lebar Daun, Unsri, hingga ke Pasar Gubah, dan terminal akhir PIM.

Namun untuk pemasangan kerangka halte, tidak mesti menunggu ke 35 fondasi halte selesai. Teknisnya, bisa 5 atau 10 fondasi halte selesai langsung dipasang kerangka.

Lanjutnya, kerangka halte Trans Musi sendiri, tinggal pemasangan. Targetnya, proyek halte Trans Musi dua koridor selesai akhir November. “Total halte yang akan kita bangun sebanyak 74 halte di dua titik koridor, 56 halte berasal dari APBD dan 18 halte dari pihak ketiga (swasta), yakni PT Ranggi,” ujar Agus.

Ia menambahkan, pembangunan koridor selanjutnya yakni Alang-Alang Lebar-Ampera dengan 39 halte yang akan dibangun. “Target, semua rampung dan BRT mulai operasional Desember.”

Sementara itu, PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), sebagai pengelola, saat ini sedang melakukan penjaringan (seleksi) sopir dan pramugara BRT Trans Musi. Peserta yang mendaftar sebanyak 90 orang untuk sopir dan 400 orang untuk pramugara. Yang diambil masing-masing 69 sopir dan pramugara untuk 30 bus. Namun jadwal seleksi awal yang direncanakan tanggal 24 Oktober mundur menjadi tanggal 28 Oktober di auditorium RRI.

“Sopir dan pramugara nanti akan bekerja selama 7 jam dengan sistem 2 shift. Start BRT Trans Musi pukul 05.00-19.00 WIB,” ujarnya. Namun jika memang masih dibutuhkan, bukan tidak memungkinkan akan ditambah jadwal operasi. Menurut Agus, sopir yang diambil diprioritaskan para sopir bus kota dan telah mengantongi SPAU (sertifikat pengemudi angkutan umum).(Sumeks)

Pasar Griya Musi Sako Dihijaukan

SIALANG - Dalam mendukung Kecamatan Sako mempersiapkan diri menyambut kedatangan tim penilai Piala Adipura, kemarin (27/10), sebanyak 30 pohon ditanam pengelola Pasar Griya Musi Permai. "Sepenuhnya penanaman pohon ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat khususnya pengelola pasar dalam menciptakan suasana hijau di lingkungan pasar," ujar Agus, staf PT Griya Musi Permai di sela-sela penanaman pohon.

Selain itu, penanaman pohon ini semuanya dilakukan secara swadaya oleh pedagang dan pemilik ruko yang ada di Pasar Griya Musi Permai. "Sebab bila kondisi pasar ini nyaman dan bersih, kita juga akan diuntungkan dari banyaknya pembeli yang berbelanja di sini. Belum lagi, ini juga untuk membuat suasana di sekitar Pasar Griya Musi semakin sejuk dengan banyaknya pohon yang ditanam di pasar ini," tukasnya.

Memang, untuk saat ini baru 30 pohon yang ditanam di sekitar pasar, dan ini akan terus ditingkatkan. "Yang terpenting bila ini (penanaman pohon) dilakukan oleh semua pedagang yang ada di pasar ini, tujuan untuk menciptakan suasana di Pasar Griya Musi permai akan cepat tercapai," tandasnya.

Alimuddin MD, Kasie Trantib Kecamatan Sako mengungkapkan peranan masyarakat dalam mendukung program penghijauan di sepanjang Pasar Multi Wahana dan Pasar Griya Musi sangat diperlukan. "Semakin banyak masyarakat yang memberikan dukungan untuk ini, maka program penghijuan juga akan terlaksana dengan cepat," jelasnya.

Selain di kawasan Pasar sako, dirinya juga mengatakan akan melakukan kegiatan penanaman pohon di sekitar ruko di sepanjang Jl MP Mangkunegara. "Selain untuk meminimalisir pemanfaatan areal parkir yang tidak semestinya, ini juga untuk membantu program pemerintah kota dalam menciptakan Palembang yang bersih dan hijau dengan membuat taman kota di sekitar ruko yang ada di Kecamatan Sako," tandasnya.(Sumeks)

Wako Dukung Penertiban PDAM

PALEMBANG – Sikap tegas PDAM untuk menertibkan seluruh pelanggannya yang membandel, rupanya, mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Palembang Ir Eddy Santana Putra MT. Eddy berharap lewat aksi pemutusan pelanggan yang nakal, suplai air bersih dapat terpenuhi secara maksimal.

Menurut, Wali Kota Palembang, Ir Eddy Santana Putra, sudah selayaknya perusahaan air minum milik daerah tersebut bersikap tegas terhadap para pelanggan yang nakal, atau warga pelanggan yang melakukan pencurian air. “Ya, saya sangat mendukung hal tersebut. Memang PDAM harus lebih maksimal untuk memberikan pelayanan pada masyarakat,” ungkap Eddy.

Dia menjelaskan, untuk memaksimalkan pelayanan selain didukung oleh manajemen yang baik, harus pula didukung oleh pelanggan. Dan salah satu upaya mengurangi terjadinya pencurian air, PDAM memang harus melakukan razia bahkan pemutusan pipa pelanggan yang nakal tersebut. “Harus begitu, PDAM harus lebih tegas,” ujar Eddy.

Hingga kemarin, PDAM Seberang Ulu telah menertibkan 127 pelanggan. Lantaran pelanggan ini memiliki dua pipa sambungan, melepas meteran, dan selebihnya tidak membayar rekening tagihan PDAM.

Sementara, anggota DPRD Kota Palembang, Ilyas Hasbullah mengatakan, dalam upaya memaksimalkan pelayanan PDAM pada pelanggannya, manajemen PDAM harus tegas. Namun, sebelum melakukan penertiban, PDAM harus melakukan cek ulang terhadap pelanggan tersebut.

“Baik hal itu dilakukan, tetapi sebelumnya harus juga mempertimbangkan apakah pelanggan tersebut memang melakukan kesalahan, atau mereka yang selama ini tidak mendapatkan pelayanan maksimal,” ungkap Ilyas.

Dia menjelaskan, di kawasan Seberang Ulu ribuan pelanggan banyak yang tidak maksimal mendapatkan pelayanan PDAM. Bahkan di beberapa kawasan, baru lima tahun belakangan mendapatkan kucuran air dari PDAM. “Nah, harus juga dipertimbangkan, sebab banyak yang sudah jadi pelanggan sejak tahun 90-an, tetapi baru mendapatkan air tahun 2004 lalu,” jelas dia.

Namun, anehnya tagihan rekening bulanan kepada para pelanggan tetap dikenakan meski tidak mendapatkan air. “Seharusnya, PDAM juga mempertimbngkan sebelum memutus pipa pelanggan tersebut,” pungkasnya.(Sumeks)

500 Unit PNS Pemprov, 500 Pemkot

PALEMBANG – Seleksi penerima rumah murah dari kalangan PNS/guru selesai diproses. Mereka yang memenuhi syarat berkesempatan mendapatkan kredit ringan 1000 unit rumah murah tipe 36 di kawasan Jakabaring.

“Nantinya, 1000 unit itu akan dibagi, untuk PNS pemprov dan pemkot,”ungkap asisten III provinsi Sumsel dr H Aidit Azis, kemarin. Perbandingannya, 500 unit untuk PNS pemprov Sumsel dan 500 unit untuk PNS pemkot Palembang. Sebelumnya, jumlah PNS yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit rumah murah ini sekitar 1400 orang. Setelah diseleksi, akhirnya terpilihlah 1000 PNS yang memenuhi syarat.

Sementara, untuk seleksi peminat sektor informal belum selesai. Dikatakan Aidit, jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan mencapai 20 ribu. Sedangkan rumah murah yang tersedia hanya 1000 unit tipe 21 di kawasan Keramasan, Kertapati. Jika jumlah pemohon yang memenuhi syarat melebihi jumlah rumah yang tersedia, maka akan dipilih berdasarkan prioritas.

“Para korban kebakaran kemarin menjadi salah satu yang diprioritaskan,”kata Aidit. Para pemohon lain yang memenuhi syarat namun belum berkesempatan mendapatkan kredit rumah murah tahun ini diminta bersabar. Data hasil seleksi ini akan dijadikan database untuk proyek tahun berikutnya. “Jika tahun depan bangun lagi, kita sudah punya daya mereka yang memenuhi syarat,”tukasnya.

Sejak diresmikan beberapa bulan lalu hingga saat ini telah terbangun sekitar 400 unit rumah. Ini baru untuk tipe 36bagi guru/PNS di kawasan Jakabaring. “Kita terus jalan. Sudah sekitar 400 unit. Alhamdulillah tidak ada kendala dan tidak ada penimbunan,”ungkapnya. Itupun, belum seluruhnya masuk tahap finishing/tahap akhir. Ditargetkan, pembangunan selesai 2010 mendatang. Setelah itu, baru akan dilakukan pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum lain seperti listrik, PDAM dan jaringan telepon.

“Mudah-mudahan, 2011 sudah siap secara keseluruhan untuk dihuni,”cetusnya. Sementara, pembangunan 1000 rumah murah tipe 21 di kawasan Keramasan memang belum dibangun. Rencananya, pembanyunan akan dimulai akhir tahun ini. Pasalnya, areal bagi rumah murah tipe 21 ini masih dipergunakan masyarakat sekitar untuk bertanam padi.

“Kita tunggu masa tanam dan panennya selesai dulu baru kita bangun,”katanya. Menurut dia, SDM berikut bahan serta material perumahan sudah dipersiapkan, tinggal pelaksanaan pembangunan saja. “Semua sudah siap dan tinggal dikerjakan saja, bulan ini mungkin sudah dilakukan pengerjaan awal,”tuturnya lagi.

Seperti diketahui, rumah murah berisikan dua ruangan kamar, satu ruang tamu, satu kamar mandi dan satu dapur kecil. Pengerjaan diserahkan kepada empat developer anggota REI. Masing-masing kontraktor mendapatkan jatah membangun sekitar 250 unit rumah yang tempatnya berbeda-beda.(Sumeks)

Puisi Romi untuk Korban Gempa Sumbar

PALEMBANG - Dalam rangka mengalang dana untuk sumbangan Gempa di Sumatera Barat, wakil walikota Palembang Romy Herton dengan sejumlah penyair Sumsel membaca puisi dalam acara Solidsaritas Benahi Ranah Minang yang digelar Atrium Palembang Squre (PS) Mall, Jumat (16/10). Wakil Walikota mendapat giliran pertama membaca puisi,dengan membaca puisi bertajuk Padang Pariaman 1 Karya Anto Narasoma salah seorang seniman kota Palembang. Saelain pembacaan puisi dalam acara tersebut juga ditampilkan musik Rejung Pesira, Band Indie fdan hiburan lainya

Sebelum membaca puisi Romi Herton memberikan sambutan, yang menyatakan sengat prihatin atas bencana alam gempa bumi yang menimpa Sumatera Barat. Sebelumnya kata Romi pihak Pemkot Palembng juga telah menggalanng dana unuk gempa sumbar. Dalam kesempatan itu ia juga mengajak masyarakat Palembang, untuk membantu saudara-saudara kita di Sumbar dan Jambi. Sebelum membaca puisi ia didampingi Ketua Dewan Kesenian Sumsel dr Zulkhair Ali, SpD, Ketua DPD Pengusaha Pribumi Indonsia (Sumsel), sejumlah penyair Sumsel Febri Alintani, Yan Romain dan lainnya.

Fabri Liantani salah seorang panitia mengatakan acara ini digelar bersama Dewan Kesenian Sumsel, Dewan Kesenian Palembang, Bank Sumsel, Walhi, Pengusaha Pribumi Indonesia DPD Sumsel, Black Forest Management, Palembang Squre (PS) Mall.

Acara benahi Ranah Minang ini diisi dengan pembacaaan pusi oleh sejumlah Tokoh, Prof Dr Jalaluddin, Drs Ismail Djalili, para penyair Sumsel. Selain itu juga sejumlah seni rupa Palembang, memperlihatkan keahliannya melukis. Hasil lukisan tersebut dan dilelang hasilnya disumbangkan untuk korban gempa Sumbar melalui Rekenig Bank Sumsel No rek.140.307.0644. Disela sela acara Bujang Gadis Palembang, berkeliling mall meminta Sumbangan dengan membawa kotal amal sumbangan gempa Sumbar.(Sripo)

Desa Siaga Di-launching di 3 Kelurahan

PLAJU ILIR - Akademi Kebidanan (Akbid) Aisyiyah, kemarin (18/10), me-launching desa siaga (siap antar jaga) Qoriyah Thoyyibah Kesehatan di Rumah Sakit Muhammdiyah Plaju Jl Kapten Abdullah No 3 RT 30 Plaju Ilir. Desa siaga dibuka di tiga lokasi, yakni di Kelurahaan 24 Ilir, 3-4 Ulu, dan Bagus Kuning. Fungsinya untuk membina kesehatan lingkungan masyarakat di tingkat yang paling bawah.

Demikian dikatakan Pimpinan Akbid Aisyiyah Provinsi Sumsel, Hj Zuammah BA melalui Wakil Dra Hj Yusniar Budenani. “Latar belakang pembentukan Desa Siaga, berdasarkan instruksi PP Aisyiyah berkerja sama dengan Menteri Kesehatan (Menkes), di mana Provinsi Sumsel dan provinsi lainnya yakni Bengkulu, Banten, Jatim dan Sulawesi Selatan juga ditunjuk,” tukasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, desa siaga menangani kesehatan hingga 24 jam, meliputi musala kesehatan, PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat), P4K, ASI eksklusif, peningkatan cakupan imunisasi, posyandu lansia sakinah, amal usaha kesehatan (bila tidak ada poskesdes, red), dan peduli lingkungan.

Terpilihnya Kelurahan 3-4 Ulu, 24 Ilir dan Bagus Kuning sebagai desa siaga, karena dinilai ketiga tempat ini dianggap kurang dalam pemeliharaan kesehatan. “Sehingga, dengan adanya desa siaga ini warga dapat langsung berobat langsung ke sini. Di samping, untuk mendekatkan amal usaha Muhammdiyah ke masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, masih tingginya angka kematian ibu hingga 226/100.000 dan masih mewabahnya penyakit menular dan kekurangan gizi yang menimpa masyarakat kalangan bawah.“Desa siaga ini menyedikan tim medis baik tenaga dokter dan perawat yang beroperasi 24 jam per harinya, dapat mengantisipasi permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat,” ungkapnya.

Launching Desa Siaga Qoriyah Thoyyibah yang dipusatkan di PKU Muhammadiyah, secara simbolis dibuka oleh staf ahli Wali Kota Palembang, Sayuti Hadim. “Kita, berharap agar semua warga Kota Palembang dapat dipenuhi kesehatan dengan baik, terutama masyarakat kalangan bawah, di Kelurahaan 24 Ilir, 3-4 Ulu dan Bagus Kuning yang sudah ada desa siaga,” pungkasnya.(Sumeks)

Dua Konsultan TAA Mundur

PALEMBANG – Percepatan penyelesaian proyek Tanjung Api-Api (TAA) untuk sementara menemui jalan buntu. Jangankan memulai pelaksanaan, tahap awal melakukan beauty contest dengan mengundang para calon investor pun belum berhasil diwujudkan.

“Kita terkendala aturan hukum,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Yohanes H Toruan, kemarin. “Mau tidak mau kita harus taati. Kalau tidak, tentu ada pelanggaran hukum dan pasti bakal berurusan dengan hukum,” kata Yohanes lagi.

Nah, lantaran membentur aturan hukum itulah, dua konsultaan proyek TAA akhirnya mundur. Hal ini diakui Yohanes. “Sebenarnya bukan mundur. Tapi, karena memang mereka tidak bisa lagi melakukan pekerjaan. Bukan pula karena mereka tidak mampu. Itu tadi, hambatannya terbentur aturan.”

Lanjutnya, banyak hal yang tidak bisa dipenuhi. Salah satunya fisibility study (FS). Sejauh ini memang sudah ada pre-FS oleh Bethel. Namun, untuk FS-nya sendiri belum pernah dilakukan. Jelas, ini menghambat proses beauty contest para investor untuk memilih investor TAA.

“Kita akan cari pola baru yang diharapkan mampu menjadi jalan keluar kebuntuan masalah ini,” cetusnya. Pola baru tersebut diharapkan dapat menghindari benturan hukum yang terjadi sekarang.

Oleh sebab itu, Pemprov merasa perlu melakukan re-evaluasi secara total. Dengan mundurnya dua konsultan itu, secara otomatis kontrak yang telah ditandatangani batal demi hukum. Begitu pula nilai kontrak Rp7 miliar untuk konsultan hukum tidak dibayarkan.

Ke depan, belum bisa dipastikan apakah Pemprov akan menggandeng konsultan lain untuk percepatan proyek TAA. Semua, kata Yohanes, tergantung dengan pola baru yang akan dipilih. “Saat ini dituntut kreativitas dalam menemukan cara baru. Bukan berarti mulai dari nol lagi. Karena kalau itu artinya tidak ada kreativitas sama sekali,” tukasnya.

Mengingat, pada 25 Juni lalu Pemprov memilih dua konsultan untuk membantu dalam proses percepatan pemilihan investor dan pembangunan rel KA ke Tanjung Api-Api (TAA), pelabuhan dan kawasan industri di TAA. Yakni konsultan hukum dari PT HADS Partnership Law Firm dan konsultan keuangan PT Macquarie Capital Security Indonesia. Bahkan, disepakati untuk kontrak konsultan hukum PT HADS Partnership Law Rp7 miliar.

Kedua konsultan awalnya dipilih untuk membantu beauty contest calon investor TAA yang akan dilakukan Pemprov Sumsel. Dengan harapan, mendapatkan calon investor yang berkualitas dan memang terbaik untuk membangun kawasan tersebut. Proyek pembangunan jalur KA dan pelabuhan laut TAA ditargetkan selesai dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Investor yang berminat di antaranya dari Iran, Arab Saudi, Emirat Arab, Korea dan India. Proyek ini mampu menyedot 100 ribu lebih tenaga kerja Sumsel.(Sumeks)

Jl May Salim Dibuka Dua Arah

MAY SALIM - Kondisi Jl May Salim Batubara yang beberapa waktu lalu telah ditetapkan sebagai one way traffic (lalu lintas satu arah) kini sudah tidak berlaku lagi fungsinya. Sehingga banyak warga yang bingung ketika melintas di jalan tersebut.

Salah satunya Afrian, warga yang tinggal di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II. Ia mengatakan, beberapa kali sempat ragu untuk memasuki Jl May Salim jika berkendara dari arah Sekip Bendung. "Saya sering ingin keluar ke Jl Sudirman melalui Jalan May Salim. Tapi, terkadang saya bingung, apakah masih bisa," ungkapnya ketika dibincangi pada kegiatan halalbihalal kawasan Kertapati, kemarin (19/10).

Akibatnya, banyak kendaraan yang memperlambat laju kendaraan ketika memasuki Jl May Salimdengan tujuan keluar ke Jl Jend Sudirman. Masih kata dia, beberapa kali juga ada pengguna jalan yang kena tilang ketika hendak berbelok ke arah RSMH.

"Karenanya, saya harapkan ada kepastian, apakah jalan tersebut masih satu arah ataukah bisa dua arah. Kalau sepenglihatan saya jalan tersebut masih digunakan untuk dua arah sejak diberlakukannya," ungkap Afrian. Dilanjutkan, jika sudah ada kejelasan dari pemerintah terkait jalur tersebut akan lebih baik bagi para pengguna jalan yang ingin melewati Jl May Salim.

Kabid Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, Patih Riduan mengatakan, sebenarnya saat ini Jl May Salim sudah dibuka untuk dua arah. Namun bedanya, saat ini lampu merah di persimpangan yang menghubungkan jalan tersebut dengan Jl Sudirman telah dinonaktifkan.

"Karena, memang bagi para pengguna jalan yang masuk dari May Salim menuju ke Sudirman arah RSMH sudah tidak diperkenankan lagi. Karena adanya lampu merah di persimpangan tersebut sebelumnya menciptakan penumpukan kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan yang parah pada jam-jam sibuk," ungkapnya.

Penjelasan ini juga merupakan jawaban dari rasa penasaran para penggunan jalan yang masih menganggap Jl May Salim merupakan one way traffic.(Sumeks)

2014, PBB Dikelola Pemda

PALEMBANG – Sektor perpajakan yang memberikan kontribusi tertinggi pendapatan negeri ini bakal terus dimaksimalkan penyerapannya. Salah satunya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk itu, pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak akan menyerahkan kuasa pengelolaan PBB kepada masing-masing pemerintah daerah (pemda).

”Keputusannya sudah digulirkan. Tinggal masing-masing daerah kapan bisa siap menerapkannya. Dirjen memberi waktu hingga 2014,” kata Kabid Pelayanan, Penyuluhan (P2) dan Humas DJP Sumsel dan Babel, Yunus Darmono, kemarin (20/10).

Yunus mengatakan, penyerahan kuasa pengelolaan PBB kepada daerah dikarenakan pemda lebih mengetahui kondisi di lapangan. Seperti mutasi jual beli tanah, lokasi bangunan wajib pajak (WP) dan izin mendirikan bangunan (IMB). ”Sehingga nanti berapa jumlah besaran pajaknya ditentukan sendiri oleh pemda setempat,” ungkapnya.

Pemda Sumsel dan Babel sendiri, jelas Yunus, sedang berusaha menerapkan peraturan tersebut. Saat ini, Kanwil DJP sedang berkoordinasi memindahkan server menyangkut PBB ke masing-maisng Pemda Sumsel dan Babel. ”Kalau sudah siap, kita bisa duluan dari daerah lain,” ujarnya.

Dia menegaskan, keputusan anyar ini bakal lebih menguntungkan daerah. Pasalnya, penerimaan PBB sepenuhnya akan masuk ke kas daerah. ”Penerimaannya juga akan lebih maksimal, karena tingkat kepatuhan WP akan lebih meningkat,” tuturnya.

Saat ini, terang Yunus, awarness (kesadaran) masyarakat Sumsel dan Babel sebagai WP masih cukup rendah. Itu dilihat dari tingkat kepatuhan (jumlah wajib pajak yang yang mengembalikan surat pemberitahuan/SPT). Jumlahnya hanya 40 persen dan masih di bawah nasional yang mencapai 52 persen.

”Untuk PBB tetap bagus. WP lain yang masih banyak ngemplang. Tapi ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi, seperti turunnya harga komoditas pada semester I lali,” beber dia.

Total, hingga triwulan III 2009, Kanwil DJP Sumsel dan Babel baru menghimpun pajak Rp4,3 triliun. Atau 64 persen dari target Rp6,7 triliun yang ditetapkan. ”Extra-effort, kami akan lebih memperhatikan bendahara yang masih aktif sebagai WP dan memprioritaskan 200 WP besar di setiap kantor pelayanan pajak (KPP). Mudah-mudahan usaha tersebut bisa memenuhi target,” tukasnya.(Sumeks)

Palembang-Ogan Ilir Favorit

PALEMBANG - Dari 15 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan yang membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi umum tahun 2009, hingga hari ke-5 (19/10) penerimaan CPNS, mayoritas calon pelamar memilih Palembang dan Ogan Ilir. “Dua daerah ini minatnya sangat tinggi. Favorit pelamar,” ujar Gustap Marpaung, kepala Kantor Pos Cabang Palembang melalui M Wedha Pratama, kepala marketing, kemarin (20/10).

Menurut Wedha, tercatat berkas tujuan BKD Palembang sebanyak 1.606 berkas ditambah tanggal 20 Oktober yang sudah diproses sekitar 394 lamaran. Kemudian OI, ada 1.866 lamaran, dan Banyuasin sekitar 1.308.

Total berkas yang masuk dan sudah diproses sebanyak 7.614 lamaran. Kata Wedha, dia tidak tahu persis mengapa tiga kabupaten/kota ini paling banyak pelamarnya. "Saya tidak tahu persis alasan pelamar dominan melamar ketiga daerah itu. Tugas kantor Pos cuma menerima berkas. Dari segi formasinya pun saya kurang tahu, mungkin yang tepat masing-masing pelamar tahu alasannya.”

Cukup mengherankan, pelamar CPNS provinsi malah minim. Hingga sekarang baru 173 berkas lamaran. "Padahal tahun-tahun lalu, jumlah pelamar CPNS provinsi dan Kota Palembang selalu berimbang," tuturnya.

Di sisi lain, Wedha tak menyangkal jika ada pelamar CPNS yang memasukkan lamaran ke beberapa BKD. Hanya, dia mengaku tidak tahu persis jumlahnya. "Itu di luar kendali kita. Kita tidak punya wewenang untuk menghitungnya, kita tidak mau terlalu memperhatikan. Yang jelas tugas Pos prinsipnya semua berkas yang masuk akan kami proses, apa pun yang dikirim akan diantar.”

Wedha sendiri sulit memprediksi total berapa banyak berkas lamaran CPNS yang masuk via Kantor Pos Palembang hingga deadline penerimaan CPNS tanggal 29 Oktober. "Kalau lihat tren lima hari terakhir, tampaknya tidak akan jauh berbeda dengan jumlah berkas tahun lalu. Memang masih sedikit, tapi biasanya akan terjadi peningkatan ketika mendekati deadline penerimaan," ujar Wedha. Tahun lalu Kantor Pos Palembang menerima berkas sebanyak 50 ribu.

Mengenai balasan lamaran oleh BKD, tambah dia, yang masuk baru sekitar 1.000 balasan. Ini dari BKD Palembang, OI, dan Sekayu. "Ada yang diterima, banyak yang ditolak," tuturnya. Alasannya macam-macam karena berkas persyaratan tidak lengkap, legalisir tidak sesuai yang diminta, dan lain-lain. Tapi kecenderungan BKD akan memprioritaskan pembalasan lamaran CPNS yang ditolak lebih cepat, dengan begitu berkas yang ditolak langsung bisa diperbaiki atau dilengkapi oleh pelamar kemudian dikirim kembali. "Kalau berkas yang lulus administrasi simpel saja, mereka kan tinggal mengisi data induk nanti jadi tidak mesti cepat," ujarnya.

Dengan momen CPNS ini, omzet Kantor Pos Palembang dipastikan terkerek. "Hitung saja jika berkas yang masuk 50 ribu dikali Rp15.000," tukasnya. Namun bagi PT Pos yang penting sekarang adalah bagaimana bisa mengantarkan berkas lamaran sesegera mungkin ke BKD. Di sisi lain, momen ini juga membuat petugas PT Pos kerja ekstra dengan memberi perlakuan khusus kepada berkas-berkas CPNS.

"Saat ini kita akui fokus ke layanan CPNS, namun dengan tidak melupakan layanan lain. Tetapi berjalan paralel tanpa ada gangguan," ujarnya. Pantauan Sumatera Ekspres, pelamar CPNS mulai berdesak-desak di Kantor Pos Palembang untuk mengirimkan berkas lamarannya, membuat mereka mesti mengantre satu sama lain. Banyak juga di antara mereka yang tidak cuma kirim satu amplop, tetapi dua atau tiga amplop.(Sumeks)

Bangunan Tidak boleh Permanen

KERTAPATI–Para korban kebakaran yang berada di Jl Kemas Rindo Simpang Sungki Kelurahaan Ogan Baru Kecamatan Kertapati, untuk sementara waktu diimbau tidak membangun bangunan permanen. Camat Kertapati A Zaini Rifai mengakui para korban kebakaran saat ini, sangat membutuhkan tempat tinggal untuk berteduh. Namun, dianjurkan kepada para korban khususnya para pemilik bangunan, agar tidak membuat bangunan permanen.

“ Karena, rencananya lokasi kebakaran ini bakal ditata oleh pihak Pemkot. Hal ini pun, disambut baik oleh para korban untuk segera memiliki rumah yang bagus dengan lingkungan yang ditata baik,” ujar Zaini, saat menyerahkan bantuan seng kepada 62 pemilik bangunan yang terbakar, di Kantor Lurah Ogan Baru, kemarin (21/10).

Menurutnya, bantuan seng yang diberikan kepada 62 pemilik bangunan ini merupakan bantuan dari Carrefour sebanyak 3840 seng, PTBA 300 seng dan dari Yayasan Zakat Pusri (Yazri) 195 seng, dengan total seluruhnya mencapai 4.335 seng.

Adapun mekanisme pembagiannya, pada RT 58 termasuk sebuah Poskamling ini terdapat sebanyak 26 bangunan, serta pada Rt 30 termasuk enam unit sekolah dengan jumlah 36 bangunan. “ Banyaknya seng yang diberikan ini, tergantung dari ukuran bangunan yang terbakar, dimana kebutuhan seng ini telah dihitung oleh tenaga ahli dari PU Kota Palembang, dan dirasa cukup bagi para pemilik bangunan,” tegasnya.

Zaini menambahkan, memang dari jumlah seng yang ada ini belum termasuk untuk pembangunan kembali SDN 223, yang membutuhkan seng sekitar 276 buah. “ Mungkin, sekolah ini negeri maka pembangunannya dapat diproyekkan,” pungkasnya.(Sumeks)