PALEMBANG – Pemerintah kota ini, tahun 2010 bakal mengefisiensikan atau memperketat belanja pegawai. Menurut Wali Kota Ir H Eddy Santana Putra MT, ia hanya minta 40 persen belanja pegawai dan 60 persen pembangunan.
“Prinsipnya tahun 2010, anggaran belanja harus pro-rakyat. Artinya, untuk kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor,” ujar Wako Eddy kepada wartawan, kemarin.
Ia menjelaskan, jika dikalkulasi total APBD tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan APBD 2009. Sekitar Rp1,3 triliun plus atau Rp1,4 triliun. Sedangkan, sektor yang menjadi prioritas, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan serta lampu.
Wakil Wali Kota Palembang, Romi Herton menambahkan, tahun 2010 Pemkot tetap mengutamakan efisiensi anggaran, khususnya belanja pegawai. "Saya minta gaji dan lain-lain 30 persen atau paling besar 40 persen. Lebihnya, 60 persen untuk kepentingan rakyat.”
Bagaimana dengan anggaran tahun lalu? Kata Wawako, tidak perlu memandang masa lalu. “Yang penting kita jadikan bahan evaluasi. Menjadi sorotan efisiensi perjalanan dinas. Nanti perjalanan dinas akan menjadi kontrol sekretariat langsung.”
Lanjutnya, setiap perjalan dinas bakal mendapat perhatian khusus. "Kalau perjalanan dinas diperlukan dan memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palembang, tidak jadi persoalan," tuturnya. Begitu juga perjalanan dinas Wako dan Wawako.
Menurut Romi, Wako perlu melakukan perjalanan dinas, karena bertujuan untuk membangun komunikasi. Juga menciptakan kota internasional. Di samping, akselerasi pembangunan di kota ini makin baik.
“Khusus akselerasi ini kita butuh dukungan dari pemerintah pusat. Sekarang ‘kan era otonomi daerah. Sepatutnya pemerintah pusat betul-betul memberikan kesempatan daerah untuk bisa lebih cepat maju,” bebernya lagi.
Begitu pula masalah pajak pusat dari daerah harus ada pembagian yang jelas. “Jangan seperti sekarang 70 persen untuk pusat, 30 persen daerah. Kapan daerah bisa maju. Harusnya dibalik.”
Lebih jauh dijelaskan, salah satu program pembangunan bidang kesehatan, Pemkot melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang tahun 2010 bakal membangun satu lagi puskesmas di Karya Jaya. "Wako maunya ada puskesmas yang bagus dan besar di setiap perbatasan Kota Palembang," ujar Gema Asiani MKes, kepala Dinkes Kota Palembang, kemarin.
Tahun 2009, Dinkes membangun puskesmas Alang-Alang Lebar di perbatasan Palembang-Banyuasin bersamaan dengan pembangunan Kantor Camat AAL. "Dananya sekitar Rp2 miliar, operasional diperkirakan akhir tahun 2009.”
Menurut Gema, untuk pembangunan puskesmas Karya Jaya sendiri, anggarannya belum dapat dipastikan. Masih bergantung dengan pengesahan APBD 2010. "Total puskesmas di Palembang tahun ini sebanyak 39 puskesmas, ditambah satu puskesmas tahun depan," ujarnya.
Bagaimana dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota? Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dra Hj Sumaiyah MZ MM mengatakan, sepanjang Januari-September, capaian pajak daerah Kota Palembang Rp61,5 miliar atau terealisasi 75 persen dari target PAD tahun 2009 Rp 77 miliar. Pajak daerah ini meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan (PPJ), dan pengelolaan bahan galian C. Dari total pajak daerah yang terealisasi, PPJ memberikan kontribusi pajak tertinggi Rp34,4 miliar dari target Rp40 miliar. Sementara yang terkecil pajak galian C Rp330 juta dari target Rp920 juta.(Sumeks)
“Prinsipnya tahun 2010, anggaran belanja harus pro-rakyat. Artinya, untuk kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor,” ujar Wako Eddy kepada wartawan, kemarin.
Ia menjelaskan, jika dikalkulasi total APBD tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan APBD 2009. Sekitar Rp1,3 triliun plus atau Rp1,4 triliun. Sedangkan, sektor yang menjadi prioritas, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan serta lampu.
Wakil Wali Kota Palembang, Romi Herton menambahkan, tahun 2010 Pemkot tetap mengutamakan efisiensi anggaran, khususnya belanja pegawai. "Saya minta gaji dan lain-lain 30 persen atau paling besar 40 persen. Lebihnya, 60 persen untuk kepentingan rakyat.”
Bagaimana dengan anggaran tahun lalu? Kata Wawako, tidak perlu memandang masa lalu. “Yang penting kita jadikan bahan evaluasi. Menjadi sorotan efisiensi perjalanan dinas. Nanti perjalanan dinas akan menjadi kontrol sekretariat langsung.”
Lanjutnya, setiap perjalan dinas bakal mendapat perhatian khusus. "Kalau perjalanan dinas diperlukan dan memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palembang, tidak jadi persoalan," tuturnya. Begitu juga perjalanan dinas Wako dan Wawako.
Menurut Romi, Wako perlu melakukan perjalanan dinas, karena bertujuan untuk membangun komunikasi. Juga menciptakan kota internasional. Di samping, akselerasi pembangunan di kota ini makin baik.
“Khusus akselerasi ini kita butuh dukungan dari pemerintah pusat. Sekarang ‘kan era otonomi daerah. Sepatutnya pemerintah pusat betul-betul memberikan kesempatan daerah untuk bisa lebih cepat maju,” bebernya lagi.
Begitu pula masalah pajak pusat dari daerah harus ada pembagian yang jelas. “Jangan seperti sekarang 70 persen untuk pusat, 30 persen daerah. Kapan daerah bisa maju. Harusnya dibalik.”
Lebih jauh dijelaskan, salah satu program pembangunan bidang kesehatan, Pemkot melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang tahun 2010 bakal membangun satu lagi puskesmas di Karya Jaya. "Wako maunya ada puskesmas yang bagus dan besar di setiap perbatasan Kota Palembang," ujar Gema Asiani MKes, kepala Dinkes Kota Palembang, kemarin.
Tahun 2009, Dinkes membangun puskesmas Alang-Alang Lebar di perbatasan Palembang-Banyuasin bersamaan dengan pembangunan Kantor Camat AAL. "Dananya sekitar Rp2 miliar, operasional diperkirakan akhir tahun 2009.”
Menurut Gema, untuk pembangunan puskesmas Karya Jaya sendiri, anggarannya belum dapat dipastikan. Masih bergantung dengan pengesahan APBD 2010. "Total puskesmas di Palembang tahun ini sebanyak 39 puskesmas, ditambah satu puskesmas tahun depan," ujarnya.
Bagaimana dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota? Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dra Hj Sumaiyah MZ MM mengatakan, sepanjang Januari-September, capaian pajak daerah Kota Palembang Rp61,5 miliar atau terealisasi 75 persen dari target PAD tahun 2009 Rp 77 miliar. Pajak daerah ini meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan (PPJ), dan pengelolaan bahan galian C. Dari total pajak daerah yang terealisasi, PPJ memberikan kontribusi pajak tertinggi Rp34,4 miliar dari target Rp40 miliar. Sementara yang terkecil pajak galian C Rp330 juta dari target Rp920 juta.(Sumeks)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar