Mini Market Tak Penuhi Permendag 53

PALEMBANG Sripo - Sebagian besar mini market di Palembang tak memenuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 53 Tahun 2008. Untuk itu, Dinas Perdagangan Kota Palembang akan melakukan penertiban dan mengambil tindakan terhadap mini market yang tidak memenuhi ketentuan berlaku.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag, Koperasi dan UKM Kota Palembang, Yustianus, SE mengatakan, sebelumnya pendirian mini market hanya menggunakan SIUP. Namun, sejak dikeluarkannya Permendag No 53 tahun 2008, pendirian semakin diperketat.

"Mereka itu mengajukan bukan sebagai mini market, tapi sebagai Perusahaan Dagang (PD)," tegas Yustianus.

Sesuai dengan Permendag No 53 tahun 2008, dalam pendirian mini market harus memenuhi beberapa persyaratan seperti areal parkir, pengaruh ata dampak sosial yang ditimbulkan terhadap lingkungan, termasuk pasar tradisional dan toko-toko yang ada di sekeliling.

Seharusnya dalam pendirian mini market harus menggunakan sistem franchise atau waralaba bukan berdiri sendiri, tidak boleh di perkampungan, dalam komplek perumahan, dan buka mulai pukul 10.00 sampai dengan 22.00.

Pemkot Palembang Gelar Festival Layang-Layang di BKB

PALEMBANG - Merayakan HUT RI ke-64, Dinas Pariwisata Kota Palembang bekerjasama dengan MPP Production Palembang menggelar Festival Layang-layang Tingkat Nasional di Plaza Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang 1-2 Agustus 2009. Ajang ini memperebutkan tropi Walikota Palembang.

Ketua Pelaksana Nirmala Dewi kepada Sripo, Kamis (30/7) pagi mengatakan festival layang-layang ini jenis pertandingannya layang-layang dua dan tiga dimensi dan layang-layang aduan. Peserta 17 tahun ke atas, membawa layang-layang sendiri. Sebelum lomba perseta mendaftar ke panitia dan tidak dipungut bayaran alias gratis. Lomba diadakan dua hari Sabtu dan Minggu.

Festival layang-layang ini akan dibuka walikota Palembang Ir Eddy Santanta Putra, Sabtu (1/8) pagi pukul 10.00. Acara festival layang layang ini kata Dewi dimeriahkan hiburan tradisional dan live musik serta hiburan lainnnya. Tujuan acara selain memperingati HUT RI ke-64 juga untuk meningkatkan kunjungan wisata baik lokal maupun internasional ke kota Palembang serta melestarikan budaya leluhur. Kontak person 0812-78259806.

Lakukan Koordinasi ke Bawah

SU II – Koordinasi ke bawah. Itulah kata kunci yang dipegang teguh Camat Seberang Ulu II, Heri A Rasuan SH, dalam melaksanakan tugas negaranya. “Seseorang tidak akan mampu bekerja dengan baik, jika dia arogan, baik dengan bawahan ataupun mitra yang mendukung kinerja,” kata Heri dalam pemaparan penilaian keberhasilan tugas camat, kemarin.

Dalam pemaparan itu, Heri mengatakan, sejauh ini program pemerintah kota telah dilaksanakan dengan baik. Termasuk juga pelayanan kepada masyarakat khususnya pembuatan KTP.

"Penilaian sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Pemkot Palembang untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan yang telah dicapai oleh tiap kecamatan. Selain itu jadi ajang evaluasi program apa saja yang belum dijalankan,” ujarnya.

Pihaknya, mendukung langkah Pemkot Palembang yang melakukan penilaian terhadap keberhasilan dan kinerja yang telah dilaksanakan selama setahun terakhir. "Ini agenda tahunan. Tujuannya tak lain untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pembangunan sekaligus melakukan pembinan kepada masyarakat," tukasnya didampingi unsur tripika Kecamatan SU II.

Kaban PMK Kota Palembang Drs H Rosidi, mengatakan unsure-unsur yang dinilai administrasi, pelayanan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat. "Penilaian yang kita lakukan ini, untuk melihat sejauhmana program yang telah diagendakan mampu dilaksanakan dengan baik di tiap kecamatan," ujarnya.

Karena itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menjalankan program yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Palembang. “Khususnya yang berkaitan langsung dengan masyarakat dapat terlaksana dengan baik,” pungkasnya. (Sumeks)

SU II Kejar“Setoran” PBB

Pekan Panutan PBB 2009

SU II – Kecamatan Seberang Ulu (SU) II sedang kejar “setoran”. Dalm pecan panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebanyak 10.495 WP dengan total Rp1.054.589.898 di wilayah itu dipacu untuk segera melunasi PBB hingga 30 September 2009. “Begitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkan, kami segera membentuk tim,” kata Camat SU II Heri A Rasuan yang diwakili Kasi Pemerintahan, M Farid, kemarin.

Tim bertugas melakukan pemungutan, peningkatan dan evaluasi penerimaan PBB Kecamatan SU II Kota Palembang. Mereka door to door ke setiap rumah WP. “Ini dilakukan, untuk mengejar target realisasi PBB yang hingga kini baru terelisasi 20 peredaran,” tukas dia.

Kendati begitu, dirinya yakin, realisasi bisa terpenuhi sebelum limit akhir pembayaran PBB. Pasalnya terdapat 15 WP potensial (lihat table, red) yang dari sisi nominal dapat mendorong pemenuhan target PBB.

Farid menambahkan, banyak ditemui permasalahan mengenai PBB ini. Misalnya masih banyak SPPT yang ganda dan alamat SPPT yang tidak jelas dan lengkap. Namun, permasalahan ini dapat segera diatasi, pihak kecamatan langsung melaporkan kejadian ke pihak Dispenda dan Kantor Pajak Pratama di Jl A Yani.

“Masyarakat yang mengalami permasalahan PBB, untuk segera melaporkan ke pihak RT, kelurahan dan kecamatan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran PBB ini,” tegasnya. (mg 26)(Sumeks)

RSUD Bari Bakal Ganti Nama

Ditarget Tipe B Pendidikan

PALEMBANG Sumeks – Tampaknya bakal ada pergantian nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bari. Tapi ini baru sebatas wacana, memperhatikan nama saat ini belum memiliki nilai jual (komersil) dan adanya kenaikan kelas dari tipe C ke tipe B. “Usul saya bagusnya RS dr. Muhammad Ali mantan Menteri Kesehatan era Pemerintahan Soekarno,” kata Edi Santana, Walikota Palembang usai penandatanganan MoU antara Fakultas Kedokteran dengan RSUD Bari. Dulu nama ini, lanjut Walikota, diusulkan untuk dipakai saat pergantian nama RS Jiwa tapi ternyata disetuju RS Ernaldi Bahar.

“Saya setuju Muhammad Ali, tetapi tetap kembali kita serahkan kepada Dinkes,” tuturnya. Pertimbangan ini karena Muhammad Ali termasuk pejuang yang sangat berjasa berasal dari Sumsel.

Perubahan status sendiri, lanjut Edi, mengindikasikan banyaknya perubahan yang terjadi di RSUD Bari terutama dari segi fasilitas. “Kita telah anggarkan sekitar Rp 100 miliar untuk perbaikan dan melengkapi fasilitas tahun ini tapi ternyata masih kurang Rp 50 milir,” ujarnya. Ini semata-mata untuk meningkatkan mutu RSUD Bari sehingga ke depan ditarget rumah sakit ini menjadi tipe B pendidikan.

Makanya kerja sama semacam MoU untuk peningkatan perpanjangan antara Fakultas Kedokteran (FK) Unsri dan RSUD Bari akan menguntungkan kedua belah pihak. “Bagi RSUD ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu tenaga medis tidak perlu lagi dicari karena ada mahasiswa praktek yang bisa membantu,” ujarnya. Dan memang mahasiswa praktek tidak dilepas begitu saja, tetap di bawah pengawasan dokter sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga.

Prof Dr. Badia Perizade, M.B,A, Rektor Unsri didampingi Prof. dr. Zarkasih Anwar, SpA (K), Dekan FK Unsri mengatakan MoU ini tindak lanjut MoU terdahulu tahun 1999 tentang pemanfaatan fasilitas RSUD Bari dan puskesmas di Kotamadya Palembang sebagai sarana penelitian, pengabdian, dan kesehatan. “Sebetulnya sudah ada mahasiswa atau koas Unsri yang praktek di sini, tapi karena jumlah mahasiswa dan program studi di FK Unsri terus bertambah maka perlu dilakukan MoU perpanjangan ini untuk penegasan,” ujarnya.

Unsri sendiri, lanjut Badia, sangat memerlukan sarana pendidikan apalagi sekarang memang rumah sakit pendidikan masih kurang sementara mahasiswa dan studi terus bertambah. “Karena itu kami bersyukur RSUD Bari mau dijadikan RS pendidikan untuk program S1 atau spesialis Unsri,” ujar Badia. Diakuinya RSUD Bari sudah layak jadi tempat praktek apalagi per Mei 2009 telah naik status dari tipe C jadi tipe B.

Sebenarnya mahasiswa Unsri praktek tidak terbatas pada satu rumah sakit saja, tetapi sudah menyebar hingga rumah sakit di Jambi, Bengkulu, Lampung. “Yang kami kirim tergantung dari besar sarana RS pendidikan tersebut dan disesuikan dengan jurusan,” ujarnya. MoU perpanjangan ini, lanjut Badia, dilakukan karena ada penambahan beberapa studi jurusan yakni keperawatan, kedokteran gigi, spesialis anastesi, THT, dan lain sebagainya.

Hj Indah Puspita H.A, MARS, Direktur RSUD Bari mengatakan MoU diharap membuat pelayanan kesehatan RSUD Bari menjadi lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas. “Karena berkembangnya studi di fakultas kedokteran Unsri dan peningkatan RS Bari jadi tipe B dan pelayanan sub spesialis makin banyak maka dilakukan kerja sama ini.

BERITA FOTO: Bendera di Pohon Pelindung

KENDATI perayaan hari kemerdekaan RI 17 Agustus masih tiga minggu lagi, pedagang bendera mulai menjamur. Seperti sejumlah pedagang bendera di sepanjang Jl POM IX, Kampus, Palembang terlihat memanfaatkan pohon lindung untuk memajang beragam pernik HUT RI.

Para pedagang ini mengaku berasal dari Jawa Barat. Bendera yang dijual dipatok harga dari Rp 25.000 hingga Rp 150.000 tergatung jenis dan panjang bendera yang diinginkan pembeli.(Sripo)

Jaring Bus Kota Expired Trayek

PALEMBANG Sumeks – Kembali aparat gabungan Dinas Perhubungan Kota Palembang bekerja sama dengan Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Poltabes Palembang menjaring sejumlah angkutan umum dan pribadi roda empat yang melanggar peraturan lalu lintas. “Kita ingin menjaring sejumlah bus kota dan angkot yang tidak memperpanjang izin trayeknya,” kata Kanit Patroli Pengendalian dan Operasional Dishub Kota Palembang, Syaiful B, kemarin (21/7), di sela-sela kegiatan yang dipusatkan di depan Masjid Agung.

Bus kota dan angkot ilegal jelas merugikan pemerintah. Pasalnya, bisa mengurangi setoran ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota.

Selain itu, lanjutnya, operasi gabungan juga menertibkan sejumlah angkutan umum yang membandel. Khususnya, bus kota yang menutupi seluruh badan bus dengan stiker aneh-aneh. “Kita mengimbau kepada pemilik angkutan umum untuk mentaati dan mengoperasikan armadanya secara tertib,” ujar dia.

Sementara Kanit Dikyasa Satlantas Poltabes Palembang, AKP Romli R mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya juga ikut melakukan penertiban kelengkapan kendaraan yang terjaring operasi. “Kita memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan yang dibawa oleh sopir tersebut. Serta kita mengecek masa berlaku surat izin mengemudi miliki si pengendara mobil,” tandasnya.

Serta dalam hal itu, pihaknya juga memastikan pajak kendaraan bermotor tersebut apakah sudah dibayar secara lunas ataukah belum. Untuk hal ini, pihaknya akan memberikan penilangan kepada para pengendara kendaraan roda empat yang terjairng dalam operasi gabungan tersebut.

Dari kegiatan kemarin, berhasil terjaring sebanyak 7 unit bus kota yang masa berlaku (expired) trayeknya telah habis. Selanjutnya, bus yang terjaring tersebut harus mengurus kembali perpanjangan trayeknya di Dishub Kota Palembang.

Bandara SMB II Tambah Garbarata

PALEMBANG Sripo - Penumpang pesawat yang melalui terminal Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang akan merasa lebih nyaman. Salah satunya adalah tanpa perlu jalan kaki dan berpanas-panasan, mereka bisa langsung masuk ke pesawat atau sebaliknya dari pesawat menuju ke gedung Terminal. Hal ini karena PT Angkasa Pura (AP) II sebagai pengelola Bandara SMB II Palembang akan menambah fasilitas garbarata sebanyak dua unit lagi.

Sehingga total garbarata yang ada menjadi lima unit. "Semuanya untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa penerbangan dan pengunjung Bandara," kata Plt General Manager (GM) PT Angkasa Pura II Bandara SMB II Palembang

BERITA FOTO: Lomba Tutur Cerita Rakyat

Palembang, Sripo, utusan SMP Negeri 9 pada lomba tutur cerita rakyat Sumsel bercerita tentang Ratu Bagus Kuning. Acara digelar di Atrium Palembang indah Mall (PIM), Senin (27/7).

Ilyas panitia mengatakan lomba ini diikuti 145 peserta dari SMP Negeri se-Sumsel yang dilaksanakan 27 hingga 29 Juli 2009 dari pukul 10.00 hingga pukul 18.00.

Minim Investor Tol Palembang - Inderalaya

PALEMBANG Sripo - Proyek jalan tol Palembang-Inderalaya sejauh 22 km hingga kini belum bisa dimulai pembangunannya karena minim investor. Sebagai solusi, Pemprov Sumsel mencoba wacana pembiayaan jalan tol tersebut dengan APBN.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas PU Bina Marga Sumsel Ir Heri Amalindo, melalui Ir M Yusuf Usman, Kepala Bidang Bina Teknik, akhir pekan lalu.

Menurut Yusuf, jalan tol Palembang-Inderalaya hingga kini sepi dari calon investor.

"Padahal sudah digelar 2 kali tender, tapi peminatnya masih minim. Untuk itu kini kita lagi mengkaji apakah akan diteruskan pola tender investor, atau pakai solusi yang lain. Sebab ada wacana lain, jalan tol yang tidak tidak ada peminatnya, dibiayai pakai dana APBN," tegas Yusuf.

Kalau memang wacana itu jadi, menurut Yusuf, nanti jalan tol akan dibangun dengan dana pemerintah, seperti yang dilakukan pada proyek fly over beberapa waktu lalu. “Tapi itu tetap menunggu persetujuan Menteri Keuangan,’’ kata Yusuf.

Apa alasan jalan tol Palembang-Inderalaya sepi minat investor? "Perhitungannya mungkin lama baru balik modal. Kalau biasanya 20 tahun, mungkin investor perhitungannya 40 tahun baru bisa kembali. Artinya, uang mereka lama sekali mengendap. Apalagi investasi mereka kembali dari yang bayar jalan tol,’’ ungkap Yusuf.

Yusuf menambahkan, jika memang jalan tol dibangun oleh negara, pihaknya juga belum jelas siapa yang akan menjadi pengelola. “Kalau dulu dimonopoli Jasa Marga, tapi kini tidak lagi. Juga apakah nanti dikelola swasta dan uangnya masuk ke negara itu belum ada bayangan, karena ini masih wacana juga,’’ tegas Yusuf. Pembangunan jalan tol Palembang-Inderalaya, kata Yusuf, mempunyai arti penting pengembangan wilayah disini. Soalnya jalan tol juga ditujukan untuk mendukung pengembangan wilayah.

"Misalnya ada rencana jalan tol Palembang-Inderalaya dikembangkan hingga Betung. Nanti jalan tol itu disebut Patungraya (Palembang-Betung-Inderalaya). Tidak hanya itu, perkembangan di kawasan Tanjung Api-Api juga membawa wacana jalan tol ke Sungsang atau Pasangraya (Palembang-Betung-Sunsang-Inderalaya),’" papar Yusuf.

Perihal tata ruang menurutnya sudah selesai dan saat ini menunggu aplikasi pengkajian.

Sementara Asisten II Bidang Ekonomi,Keuangan dan Pembangunan Sumsel, Eddy Hermanto mengatakan pembangunan tol Palembang-Indralaya membutuhkan waktu.

"Tol Palembang-Indralaya sudah masuk dalam program nasional bersama ruas jalan tol provinsi lain se-Sumatera," katanya.

Dia menjelaskan, prospek tol Palembang-Indralaya dirasakan sangat baik. Hal ini bakal sejalan dengan pembangunan double track kereta api dari Lubuk Linggau-pelabuhan Samudera Tanjun Api-Api dalam tiga hingga empat tahun kedepan. Sehingga ruas jalan utama Palembang- Indralaya itu bisa menjadi primadona.

"Kita akan kejar target untuk dilakukan tender. Namun insya Allah kepastiannnya sudah dapat diketahui tahun 2009 ini. Mudah-mudahan saja," tukas Eddy Hermanto.

Untuk diketahui, rencana Pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya diprediksi memakan pembiayaan sampai Rp 1,05 triliun dan telah dimasukkan dalam program nasional. Program itu digandengkan juga dengan tender beberapa proyek tol lainya di Sumatera diantaran tol Tegineneng-Babatan (Lampung) senilai Rp 2,7 triliun. Medan-Binjau (Sumatera Utara) senilai Rp 1,1 T dan Medan-Kualanamu-Tebingtinggi Rp 4,4 Triliun.

Warga Merak Tuntut Pembongkaran

PALEMBANG Sumeks – Sekelompok warga Lr. Merak Jln Veteran Kecamatan Ilir Timur meminta bangunan liar di sekitar lokasi Lr Merak digusur. Pasalnya bangunan ini sangat menggangu situasi lingkungan terutama akses jalan masuk jadi sempit. “Ada sekitar 4-5 bangunan semi permanen seperti pondok jualan dan rumah kecil-kecilan nebeng di depan rumah warga dan kondisi ini menggangu dan mempersempit jalan,” kata Herman, Kepala Pol PP Kota Palembang, kemarin.

Setelah dikroscek, sebenarnya Dinas Tata Kota telah memberikan peringatan, tapi dalam dua sisi pengertian pertama menyalahi karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin usaha, tapi ternyata pedagang tersebut memiliki sertifikat tanah. “Kita akan tetap penuhi keinginan sekelompok warga tapi tidak merugikan orang lain,” ujarnya.

Karena itu pihaknya memberikan kesempatan kepada sekelompok warga untuk berembug dan mengganti rugi tanah itu baru Pol PP bisa melakukan pembongkaran. “Kita berikan waktu satu minggu untuk mereka berpikir apakah bersedia atau tidak,” ujarnya. Setelah ganti rugi maka pondok tersebut baru bisa dibongkar, tetapi jika belum ada tidak bisa langsung bongkar kecuali pondok tersebut memang menghalangi jalan.

Ditambahkan Herman, pihaknya bakal terus meminimalisir bangunan liar yang telah dan akan dibangun. “Sedini kami upayakan cegah pembangunan bangunan liar tanpa izin, seperti yang pernah kita lakukan di daerah Alang-alang Lebar dan Tanjung Siapi-api,” ujarnya.

Golkar dan PDIP Incar Kursi Pimpinan di DPRD

PALEMBANG - Pasca kemengangan DPD PDI Perjungan dan Partai Golkar Sumsel di sejumlah daerah membuat dua parpol besar partai tersebut berambisi merebut tampuk kursi pimpinan DPRD tingkat kabupaten kota di Sumsel.

Saat pemilu 2009 lalu, selian menang di tingkat Sumsel Sumsel, Partai Golkar juga menang di 7 kabupaten kota antara lain di, Banyuasin, Lubuk Linggau, OKI, Ogan Ilir, Lahat, Empat Lawang dan Pagaralam. Sementara itu, PDI Perjuangan berhasil menguasai kota Palembang, Muba, Mura, OKI, Prabumulih, Muara Enim dan OKU.

"Melihat kemenagan Golkar di Sumsel dan beberapa daerah kita optimis bisa menduduki kursi pimpinan dewan di daerah yang di menagkan parti Golkar tersebut," jelas Wakil Sekertaris DPD Partai Golkar Sumsel, Lidayanto di temui di DPRD Sumsel kemarin.

Menurutnya, berdasarkan kekuatan politik pada 2004 lalu, Partai Golkar Sumsel memenagkan hampir seluruh kabupaten kota di Sumsel. Hanya beberapa daerah saja yang tak di kuasai Golkar antara lain: Muara Enim, OKU selatan, OKU timur.

Lebih jauh anggota fraksi partai Golkar Sumsel tersebut mengungkapkan Partai Golkar Sumsel akan berupaya melakukan pendekatan politik dengan partai lain untuk mendapatkan kursi pimpinan dewan di sejumlah daerah di Sumsel tersebut.

Dia menambahkan untuk tingkat DPRD Sumsel, dari 16 nama yang akan masuk ke parlemen, terdapat beberapa nama dari Partai Golkar yang disebut sebut akan menjadi kandidat pimpinan dewan.

Beberapa nama kader Partai Golkar tersebut antara lain: Nasrun Madang (Ketua Bapilu Partai Golkar Sumsel) , Sulgani Pakuali (Ketua DPRD Muba), Yansuri (Ketua DPRD Palembang) dan Wasista Bambang Utoyo (ketua Tim Kampanye Daerah Partai Golkar Sumsel pada pilpres 2009).

" Melihat jejak rekam nama nama itu, mereka terhitung merupakan kader golkar yang cukup berpengalaman dalam memimpin meski dalam skup yng lebih kecil," ungkapnya.

Menurutnya mekenisme di dalam partai Golkar sendiri akan melakukan rapat internal sesuai dengan aturan organisasi, dalam hal ini partai akan melihat kemampuan dan kematangan naman nama itu sebelum mengajukan nama yang akan masuk dalam bursa pimpinan dewan.

" Dan yang terpenting pimpinan dewan memiliki karakter yang kuat untuk bisa merangkul semua unsur dan partai lain di DPRD," katanya.

Meski demikian dia tak menutup kemungkinam ada beberapa partai politik lain seperti Partai Demokrat dan PDI Perjuangan yang akan menjadi rival kuat dalam perebutan kursi pimpinan yang memiliki nilai strategsi secara politis.

" Dalam hal ini kita akan melihat mekanisme pemilihan piumpinan dewan itu bagaimana, karena saat ini belum ada undang undang susduknya tentang teknis pemilihan pimpinan dewan. Kalau mengunakan aturan yang lama dinama pemengan pemilu jadi pimpinan, kita akan segera menyiapkan nama calon pimpinan dari Golkar," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjungan Sumsel Darmadi Jufri mengungkapkan, dalam mempersiapkan pemilihan ketua DPRD, pihaknya masih menunggu UU susduk yang mengatur pemilihan ketua DPRD .

"Berdasarkan susuduk yang lama, parpol pemenang pemilu tak serta merta menjadi pimpinan DPRD, karena proses pemilihan pimpinan dewan mengunakan mekanisme musyawarah mufakat atau pemilihan dengan suara terbanyak

Darmadi mengatakan pihaknya saat ini tengah mempelajari kekuatan politik di masing masing kabupaten kota. " Karena pemilihan sangat tergantung dengan lobi lobi politik dengan parpol lain. Semuanya sudah kami siapkan, kami sudah melakukan pembicaraan dengan parpol lain," jelasnya.(Sumeks)

Pilot Project Kampoeng Tenun

Desa Muara Penimbung, Pertama di Indonesia

PALEMBANG – Desa Muara Penimbung, Ogan Ilir (OI) terpilih menjadi Kampoeng Tenun pertama di Indonesia. Merupakan pilot project Cita Tenun Indonesia (CTI) bekerja sama dengan BNI ini. Ini diungkapkan Ketua pengurus CTI Ny Okke Hatta Radjasa dalam pertemuannya dengan Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH dan jajaran, kemarin.

Alasan terpilihnya desa Muara Penimbung, OI karena di desa itu ada sekitar 500 kepala keluar (KK) yang hampir seluruhnya memiliki alat tenun. Setiap rumah ada yang 2 bahkan tiga alat tenun. “Sumsel merupakan yang pertama. Kampoeng Tenun Acara di sana akan diresmikan 12 Agustus mendatang,”ujar Ny Okke.

Tujuan dari Kampoeng Tenun adalah untuk semakin mengenalkan kain tenun Indonesia khususnya Sumsel ke luar negeri. Apalagi, dalam waktu dekat, kata Ny Okke, pengurus CTI akan melancong ke Washingtong DC memperkenalkan produk tenun Indonesia. “Dengan potensi yang ada, kawasan ini bisa menjadi kampoeng wisata dan budaya,”katanya.

Dengan program Kampoeng Tenun, masyarakat Desa Muara Penimbung akan didorong untuk memajukan industri kreatif baru yakni industri kain tenun di Sumsel. Program Kampoeng Tenun ini mendapat support berupa pendanaan dari BNI. Dikatakan Corporate Secretary BNI Jakarta, Intan Abdams Katoppo, pada tahap pertama ini pihaknya kredit dana Rp1 miliar bagi 100 KK.

“Tak hanya itu, kita siapkan pula berbagai fasilitas agar industri kreatif tenun di sana berkembang,”ungkap Intan. Seperti showroom tenun, gapura masuk dan industri hulu tenun asal Sumsel ini. Termasuk menggandeng BPPT untuk mengadakan sendiri benang tenun yang hingga sekarang masih diimpor dan China dan India.

Gubernur Alex Noerdin menyambut baik program Kampoeng Tenun di Desa Muara Penimbung OI. Dikatakannya, pemerintah provinsi (pemprov) Sumsel siap membantu pemkab OI jika terkendala masalah pembangunan kawasan Kampoeng Tenun tersebut. “Kalau perlu dana, pemkab bisa minta bantuan kita,”cetusnya.

Misalnya untuk membangun jalan, penyediaan air, listrik maupun sarana dan prasana lainnya. “Kita harus bangga Desa Muara Penimbung di OI menjadi pilot project di Indonesia,”tukasnya. Diharapkan, dengan program ini, industri kreatif khususnya kain tenun khas Sumsel dapat lebih berkembang dan maju.(Sumeks)

Yayasan Puspa : Perlu Perda Pembatasan Rokok

PALEMBANG Sripo- Direktur Eksekutif Yayasan Puspa Indonesia (YPI)Sumsel Rina Bakri menegaskan, dibutuhkan perda perlindungan anak dan juga pembatasan rokok. Namun, yang paling penting adalah upaya penegakan perda yang telah resmi diberlakukan tersebut.

Menurut Rina, Kamis (23/7), harus akui bahwa beberapa daerah telah melahirkan perda yang membatasi rokok dan perokok. Namun sejauh mana efektivitas pemberlakuan masih perlu menjadi perhatian.

"Tetapi pada bagian lain, tidak mungkin ada perda yang melarang rokok dan perusahaan rokok. Hal itu berdapak pula pada pemasukan atau pendapatan daerah atau nasional," ujar Rina.

Dijelaskan bahwa dampak dari rokok terjadi pada anak-anak. Untuk melindungi anak sebagai perokok pasif juga harus ada aturan yang melindungi mereka.

"Dampak asap rokok juga termasuk kekerasan fisik terhadap anak, disamping kekerasan-kekerasan lain yang mungkin terjadi pada anak-anak," kata Rina.

Kekerasan yang mungkin menimpa seorang anak adalah kekerasan psikologis, ekonomis, seksual dan fisik itu sendiri. Dengan kata lain masalah kekerasan pada anak termasuk masalah yang kompleks.

PLN Bikin Hujan Buatan

PALEMBANG, SRIPO --Mengatasi krisis air di tujuh Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang berdampak defisit listrik di empat provinsi (Sumsel, Jambi, Lampung dan Sumbar) PT PLN bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Tehnologi (BPPT), membuat hujan buatan di lokasi PLTA. Hujan buatan ini menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dengan harapan dapat memancing turunnya hujan.

“Untuk tahap awal, hujan buatan dilakukan di atas Danau Singkarak dan Maninjau Sumatera Barat,” jelas GM PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Ir Amir Rosidi kepada Sripo beberapa waktu lalu. Setelah menunggu sekian lama, curah hujan yang turun tidak sesuai harapan sehingga debit air baku yang digunakan untuk penggerak mesin generator di tujuh PLTA tidak dapat beroperasi secara optimal. Akibatnya, daya listrik yang tidak bisa diproduksi sekitar 170 MW atau 60 persen dari total kemampuan yang ada. Kondisi ini diperparah gangguan di PLTU Tarahan, PLTG Borang, PLTU Bukitasam dan PLTU Keramasan yang ada di Palembang sehingga total defisit terjadi 130 MW. Dengan kondisi ini, Pelanggan Cabang Palembang (Palembang, Muba, OI, OKI dan Banyuasin) mendapat jatah padam 60 MW. Dengan konsisi ini, terjadilah pemadaman bergilir. “Semoga hujan turun dan waduk bisa terisi air,” katanya.

Pemadaman di

Mana-mana

Pemadaman bergilir terjadi dimana-mana. Dan Paling sering terjadi pada saat menjelang sore pukul 17.00. Seperti kemarin, pemadaman bergilir terjadi di Kelurahan 7 Ulu. Listrik padam mulai pukul 05.00-08.00. Seperti yang dialami Hasanah (30) warga Lr Gading, ia pun mengaku kesal dan merasa terganggu dengan pemadaman listrik.

Menurutnya, pemadaman yang terjadi tidak mengurangi pemakaian kWh listrik, tetapi justru sebaliknya tagihan listrik terjadi kenaikan karena alat-alat elektronik, seperti lemari es (kulkas) banyak menguras listrik, begitu listrik kembali nyala.

Menyikapi kondisi ini, Manager PT PLN (Persero) Cabang Palembang Ir Rahimuddin mengatakan, gangguan terjadi di sisi pembangkitan sehingga PLN Cabang tidak bisa berbuat banyak karena dari dapurnya yang terganggu. “Untuk gangguan di pembangkit, secepatnya akan diatasi. Tapi kalau krisis air di PLTA, tunggu air naik,” katanya

Program Teras Keramik Melebar ke Jl Merdeka

PALEMBANG, SRIPO — Program pemasangan keramik yang diberlakukan di sepanjang Jl Sudirman dan Jl Radial khususnya di teras pertokoan diperlebar. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui kecamatan dan dinas terkait kembali akan menata Jl Merdeka dari Jembatan Karang sampai Puskesmas Merdeka.

Rencana penataan ini sudah dibicarakan di Kantor Lurah Talangsemut Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Sabtu (18/7).

Sosialisasi rencana penataan ini dihadiri para pedagang dan pemilik tempat usaha di lokasi yang bakal ditata termasuk Ketua RT.

Camat Bukit Kecil Alex Fernandinus, mengatakan penataan yang akan dilakukan di Jl Merdeka dari Jembatan Karang sampai Puskesmas Merdeka seperti rencana penataan di Jl Radial. Pedagang harus menyamakan tempat usahanya seperti memasang kanopi dan keramik. “Sehingga kawasan tersebut lebih indah dan nyaman bagi para pengunjung,” kata Alex.

Menurutnya, di muara Jl Muhajirin Pasar 26 Ilir tidak ada drainase lagi sehingga aliran air sering membanjiri jalan. “Jadi nanti PU akan membangun drainasenya dan dinas Pertamanan membangun tamannya,” jelas Alex.

Selain keramikisasi teras pertokoan, pihak kecamatan juga akan menata kawasan samping dan belakang Palembang Indah Mal (PIM). Di lokasi ini, selain ditata juga akan dibuka untuk aktivitas jajanan kuliner. “Warga pedagang yang memakai teras rumah susun diminta untuk menyeragamkan tempat usahanya, agar terlihat rapi dan indah,” ungkap Alex seraya mengaku, mulai dari samping PIM sampai jembatan rumah susun juga akan ditata dengan bangunan conblock yang bisa digunakan sebagai arena joging.

“Untuk keramikisasi dan pemasangan kanopi ini, sifatnya swadana, pemerintah mebangun fasilitasnya dan masyarakat memasang keramik dan kanopinya,” tegas Alex.

Ancam Bongkar

Disinggung rencana pemasangan kanopi dan keramikisasi di Jl Radial yang sampai saat ini belum terealisasi, Alex menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang.

Jika sosialisasi dan himbauan pemerintah tidak digubris bukan tidak mungkin kawasan yang menjadi tempat usaha dagang itu akan dibongkar pemerintah.

“Lokasi yang mereka pakai untuk berdagang itu adalah kawasan hijau batas rumah susun itu hanya teras saja, jadi kalau mereka tidak menurut kami akan usulkan untuk dibongkar saja dan dijadikan jalur hijau,” kata Alex.”Kalau mau jujur, jika mereka menyewa tahan untuk dagang disana, bisa puluhan juta setahun, sekarang pemerintah hanya mengajak menata supaya pakai kanopi dan dikeramik itu pun yang lainnya dibantu pemerintah seperti membangun drainase dan memasang conblock-nya,” tegas Alex.

Tiga CCTV Bandara Tak Berfungsi

Telepon Masuk ke Posko Disadap Upaya Pengamanan Bandara SMB II

SMB II-Ancaman teror bom kali kedua di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang disikapi serius petugas keamanan. Pihak bandara SMB II mulai melakukan pembenahan fasilitas pengamanan pendukung lainnya yakni Closed Circuit Television (CCTV) yang tersebar di beberapa titik bandara dari jumlah total 26 unit.

Plt General Manager (GM) PT Angkasa Pura (AP) II Bandara Internasional SMB II Palembang, Dwiono mengatakan, dari total jumlah CCTV tersebut, tiga unit CCT tak berfungsi. Hal itu lantaran sempat mengalami gangguan teknis dan saat ini tengah dilakukan perbaikan.

“Tapi saat ini seluruh CCTV yang ada disini semuanya telah bekerja dengan baik. Lamanya perbaikan, akibat kita mesti menunggu spare part-nya,’’jelas Dwiono ramah kepada Sumatera Ekspres.

Selain pembenahan fasilitas CCTV, pihak bandara SMB II juga melakukan penyadapan setiap telepon yang masuk ke posko informasi bandara. Hal ini dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama salah satu perusahaan telekomunikasi sehingga seluruh telepon yang masuk dapat dengan mudah terlacak.

“Saat ini perihal pengajuan kita kepada perusahaan telekomunikasi agar dapat menampilkan setiap nomor telepon yang masuk melalui posko informasi bandara tengah dalam proses. Itu salah satu pembenahan yang kita lakukan saat ini. Guna mengatasi kejadian serupa”, ujarnya.

Dalam kesempatan itu juga, Dwiyono memohon pengertian kepada setiap pengemudi yang masuk ke Bandara SMB II. Baik itu kendaraan roda empat maupun roda dua, bakal menjalani serangkaian pemeriksaan oleh petugas bandara dibantu aparat TNI Angkatan Udara (AU).

“Kami sepenuhnya bisa memaklumi ketidaknyamanan dari setiap pengemudi kendaraan yang kendaraan dan barang bawananya harus diperiksa mulai dari pintu masuk hingga terminal ke berangkatan. Itu semua dilakukan semata-mata antisipasi keamanan, tidak ada yang lain,” jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Divisi Operasi PT AP II Bandara Internasional SMB II Palembang, Iskandar Hamid. “Terkait dengan ancaman bom di bandara melalui petugas informasi bandara. Kita bakal berkoordinasi bersama perusahaan telekomunikasi,’’ imbuhnya.(Sumeks)

Hotspot Meningkat Asap Mengancam

PALEMBANG, SRIPO — Memasuki bulan Agustus, jumlah titik panas (hotspot) di Sumsel semakin meningkat. Kekhawatiran akan asap ini bersumber pada prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim hujan mundur beberapa bulan dari waktunya.

Sekretaris UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Perhutanan (Dishut) Sumsel, Achmad Taufik di ruang kerjanya, Selasa (21/7) mengatakan, peningkatan hotspot mulai terjadi Mei lalu. Yakni 126 titik dan terus bertambah pada Juni sebanyak 186 titik. Hotspot yang terdeteksi Satelit Terra Aqua Modis itu masih berada di luar kawasan hutan dan belum memasuki wilayah lahan gambut.

“Kebanyakan hotspot berasal dari pembakaran lahan yang dilakukan petani. Hotspot belum memasuki wilayah rawan satu. Terutama di pantai timur OKI, Muba dan Banyuasin,” katanya.

Hotspot banyak terdekteksi di wilayah Muarenim, Mura dan sebagian Muba dan Ogan Ilir (OI). Peningkatan hotspot yang terjadi belum menimbulkan asap. Walaupun jarang terjadi, hujan berhasil menekan asap.

Sementara puncak hotspot diperkirakan terjadi Agustus hingga September diiringi peningkatan volume asap. Taufik mengungkap, data dari International Research Institute for Climate and Society of University of Colombia (IRRI), El Nino terjadi pada Juni, Juli dan Agustus 2009. Akibat kondisi ini diprediksi hotspot meningkat mencapai 56 persen. Meningkat dibanding kondisi netral yang diprediksi tertahan pada posisi 43 persen.

“Sesuai dengan data tersebut, musim kemarau pada Juli dan Agustus 2009 lebih kering dari pada bulan Mei dan Juni 2009. Dengan demikian diprediksi jumlah hotspot akan meningkat,” imbuhnya.

2.500 Warga Siaga

Selain menyiagakan empat posko Manggala Agni di empat wilayah rawan yakni Kayuagung, Bayunglincir, Pangkalanbalai dan Merapi Lahat, sebanyak 2.500 masyarakat desa terlatih disiagakan di 210 desa di Sumsel guna mengantisipasi kebakaran hutan.

Tidak hanya menunggu di Daerah Operasi (Daops) masing-masing, regu Manggala Agni juga bisa membantu Daops lain jika diperlukan. UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dishut Sumsel juga membuka posko pengendalian kebakaran hutan tingkat provinsi yang beroperasi sejak awal Juni lalu guna memantau titik hotspot yang terdeteksi satelit.

Posko tersebut bertugas memonitoring hotspot setiap hari dari satelit yang kemudian menampilkannya dalam website WWW.DISHUTSUMSEL.GO.ID. Informasi itu juga dikirim ke pihak terkait terutama wilayah yang timbul banyak hotspot. Tujuannya agar pihak terkait segera mengantisipasi hotspot yang terdekteksi.

Tidak hanya wilayah, pihaknya juga memberikan posisi hotspot mulai dari garis lintang maupun bujur. Tujuannya mempermudah tim mencari hotspot.

“Pemerintah setempat bisa bekerjasama dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan yang ada guna mematikan titik panas tersebut,” ujarnya.

UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dishut Sumsel juga menyiagakan regu yang terdiri dari satu mobil pembawa air, satu mobil pembawa alat dan satu mobil pembawa regu. Satu regu terdiri dari 10 orang yang akan bekerjasama dengan regu-regu yang sudah turun terlebih dahulu.

El Nino Mundur

Sementara itu, Kasi Observasi dan Informasi BMKG Palembang Agus Santosa yang dihubungi terpisah mengungkapkan, El Nino bakal terjadi pada November, Desember dan Januari 2010. Mundur tiga bulan dari perkiraan sebelumnya. Akibatnya, musim kemarau yang terjadi lebih panjang beberapa bulan dari biasanya.

Perkiraan itu setelah melihat permukaan air laut di Timur Indonesia sangat dingin. Jika permukaan laut dingin maka potensi hujan di wilayah barat semakin minim.

El Nino sendiri baru akan terlihat pada akhir Agustus mendatang sehingga pada bulan sebelumnya curah hujan masih tetap tinggi. Padahal, curah hujan dibutuhkan untuk menekan penyebaran asap yang terjadi akibat pembakaran hutan.

Memasuki bulan Oktober dan November, curah hujan kembali menurun hingga di bawah 30 milimeter. Puncak hujan akan terjadi pada Desember mendatang.

Walaupun El Nino mundur dari perkiraan sebelumnya, curah hujan pada bulan Juli sudah mengalami penurunan. Dari seharusnya di atas 100 milimeter, hingga 20 Juli volume hujan baru sebatas 50 milimeter.

“El Nino memang musiman terjadi. Fluktuasinya antara dua sampai tujuh tahun. Kemungkinan bencana asap sangat besar tahun ini,” ujar Agus Santosa.

Restoran Jangan Demonstratif

PALEMBANG Sumeks – Bulan Ramadan 1430 H yang segera disongsong umat muslim sedunia, Pemerintah Kota Palembang kembali memberlakukan aturan standar. Yaitu, melarang tempat hiburan dan restoran tidak boleh terlalu demonstratif dalam menjalankan usahanya.

“Seperti biasa tempat hiburan dan sejenisnya mesti tutuap pada H-3 dan H+3. Sudah ada SK dari Wali Kota palembang sudah dikeluarkan. Dan segera kita sampaikan ke pengusaha pemilik tempat hiburan,” kata Sekretaris Daerah Palembang H Marwan Hasmen seusai menghadiri pemusnahan barang minuman di halaman Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Palembang.

Larangan beroperasi itu dijelaskannya, dituangkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Palembang tentang Penertiban Kegiatan Tempat Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Suci Ramadan dan Idulfitri.

Hal ini menurutnya untuk menghormati umat muslim yang akan menjalankan ibadah puasa. Marwan juga mengatakan, pemerintah kota melalui instansi terkait selama bulan puasa akan tetap melakukan pengawasan secara intensif ke tempat-tempat hiburan. “Apabila ada pengusaha tempat hiburan yang tidak mengindahkan aturan tersebut, akan kita tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” Marwan menegaskan.

Bagaimana dengan rumah makan? Kata Marwan, pemilik hotel dan rumah makan diimbau jangan terlalu mencolok. “Rumah makan pada siang hari jangan terlalu demonstratif. Harus ditutup sebagian permukaannya dengan tabir. Sehingga tidak mengundang umat muslim untuk berniat membatalkan puasanya,” ujar Marwan.

BERITA FOTO: Nonton Film Pertahankan Adipura

SEKRETARIS Daerah Kota Palembang Marwan Hasmen (kiri) dan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kemas Abubakar (kanan) tertawa lepas ketika menyaksikan video adegan warga yang bertengkar soal membuang sampah di tempat tinggalnya pada acara evaluasi tropi Adipura di ruang Rapat Lt II Pemkot Palembang, Rabu (22/7).

Acara mambahas kebersihan lingkungan dan tetap mempertahankan tropi sebagai kota terbersih di Indonesia. Hadir camat dan lurah se-Palembang serta pejabat dan kepala dinas di lingkungan Kota Palembang.(Sripo)

SMB II Masih Perketat Penjagaan

PALEMBANG - Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang masih memperketat penjagaan hingga hari ini, Kamis (23/7). Kendaraan pengunjung maupun calon penumpang Bandara tetap diperiksa satu per satu. Baik itu kendaraan roda dua maupun kendaraan pribadi atau juga truk.

"Masih tetap diperketat, pemeriksaan dilakukan sebelum masuk ke pintu parkir dan semua jenis kendaraan yang akan masuk baik ke Kargo maupun ke Terminal dan Komplek Perkantoran diperiksa satu per satu. Barang-barang bawaan mereka juga diperiksa, bagasi mobil pun demikian halnya," kata Genera Affair PT Angkasa Pura II Bandara SMB II Palembang, Rubiyanto saat dihubungi Sripo melalui telepon, Kamis (23/7) siang.

Menurutnya, pengamanan ketat itu tetap dilaksanakan terkait dengan adanya isu paket berisi bom yang dikirimkan oleh oknum melalui Kargo Bandara SMB II Palembang, beberapa waktu yang lalu. Selain itu, isu bom yang menimpa Gedung PLN Kapt Arivai kemarin, Rabu (23/7) juga memberi pengaruh kuat bagi personil bandara SMB II untuk meningkatkan pengamanan dan kewaspadaan.(Sripo)

SBY Kuasai 12 Daerah

DPT Pilpres Sumsel Disoal

PALEMBANG Sumeks - Proses rekapitulasi perolehan suara pemilihan presiden dan wakil presiden tanggal 8 Juli lalu, di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumsel, kemarin (19/7), menuai aksi protes saksi tim kampanye daerah (kamda) pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto. Mereka mempersoalkan perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang di pegang KPUD kabupaten/kota dengan tim kamda. "DPT KPUD Lahat tidak sama dengan yang dipegang saksi kami. Mereka bilang, itu hasil penyisiran sebelum pilpres sehingga berkurang 2.000 pemilih. Kalau di Lahat dilakukan penyisiran, lalu kenapa daerah lain tidak dilakukan penyisiran? Yang jadi persoalan mengapa tidak dilaporkan dengan kami?” tegas Wakil Ketua tim kamda Megawati-Prabowo Sumsel, Nopran Majani saat mengikuti pleno terbuka rekapitulasi suara Pilpres di kantor KPUD Sumsel, Jakabaring.

Nopran mengatakan pihaknya akan melaporkan masalah DPT ini ke tim kampanye nasional. Di samping, melakukan upaya hukum. “Kita juga melihat draf formulir C1 (perhitungan perolehan suara tingkat TPS) para saksi dan yang dipegang oleh KPUD OKU ada selisih. Jelas yang dirugikan kandindat nomor urut 1, Mega-Prabowo.”

Timkamda pasangan Jusuf Kalla - Wiranto, Jamratul menyatakan hal serupa. Katanya, DPT selalu berubah-ubah tanpa koordinasi dengan tim kamda. "Dari awal, kita sudah katakan, jumlah persis DPT yang benar itu berapa? Dari sini terlihat. Hanya dua KPUD yang melakukan penyisiran, seperti di Lahat sehingga berkurang 2.000 pemilih. Di Palembang berkurang 6.000. Masalah ini, sangat kita sesalkan.”

Sementara itu, Ketua KPUD Sumsel, Annisatul Mardiah menegaskan pihaknya siap menghadapi keberatan dari tim kamda kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 3. “Kalau ada keberatan, silahkan isi formulir keberatan. Nanti kalau mereka ajukan keberatan di MK, kita akan buka data yang kita punya, sekarang model C itu tidak bisa di fotocopy," imbuhnya.

Berdasarkan rekapitulasi KPUD kabupaten/kota se-Sumsel, pasangan nomor urut 2, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono unggul dengan perolehan suara 2.075.451 (54,07 persen). Jago Partai Demokrat dan koalisi 24 parpol itu, menang di 12 daerah kecuali Prabumulih, Muara Enim dan Musi Rawas yang dikuasai oleh kandidat PDIP-Gerindra, pasangan Megawati – Prabowo (lihat grafis).

Raihan suara Mega-Prabowo sebesar 1,518.648 (39,57 persen). Sedangkan Jusuf Kalla - Wiranto dari Partai Golkar-Hanura, hanya 244.245 (6,36 persen). Suara tidak sah mencapai 184.670, suara sah hanya 3.838.344. Pendek kata, jumlah pemilih 4.023.014 dari total DPT sebanyak 5.320.892.

Tingkat partisipasi pemilih 75,61 persen. Golput alias tidak memilih sebanyak 1.297.878 (24,39 persen). “Hasil pleno akan kita bawa ke Jakarta tanggal 21 Juli. Sebab 22 Juli sudah rekap nasional,” kata Annisatul lagi.

Proses rekap berlangsung di aula KPUD Provinsi Sumsel dengan menghadirkan seluruh anggota 15 KPUD kabupaten/kota. Tampak, perwakilan Panwaslu Provinsi Sumsel dan daerah lainnya.

Selama jalannya rapat, aparat berjaga-jaga di luar maupun dalam gedung. Bahkan, di luar gedung tampak sejumlah kendaraan taktis Polri.

Menurut Annisatul, pengamanan di bagi menjadi tiga ring yakni ring satu di luar kantor KPUD Sumsel yang menjadi tanggung jawab polsek. Kemudian, ring dua halaman gedung KPUD Sumsel oleh Poltabes Palembang dan ring tiga tanggung jawab Polda Sumsel, bagian dalam kantor.

Wajib Pemeriksaan Kesehatan

Cegah H1N1, Kapal Peti Kemas sebelum Merapat ke Boom Baru

BOOM BARU - Merebaknya virus H1N1 yang menyebabkan pandemi flu babi membuat berbagai pihak terus melakukan antisipasi. Tidak terkecuali dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang mewajibkan kapal peti kemas dari luar negeri untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan di Dermaga Tanjung Buyut sebelum merapat ke Dermaga Boom Baru, Palembang.

Surdin, kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) mengatakan, langkah antisipasi tersebut sudah dilakukan sejak penyakit flu babi mulai hangat dibicarakan. “Untuk antisipasi sudah kita lakukan, sejak kapal yang bersangkutan masih berada di Tanjung Buyut,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (15/7).

Menurut Surdin, petugas KKP yang bertugas di lapangan akan segera memberikan laporan. “Begitu ada kapal dari luar negeri yang akan merapat ke Pelabuhan Boom Baru Palembang, petugas akan mengabarkannya kepada kita. Selanjutnya kita akan memerintahkan petugas tersebut dengan dokter yang ada di sana untuk memeriksa kesehatan semua awak kapal dan penumpangnya,” lanjutnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan tidak terjangkit penyakit flu babi, maka kapal peti kemas yang bersangkutan akan diperbolehkan merapat ke Dermaga Boom Baru untuk melakukan bongkar muat. Selain itu mereka juga disertai surat keterangan sehat dari petugas yang ada di Tanjung Buyut.

“Bila sudah diperiksa dan ternyata semuanya sehat, baru diperbolehkan untuk merapat. Tapi bila tidak, mereka akan diminta untuk tetap berada di Tanjung Buyut hingga benar-benar semua penumpang dan awak kapal yang bersangkutan dinyatakan sehat dan dipastikan tidak menularkan penyakit ke masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, dari hasil pemeriksaan petugas di lapangan hingga kemarin, tidak ada satupun yang ditemukan gejala-gejala yang menyerupai gejala pasien yang terinfeksi virus H1N1. “Kita juga merasa bersyukur hingga saat ini tidak satupun dari hasil pemeriksaan petugas di lapangan yang memiliki gejala seperti gejala penyakit flu babi,” pungkasnya.(Sumeks)

400-an Lapak PKL Dibongkar

PLAJU – Tim Terpadu akhirnya bertindak super tegas. Dini hari kemarin (15/7), mulai pukul (02.30 WIB dini hari, langsung membongkar semua lapak PKL bandel yang menolak pindah ke Pasar Plaju Modern. “Lokasi Pasar Plaju ini harus segera dirapikan. Semua dinas mendukung sesuai tugas masing-masing. Seperti Pekerjaan Umum (PU) memperhatikan semua saluran air, dan Dinas Kebersihan Kota (DKK) membersihkan, menata kawasan indah agar tidak terkesan kumuh,” ujar Kepala Kesatuan Pol PP Kota Palembang, Drs Herman HS di sela-sela penertiban PKL.

Tim terpadu yang beranggota 460 aparat. Mereka dari Pol PP, PU, DKK, PD Pasar, Dishub, Donramil, kepolisian dan seluruh pegawai muspika Kecamatan Plaju, tanpa tedeng aling-aling membongkar dan membersihkan kios-kios PKL yang berjumlah sekitar 400-an.

Mulai kemarin, seluruh PKL diminta pindah ke lokasi yang telah disediakan. Pasca penertiban, Pol PP tetap menurunkan anggotanya untuk melakukan penjagaan selama satu minggu hingga kondisi wilayah Pasar Plaju kembali normal. “Sehingga, manfaat keberadaan Pasar Plaju modern dapat berfungsi optimal. Dan kawasan Jl Kapten Abdullah kembali lancar tanpa kemacetan,” tegasnya.

Sementara itu, pada saat pembongkaran, sempat terjadi penolakan dari sebagian PKL yang dipimpin Mustaqim, ketua LPMK Kelurahan Plaju. Mereka menuntut pemkot berlaku adil. Bila ingin melakukan penertiban PKL bukan hanya di Pasar Plaju tapi semua PKL yang ada di Kota Palembang. “Bila ingin Kota Palembang bebas dari PKL, maka harus dilakukan merata bagi PKL lainnya. Percuma Pak, kota bersih tapi rakyat sengsara,” sergah mereka.

Selanjutnya, Kepala Pengelola Pasar Modern Zabidi, mengakui, pihaknya tetap memenuhi kesepakatan dengan pemkot, dalam hal ini PD Pasar. PKL yang masuk ke Pasar Plaju modern hanya dikenakan biaya retribusi sedangkan untuk biaya sewa belum dikenakan. Sebanyak 360 lapak masih kosong untuk menampung para PKL ini.

“Jadi, tidak masalah sih bila PKL menolak untuk masuk ke Pasar Plaju Modern, karena pihaknya dapat menampung semua PKL sesuai dengan anjuran pihak pemkot,” tegasnya.

Sedangkan, Camat Plaju Yunan Helmi, mengakui, memang telah banyak warga sekitar, mengeluhkan kondisi wilayah Pasar Plaju yang kumuh padahal Kota Palembang meraih Piala Adipura. “Kita berharap PKL-PKL ini mau pindah ke tempat yang telah disediakan di Pasar Plaju Modern,” katanya.

Perlu diketahui, Tim Terpadu melakukan penertiban para PKL dini hari terlihat kondisi pasar cukup tertib. Tapi, pada pagi harinya pukul 09.00 WIB walaupun masih ada penjagaan para PKL ini kembali menggelar kembali dagangannya tanpa mengubris adanya pihak aparat. Keadaan ini, membuat pihak Tim Terpadu kembali melakukan penertiban dengan membawa semua barang milik PKL.(SUMEKS)

Puasa, Listrik Masih Defisit

Jelang Puasa harga Sembako Stabil

PALEMBANG – Umat muslim di seluruh dunia, sebulan lagi bakal menunaikan ibadah puasa. Pelbagai persiapan menyambut datangnya bulan suci tersebut, sudah dilakukan oleh dinas/instansi terkait.

Lazimnya, pemerintah kota Palembang juga mengeluarkan surat edaran (SE) kepada pengelola hotel, tempat hiburan maupun restoran terkait waktu operasional. Sepanjang belum ada kebijakan dari pemerintah daerah tersebut, hotel dan restoran yang ada di Sumsel masih berpijak pada aturan tahun lalu.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel, Iwan Setiawan, mengungkapkan hal itu, kemarin. “Belum ada rapatnya, kita tunggu kebijakan dari pemerintah kota Palembang,”katanya. Pastinya, saat ini hotel dan tempat hiburan masih beroperasi sesuai jadwal yang ada. Untuk hiburan di hotel, jadwalnya mulai pukul 20.00 WIB - 01.00 WIB.

Kemudian diskotik hingga pukul 02.00 WIB. Begitu pula untuk restoran baik yang di dalam hotel maupun luar hotel. Mengacu pada puasa tahun lalu, hiburan di hotel paling lama tutup pukul 24.00 WIB. “Semula hasil rapatnya acara harus selesai 23.00 WIB, tapi kita minta jadi 24.00 WIB dan itu disetujui. Sepanjang belum ada kebijakan baru, itu yang akan tetap kita pegang.”

Mengenai restoran di hotel-hotel sepanjang puasa akan tetap mempersiapkan dan menyajikan hidangan bagi pengunjung hotel yang non muslim. Malahan hotel-hotel bersaing mempromosikan hidangan berbuka puasa. “Yang di luar hotel punya dua pilihan, buka sebagian atau tutup sama sekali,”ucap Iwan. Terkait bulan puasa tahun ini, PLN mulai mempersiapkan diri agar tidak terjadi pemadaman.

GM PLN WS2JB Amir Rosyidin mengatakan, pemeliharaan sejumlah pembangkit menyebabkan deficit daya listrik 170 megawatt(MW). Dan rusaknya beberapa pembangkit mengakibatkan deficit 130 MW. Total terjadi deficit daya sekitar 300 MW. “Nah, kita berharap selama puasa nanti tidak deficit. Kalau pun terpaksa ada hanya sekitar 1-2 MW saja,”ungkapnya. Defisit listrik 1-2 MW dinilai PLN sangat kecil pengaruhnya dalam kehidupan keluarga.

“Itu sedikit sekali. Kita akan atur pemadamannya,”cetus Amir. Hingga Desember mendatang, ada pembangkit yang perlu dioptimalkan. Jika ini masuk kembali ke sistem Sumatera dapat mendukung pasokan daya sekitar 150 MW. “Sampai Desember, kondisi listrik Palembang diperkirakan aman,”tukasnya. Belum lagi penerapan teknik modifikasi cuaca (TMC) temuan BPPT.

TMC akan dipergunakan untuk mendatangkan hujan dengan cara menarik awan hujan agar berkumpul jadi satu. Hasil dari TMC diprediksi akan menghasilkan tambahan sekitar 30 MW. “Yang penting, kita berusaha akan tidak ada pemadaman. Kalau ada akan seminimal mungkin,”beber Amir.

Jelang puasa, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Sumsel Drs H Eppy Mirza belum lama ini memastikan stok sembako sangat mencukupi. Di pasaran, stok yang tersedia cukup untuk beberapa bulan ke depan. “Tidak ada masalah karena stok kita mencukupi. Para pelaku pasar sudah paham dengan kondisi di lapangan. Stok yang mereka siapkan bahkan bisa untuk empat bulan setelah puasa,”ungkapnya.

Pempek Pas Dengan Lidah Saya

BAGI pencinta layar lebar Thomas Yudistira Nawilis, namanya tentu tidak asing lagi. Dia adalah adalah seorang aktor dan sutradara film layar lebar Indonesia. Thomas mulai dikenal saat berperan dalam sinetron horror Di Sini Ada Setan (SCTV), yang kemudian di angkat ke layar lebar.

Pria kelahiran Jakarta, 26 November 1978 itu juga berperan dalam beberapa film layar lebar, seperti Tusuk Jelankung dan GIE, Minggu (12/7) hadir di Palembang, dalam rangka Workshop Film & Sinetron yang diadakan Sapphire Creative Production dan Sakti Actor Studio (SAS) Jakarta.

Dalam Workshop itu Thomas berbagi pengalaman dengan peserta. Usai acara Workshop Thomas yang diawancarai Sripo, mengaku baru pertama kali ke Palembang. Ketika ditanya kesannya, pria yang belajar ilmu penyutradaraan di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) itu, ternyata Palembang panas dan kotanya bagus. Makan yang aku sukai pempek. Tadi aku sudah coba tu Pempek Candy pas dengan lidah saya," ungkapnya.

Thomas ke Palembang di dampingi sang pacar Aulia Sarah, Thomas memulai karir sebagai sutradara dalam film Gue Kapok Jatuh Cinta (2005). Ia berhasil meraih gelar sutradara terpuji lewat sinetron Jungkir Balik Dunia Sissy dalam ajang Festival Film Bandung 2007.

Sebelum terjun kedunia akting, Thomas mengaku sempat menjalankan usaha orang tuanya. Ia mulai terjun ke dunia akting tahun 2001. Sedangkan cita-cita pernah ingin menjadi tentara, pilot, tapi akhirnya menjadi sutradara," imbuhnya.(Sripo)

Mundur Satu Meter dari Badan Jalan

Pasar Simpang Keramasan Ditertibkan

KERTAPATI – Kian semerawutnya, para pedagang, tukang becak dan ojek di pasar Simpang Keramasan diantisipasi oleh pihak Kecamatan Kertapati.Penertiban pedagang dilakukan dengan memundurkan tempat mereka berdagang hingga satu meter dari badan jalan.

“Mudah-mudahan upaya ini bisa menekan tingkat kemacetan di wilayah itu,’’ kata Camat Kertapati Zaini Rifai yang diwakili Kasi Tramtib M Yusli saat didampingi Koordinator Pasar Simpang Keramasan Palar.

Penertiban dilakukan mulai dari pukul 06.00 WIB. Tidak hanya para pedagang, juga para tukang becak dan tukang ojek yang mangkal di Pasar Simpang Keramasan turut ditertibkan.

‘’Kami menyediakan tempat khusus. Kita juga menyiapkan tempat bagi parkiran kendaraan agar mencegah kemacetan yang selama ini terjadi,” bebernya.

M Yusli menambahkan, dalam melakukan penertiban, pihaknya menurunkan 20 aparat Pol PP Kecamatan plus coordinator pasar simpang keramasan. “ Kita berharap, kedepannya pasar simpang keramasan ini terus tertib, dengan terus menjaga kebersihan, keindahan untuk mendukung terwujudnya Kota Palembang yang Bari,” tegas Yusli.

Sementara itu, Koordinator Pasar Simpang Keramasan Palar, mengatakan, sebagai tahap awal penertiban dilakukan setiap akhir minggu.

“ Memang untuk sekarang ini, kondisi pasar simpang keramasan sudah baik dengan kondisi jalan yang sudah bagus. Tinggal bagaimana menata tempat berjualan para pedagang agar tidak semerawut,” jelasnya.

Ia pun mengharapkan, kesadaran para pedagang, tukang becak dan tukang ojek tidak kembali melakukan aktifitas di tempat yang telah dilarang. “ Karena kita tidak pernah melarang untuk orang mencari nafkah. Kita hanya ingin menata kesemerawutan pasar simpang keramasan,” pungkasnya.(Sumeks)

KPU Palembang Yakin Tak Ada Sanggahan

KPU Kota Palembang dipastikan tanggal 16 Juli mendatang menggelar rekapitulasi hasil pilpres ditingkat KPU Kota Palembang. Kegiatan tersebut akan merekap data hasil rekapitulasi ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Palembang.

KPU Kota Palembang yakin bahwa rekap akan berjalan dengan lancar tanpa sanggahan berarti. Hal tersebut karena ditingkat rekap ditingkat PPK berjalan dengan mulus. Diperkirakan rekap dapat berjalan satu hari dari tiga hari yang alokasikan untuk rekap ditingkat KPU Kota Palembang, 16-18 Juli.

Anggota KPU Kota Palembang Divisi Teknis Penyelenggaraan, Abdul Karim menyatakan bahwa sejauh ini belum ada saksi dari masing-masing pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi dimasing-masing PPK. "Tidak ada formulir DA-3 (formulir keberatan) yang disampaikan ke KPU Kota Palembang dari masing-masing PPK. Artinya tidak ada saksi pasangan calon yang merasa keberatan dengan hasil rekap di PPK," katanya, Selasa (14/7).

Dijelaskan, meski nantinya ada keberatan dengan hasil rekapitulasi ditingkat KPU Kota Palembang maka tidak akan menghalangi bahkan menghentikan proses rekapitulasi ditingkat KPU Kota Palembang. Kepada saksi akan diberikan formulir keberatan terhadap hasil rekapitulasi. "Bila ada keberatan akan diselesaikan," tegas Karim.(Sripo)

Palembang Tuan Rumah SEA Games 2011

PALEMBANG, SRIPO — Palembang akan punya gawe besar lagi. Kali ini lebih dahsyat dari PON XVI tahun 2004 lalu. Palembang dipastikan akan menjadi tuan rumah SEA Games 2011 mendatang.

Kepastian itu dinyatakan Sekretaris Umum KONI Sumsel, Dhenie Zainal di Palembang, Sumsel, Sabtu (11/7).

“Sebelumnya, KONI Sumsel mengira diperbolehkan menggunakan kota atau kabupaten mana saja di Sumsel untuk menjadi tuan rumah. Tapi, berdasarkan informasi secara lisan dari pengurus KONI Pusat hal itu tidak diperkenankan. Semua pertandingan harus dilaksanakan di Kota Palembang saja,” ucap Dhenie.

Menurut dia, keputusan ini cukup mengecewakan beberapa kota/kabupaten di Sumsel, karena telah menyatakan kesediaan menjadi tuan rumah pertandingan SEA Games yang ditetapkan diselenggara di Provinsi Sumsel.

Sebelumnya, KONI Pusat menetapkan delapan cabang olahraga (cabor) SEA Games 2011 diselenggarakan di Provinsi Sumsel. Kedelapan cabang itu, renang, angkat besi, senam, atletik, sepak bola, gulat, wushu dan panjat tebing.

“Kabupaten Musi Banyuasin yang sejak awal telah menyatakan keinginannya menjadi tuan rumah cabang olahraga renang karena memiliki fasilitas kolam renang berskala internasional. Tapi, karena petunjuk KONI Pusat ini, terpaksa dilakukan pembenahan fasilitas kolam renang di Palembang saja,” ucap Dhenie.

Dijelaskannya, untuk menyiapkan fasilitas olahraga bertaraf internasional di Kota Palembang, akan menggunakan dana APBD Sumsel dan APBN.

“Beberapa fasilitas olahraga (venue) di Kota Palembang diharuskan untuk diperbaiki supaya layak dan sesuai dengan standar internasional. Namun, ada beberapa cabang olahraga yang diharuskan membangun venue baru. Pemerintah Provinsi Sumsel tidak hanya mengharapkan bantuan dari APBD dan APBN, tapi juga berencana menggandeng pihak swasta untuk membantu dalam segi pendanaan,” ucap Dhenie.

Ditambahkan, pada 22 Juli mendatang tim KONI akan memeriksa dan melihat fasilitas di kawasan Seberang Ulu Palembang. Di Seberang Ulu akan diselenggarakan 5 cabang olahraga yakni senam, atletik, sepak bola, wushu dan panjat tebingi.

“Mereka akan melihat fasilitas apa saja yang perlu diperbaiki,” ujar Dhenie.

Sementara itu pada 24 Juli tim akan meninjau fasilitas di bagian Seberang Ilir Palembang. Di wilayah ini akan diselenggarakan 3 cabang olahraga yakni, renang, angkat besi dan gulat.

Sebagai gambaran mengenai fasilitas yang harus dibenahi menurut Dhenie adalah beberapa peralatan seperti adanya penambahan peralatan berstandar internasional untuk cabor senam.

“Juga rute lari 10 kilometer akan melihat kemungkinan-kemungkinan tertentu. Sebab rutenya bia jadi akan melintasi Jembatan Ampera,” ujar Dhenie.

Meski ada beberapa kendala, menurut dia Palembang dan Sumsel sudah siap memenuhi permintaan dari pihak SEA Games. Sebab menjadi kebanggaan Sumsel dijadikan tuan rumah dengan 8 cabor.

“Intinya seperti yang disampaikan Gubernur kita siap untuk menggelar pesta olahraga se-Asia Tenggara ini,”ujar Dhenie.

Dalam hal ini menurut Dhenie, pemerintah Provinsi Sumsel tidak hanya mengharapkan bantuan dari APBD dan APBN, tapi juga berencana menggandeng pihak swasta untuk membantu dalam segi pendanaan.

SBY-Boediono Masih Dominasi Palembang

PASANGAN Capres-Cawapres SBY-Boediono masih menguasai Kota Palembang dalam hal perolehan suara Pilpres 2009. Minus suara Kecamatan Seberang Ulu I yang belum masuk ke KPU Kota Palembang hingga Sabtu (11/7) siang, SBY-Boediono mengantongi 391.489 suara.

Sedangkan pasangan Mega-Prabowo mengantongi 206.387 suara dan pasangan JK-Wiranto mengantongi 42.197 suara. Sedangkan jumlah suara yang masuk dan dinyatakan sebagai suara sah sebanyak 640.073 suara dan suara tidak sah sebanyak 15.814 suara.

Anggota KPU Kota Palembang Abdul Karim yang ditemui mengatakan, pasangan SBY-Boediono dari rekap 15 PPK se Kota Palembang umumnya unggul atas rival terdekatnya yakni Mega-Prabowo. Perolehan suara tertinggi diperoleh pasangan SBY-Boediono dari Kecamatan Ilir Timur II sebanyak 54.091 suara. Rivalnya Mega-Prabowo dan JK-Wiranto masing-masing memperoleh 23.839 suara dan 6.344 suara.

Sedangkan perolehan suara terkecil di Kecamatan Sematang Borang. Diwilayah tersebut pasangan SB-Boediono mendapatkan 9.448 suara. Namun perolehan suara tersebut masih tertinggi dari pasangan lain. Mega-Prabowo memperoleh 4.701 suara dan JK-Wiranto mendapatkan 930 suara.

Menurut Karim, KPU Kota Palembang masih menunggu penyerahan satu rekap lagi yakni dari PPK Seberang Ulu I. Diharapkan hari ini seluruh rekap sudah masuk. "Namun untuk melaksanakan rekap, masih harus menunggu jadwal rekap ditingkat KPU kabupaten/kota yang dijadwalkan mulai tanggal 16 Juli 2009," kata Karim.(Sripo)

Akan Ada Korban

PALEMBANG, SRIPO — Program pendidikan gratis mulai dinikmati masyarakat Sumsel mulai Senin (13/7) hari ini. Namun sejumlah sekolah akal-akalan untuk tidak ikut dalam program sekolah gratis ini. Gubernur Sumsel H Alex Noerdin bertekad untuk mengusut sekolah tersebut.

Demikian diungkap Alex Noerdin saat tatap muka dengan Pemred-Kepala Biro media lokal dan nasional, Sabtu (12/7) malam. Hadir dalam kalangan akademisi Rektor IAIN Raden Fatah, Prof Aflatun Muchtar serta pengamat sosial politik, Prof Amzulian Rivai dan Prof Sirozi. Juga hadir Sapto Handoyo Sakti, Direktur Komunikasi Sampoerna Foundation, mewakili perusahaan mitra pemprov di bidang pendidikan itu, serta “komandan” Sriwijaya FC, Dodi Reza Alex.

Dari kalangan media hadir antara lain Pemred Sriwijaya Post Hadi Prayogo, Kabiro Kompas Sumsel Buyung Wijaya Kusuma, Kabiro Sindo Sumsel Aina, Pemred Palpos yang juga Ketua PWI Sumsel Oktap Riady, dan Pemred Berita Pagi Handiman.

Alex Noerdin membuka dialog bercerita tentang sekolah gratis di Kabupaten Muba dan kondisi saat ini ketika diterapkan di tingkat provinsi. “Saya sudah pengalaman. Saya sudah hitung kemampuan provinsi dan kab/kota. Saya yakin karena ini tujuannya meringankan beban rakyat,” katanya.

Gubernur bersama kepala daerah di Sumsel meluncurkan pendidikan gratis Maret lalu disaksikan Mendiknas, Bambang Sudibyo. Menurut Alex, hingga Juli ini sudah datang utusan dari 17 provinsi belajar pendidikan gratis ke Sumsel.

Tapi ternyata program itu tidak mudah dilaksanakan khususnya di Palembang. Di Palembang dari 21 SMA negeri, hanya tiga SMA yang menjalankan program gratis. Sementara 18 SMA negeri lainnya menaikkan status menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN) yang menurut aturan yang ada memang dibolehkan memungut biaya pada siswa.

Alex malam itu curhat, karena menduga ada daerah yang sengaja mau menggagalkan program pendidikan gratis. Secara tiba-tiba sekolah menaikkan standar jelang tahun ajaran baru 2009/2010. Menurutnya, “bola liar” yang sudah menggelinding harus dihentikan. “Akan ada yang jadi korban nanti, tapi tidak apa biar jadi pelajaran. Saya sudah cukup menahan diri,” tegas Alex.

Gubernur sudah meminta BPKP meneliti sekolah SSN tersebut. Jika terbukti tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur, maka status sekolah itu harus diturunkan. Penggunaan dana yang diambil dari orangtua murid oleh sekolah juga akan diaudit.

Alex mengatakan, sejak awal memang ada yang tidak setuju dengan program itu karena berpendapat pendidikan gratis memanjakan rakyat. Ada juga yang khawatir kualitas sekolah tidak bagus karena digratiskan.

“Apa salahnya memanjakan rakyat miskin. Kemudian, saya katakan lebih baik sekolah di kandang kerbau dengan guru bodoh dari pada anak-anak berkeliaran di jalan karena orangtua tidak mampu membiayai sekolah,” tegas Alex.

Alex mengambil contoh keberhasilan SMA di Sekayu sewaktu ia menjabat Bupati Muba, meski digratiskan kualitas siswa justru mengalami peningkatan. Jika sebelumnya lulusan sekolah sulit bersaing masuk perguruan tinggi negeri, sekarang justru diterima PTN ternama di Jawa maupun Sumatera. “Ini tindakan nyata dengan tujuan ikhlas. Sepatutnya lupakan dulu perbedaan demi meringankan beban masyarakat Sumsel,” ujarnya.

Bicara Terbuka

Tak kurang satu jam, gubernur melepas uneg-uneg kemudian melanjutkannya dengan mendengarkan masukan dari peserta dialog. Hadi Prayogo mengusulkan Gubernur Sumsel mengajak dialog kepala daerah maupun sekolah yang sengaja menghindari program gratis. “Karena ini menyangkut kehidupan masyarakat Sumsel selanjutnya. Bagaimana kalau Gubernur Sumsel bicara terbuka dengan kepala daerah maupun sekolah yang sepertinya menghambat program gratis. Pers siap untuk menjadi mediator masalah ini,” katanya.

Sedangkan Oktap Riady mengusulkan tiga SMA Negeri di Palembang yang melaksanakan pendidikan gratis diberi penghargaan. “Kita akan liput habis-habisan sekolah yang melaksanakan pendidikan gratis,” ujarnya.

Sedangkan Prof Amzulian Rivai yang mengusulkan diskusi dengan mengundang ahli pendidikan khususnya tentang Sekolah Standar Nasonal (SSN), RSBI maupun SBI.

Prof Sirozi juga sepakat mengenai hal itu. Menurutnya rakyat tidak menolak sekolah gratis, tapi kendala yang muncul lebih bersifat politis. Mendiknas dalam hal ini dapat dimintai bantuan untuk melakukan penilaian apakah sekolah itu layak menjalankan sekolah gratis atau tidak.

Hingga tatap muka selesai, forum belum menyepakati langkah yang akan dilakukan Pemprov Sumsel guna mengatasi hal itu. Media massa dan pengamat setuju mengawal program itu karena untuk kepentingan masyarakat. Alex Noerdin minta agar pers dan kalangan akademisi mengawal program sekolah gratis dan berobat gratis. Selain itu Alex Noerdin bertekat untuk minta bantuan BPKP untuk mengaudit sekolah yang menolak program gratis meskipun nantinya ada korban.

Baru 60 Persen Lahan Bersertifikat

A RIVAI – Hingga kini, baru 60,14 persen lahan Kota Palembang yang telah disertifikasi dengan luas lahan mencapai 45.672 hektare. Padahal, BPN Kota Palembang telah meluncurkan program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) untuk memacu percepatan sertifikasi tanah.

"Kendalanya banyak bersumber ke pemilik lahan," kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang, H M Hikmad, akhir pekan lalu.

Di antaranya, kata Hikmad, minimnya alas hak atau tanda bukti atas kepemilikan lahan. Lalu, kesadaran masyarakat atas pentingnya memegang sertifikat legal yang dikeluarkan oleh BPN masih sangat rendah. “Serta penyediaan sarana dan prasarana yang ada di kota Palembang juga masih menjadi kendala,” bebernya.

Padahal menurutnya, BPN berupaya mempermudah pengurusan sertifikat kepemilikan atas tanah bagi para pemohon (pemilik tanah, red). Namun, masih saja ada masyarakat yang enggan untuk menguruskan sertifikatnya ke BPN Kota Palembang.

Untuk kota Palembang saja sisa lahan yang belum bersertifikat masih sebanyak 39,86%. Hal ini juga menurutnya menjadi salah satu target dirinya selama menjabat di Kota Palembang ini. “Pokoknya kita akan berusaha untuk mensertifikasi lahan seluas-luas di Kota Palembang,” katanya.

Disamping itu, Hikmad juga mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membagikan secara simbolis 21 sertifikat kepada pemilik tanah yang ada di Kecamatan Seberang Ulu I. Sertifikat itu berasal dari program BPN Larasita.

“Sertifikat sudah siap terbit dan tinggal diserahkan saja kepada para pemohonnya. Dan kita harapkan selanjutnya juga seluruh berkas pemohon dapat segera terselesaikan,” tukasnya.

Tak hanya itu, jumlah pengurusan sertifikat Larasita setelah penerapan kebijakan Clean and Clear bagi berkas para pemohon ternyata meningkat tajam.Yang semula sekitar 60 pemohon melonjak dua kali lipatnya.(Sumeks)

Mega Menang Telak di Dusun TK

PALEMBANG, SRIPO — Pamor Capres Megawati Soekarnoputri masih cukup besar di Sumsel. Meski LSI mengklaim SBY-Boediono unggul dengan perolehan suara 52,43 persen, Mega-Pro 41,96 persen, dan JK-Win 5,16 persen, sejumlah daerah berhasil dimenangkan Mega-Pro.

Di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Ujan Mas Muaraenim, tempat kelahiran Taufik Kiemas, Megawati menang telak atas SBY dan JK. Dari tiga TPS setempat, Mega-Pro unggul dengan 969 suara disusul SBY-Boediono 54 suara, dan JK 10 suara.

Pemantauan Sripo di TPS I pasangan Mega-Pro meraup 311 suara, SBY-Boediono 14 suara dan JK hanya satu suara. Di TPS 3, pasangan Mega-Pro (307), SBY-Boediono (26) dan JK (6). Sedangkan di TPS 3, Mega-Pro (351), SBY-Boediono (14) dan JK (10).

Begitu pula di Kota Prabumulih. Capres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto itu unggul dari pasangan capres lainnya dengan perolehan suara 40.910.

Sementara pasangan SBY-Boediono berada di urutan kedua dengan suara 35.220 dan JK-Wiranto memperoleh 4.973 suara.

Data itu diperoleh dari penghitungan suara (real count) Tim Pemenangan Mega-Pro Kota Prabumulih pukul 17.30, Rabu (8/7). Pasangan Mega-Pro unggul di 3 kecamatan, yakni Prabumulih Barat, Cambai dan Rambang Kapak Tengah (RKT).

“Dari 81.103 suara yang masuk atau seluruh pemilih yang menggunakan hak suaranya di Prabumulih, pasangan Mega-Pro unggul,” ujar Ketua Tim pemenangan Mega-Pro, Andriansyah Fikri SH.

Pasangan SBY-Boediono unggul di tiga kecamatan lainnya, yakni Prabumulih Timur, Prabumulih Selatan dan Prabumulih Utara. Sementara pasangan Jk-Wiranto berada di urutan ketiga dan perolehan suaranya tidak ada satu pun yang menang di tingkat kecamatan.

Rincian perolehan suara di enam kecamatan se-Kota Prabumulih adalah Kecamatan Prabumulih Timur, Mega-Pro (11.782), SBY-Boediono (13.033) dan JK-Win (1737). Di Prabumulih Barat, Mega-Pro (8.902), SBY-Boediono (5.564), JK-Win (807).

Prabumulih Selatan, Mega-Pro (3.808), SBY-Boediono (4.347), dan JK-Win (553). Kecamatan Cambai, Mega-Pro (5.964), SBY-Boediono (1.616) dan JK-Win (346). Rambang Kapak Tengah, Mega-Pro (3.131), SBY-Boediono (2.189), dan JK-Win (413).

Sementara di Kecamatan Prabumulih Utara, pasangan Mega-Pro (7.323), SBY-Boediono (8.471), dan JK-Win (1.117).

Fikri mengimbau seluruh kader untuk mengawal hasil perolehan suara yang diperoleh di Kota Prabumulih itu.

“Kita akan kawal hasil perolehan suara ini. Namun, yang paling utama kita sangat bersyukur dengan apa yang kita raih ini,” imbuh Fikri.

Gubernur Contreng

Di Palembang, tepatnya di TPS 03 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, tempat Gubernur Sumsel H Alex Noerdin tinggal, Mega-Pro unggul dengan 174 suara, SBY-Boediono (169), sedangkan pasangan JK-Wiranto (22).

Di TPS 03 ini jumlah pemilih yang menyalurkan hak suara sebanyak 266 suara, termasuk enam pemilih yang menggunakan KTP. Sedangkan golput mencapai 208 orang. Alex Noerdin, yang datang ke TPS pukul 09.30 bersama istrinya Hj Eliza, mengatakan, siapa pun yang terpilih harus didukung karena itulah pilihan rakyat.

“Mari laksanakan Pilpres dengan jujur, adil dan damai,” kata Alex Noerdin.

Kedatangan Alex Noerdin ini disambut hangat oleh masyarakat dan ketua dan pengurus Kelompok Penyelenggara Pemilihan Suara (KPPS) bahkan usai melakukan penyontrengan, hampir semua petugas KPPS/TPS 03 berfoto bersama.

Namun, antusias masyarakat ini tidak memberikan pengaruh pada calon presiden dan wakil presiden pilihan.

Hal itu terbukti, JK-Win yang dijagokannya kalah telak.

Sementara di TPS 15 Komplek SD Negeri 23 Kampus Palembang, tempat Wakil Gubernur Sumsel Eddy Yusuf dan keluarga mencontreng, pasangan SBY-Boediono unggul 188 suara, Mega-Pro 109 dan JK-Win 46 suara. Kendati begitu, angka Golput cukup tinggi dengan angka 303 orang tidak memilih.

Dari Banyuasin dilaporkan, SBY-Boediono untuk sementara unggul. Dari sejumlah TPS, tiga kecamatan hampir seluruhnya memenangkan pasangan incumbent ini. Urutan kedua ditempati Mega-Pro dan disusul JK-Win.

Di Desa Sendamukti Kecamatan Pulaurimau, pasangan SBY-Boediono unggul dengan 144 suara, Mega-Prabowo 70 suara, dan JK-Win 23 suara. Di TPS Ringinharjo, SBY-Boediono (302), Mega-Prabowo (23) dan JK-Win (10).

SBY Unggul

Pasangan SBY-Boediono menang telak di dua TPS yang merupakan basis kekuatan Mega-Pro. Di TPS 12 Kelurahan Talangsemut Kecamatan Bukit Kecil, tempat Walikota Palembang Walikota Eddy Santana dan istri, Ny Srimaya mencontreng, SBY-Boediono unggul 177 suara disusul Mega-Pro (93), dan JK-Win (25).

Eddy Santana adalah Ketua DPD PDIP Sumsel. Di TPS ini ada 485 mata pilih, tapi hanya 300 pemilih yang menggunakan hak suara dengan 5 suara tidak sah. Sementara 180 pemilih tidak memberikan hak suara.

SBY-Boediono unggul pula di TPS 21 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan IB I, tempat Wakil Walikota H Romi Herton dan Ny Masyitoh memberikan suaranya. Romi Herton merupakan Ketua Tim Sukses (Timses) Mega Pro.

Rekap Suara Pilpres di Palembang Bakal Lebih Cepat

PALEMBANG, KAMIS - KPUKota Palembang memperkirakan bahwa rekapitulasi hasil pilpres 2009 ditingkat KPU Kota Palembang bakal lebih cepat dari jadwal.

Diperkirakan rekapitulasi di KPUKota Palembang bisa dilaksanakan tanggal 13-14 Juli 2009. Jadwal secara nasional rekapitulasi suara ditingkat KPUkabupaten/kota adalah tanggal 16-18 Juli 2009.

"Namun untuk mempercepat rekapitulasi harus melalui koordinasi dengan pihak terkait seperti tim sukses, saksi pasangan calon, panwaslu serta pihak kepolisian setempat," kata anggota KPUKota Palembang Abdul Karim, Kamis (9/7).

Menurutnya jadwal yang dibuat adalah secara nasional. Namun di daerah bila memungkinkan lebih cepat dilakukan rekapitulasi dapat segera dilakukan. (Sripo)

Giliran Evaluasi Camat-Lurah

PALEMBANG, Sumeks – Usai mengevaluasi kinerja pejabat eselon II setingkat Kepala Dinas (Kadin), Wakil Walikota Palembang, H Romi Herton SH MH mengaku tengah mengevaluasi kinerja Camat dan lurah. Bahkan, ia memastikan dalam waktu dekat bakal terjadi roling.

“Ibaratnya, Camat-Lurah sekarang ini sedang di pantau menggunakan CCTV. Nanti mereka di rolling ke tempat yang lebih baik,” ujar Romi usai melakukan pencontrengan di TPS 21 Kel Lorok Pakjo Kec IB I, kemarin pagi (8/7).

Paling tidak, usai mencopot posisi Drs Ali Zaman M Nur sebagai Kepala Badan (Kaban) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK), 6 Juni lalu, satu posisi Kepala Bagian (Kabag) saat ini terjadi kekosongan. Posisi dimaksud adalah Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) yang ditinggal Drs Rosidi yang kini menggantikan posisi Ali Zaman. “Posisi inilah salah satu yang akan di isi oleh Camat,” jelasnya.

Mengenai kasus senjata api (senpi) Syf, Kabid PU Bina Marga Palembang, menurut Romi, telah ditindaklanjuti. Syf dilaporkan ke Siaga Ops Polda Sumsel 30 Juni lalu dalam kasus perbuatan tidak menyenangkan karena melakukan pengancaman senpi dikatakan Romi telah di panggilnya.

Nah, dari keterangan Syf kepada Romi, dia tidak membawa senjata api. “Dulu, dia punya senjata api. Tapi sudah ditarik. Tapi itu sudah lama. Saat kejadian baru-baru ini, Syf tidak membawa senjata. Dia tidak mengakui membawa senpi,” ujar Romi menjelaskan.

Dikatakannya, sebelum kejadian Syf sempat di telpon. Dalam percakapan via phone mempertanyakan masalah proyek, Syf mendapat caci maki dan disuruh datang. “Makiannya kasar. Wajar kalau Syf terpancing. Tapi intinya, dia (Syf,red) tidak membawa senjata,” ucapnya.

Meski secara lugas, Romi mempercayai bawahannya tersebut, secara gentle ia menyerahkan masalah tersebut ke pihak berwajib. “Di mata saya pak Syf kategorinya baik. Tapi, masalah ini biarlah nanti polisi yang handle (menangani),” tukasnya.

Diketahui, kasus dugaan pengancaman senpi oleh Syf dilaporkan oleh sekretaris Keluarga Besar Putra dan Putri Polri (KBPPP) Sumsel, John Kenedy SH (47), warga Griya Putra, Kecamatan IB I, Palembang. Laporan tertuang dalam LP/371-B/VI/2009-Siaga Ops Polda Sumsel tertanggal 30 Juni 2009. Dari keterangan Jhon Kenedy, Syf menodongkan senpi ke muka temanya Ferdi Ali Gofur. Kejadiannya di sekitar Musim Café, Hotel Swarna Dwipa, Jl Tasik, Palembang, Sabtu (27/6) sekitar pukul 18.30 WIB. Masalahnya tentu saja urusan proyek di PU BM Palembang.

Kasus ini, sempat menjadi sorotan dua fraksi di DPRD Kota Palembang, Golkar serta PKS. Bahkan, Golkar meminta sanksi ditegakan bagi Syf dengn menon-aktifkannya.

Rekapitulasi Hasil Pilpres Tetap Sesuai Jadwal

PALEMBANG, Sripo - KPU Provinsi Sumsel tidak memberi izin bagi KPU Kota Palembang yang ingin melakukan rekapitulasi lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Rekapitulasi suara hasil Pilpres 2009 tetap sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU.

Ketua KPU Kota Palembang Eftiyani yang dihubungi mengatakan, dari hasil konsultasi KPU Provinsi Sumsel ke KPU diputuskan bahwa rekapitulasi ditingkat KPU kabupaten/kota sesuai jadwal. "Artinya KPU kabupaten/kota baru bisa merekap mulai tanggal 16 Juli mendatang. Izin yang kami minta tidak dikabulkan," ujar Efti, Kamis (9/7).

Menurut Efti keinginan dari pihaknya untuk mempercepat rekapitulasi karena melihat proses rekapitulasi ditingkat PPK se Kota Palembang nyaris rampung. Saat ini menurutnya PPK Seberang Ulu I dan Bukit Kecil telah menyerahkan hasil rekapitulasi ditingkat PPK.

"Tadi sebelum saya pulang dua PPK, Seberang Ulu I dan Bukit Kecil telah menyerahkan rekapitulasi suara hasil pilpres. Mungkin segera menyusul Ilir Timur II dan seterusnya," jelasnya.

Lebih lanjut, diperkirakan malam ini hasil rekapitulasi dari tiap PPK di Kota Palembang akan mengalir ke KPU Kota Palembang. Namun dengan adanya perintah tersebut maka rekapitulasi ditingkat KPU Kota Palembang belum bisa segera dilaksanakan karena harus sesuai jadwal.

Pemilih Tambahan Capai 3.700

PALEMBANG Sumeks - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Palembang mencatat sebanyak 3.700 pemilih yang mengunakan KTP di luar daftar pemilih tetap (DPT). Anggota KPUD kota Palembang bidang logistik, Rudianto Pangaribuan menjelaskan, jumlah tersebut tak melebihi dua persen dari total DPT yang ditetapkan 1.076.287.

"Di Palembang terdapat 2.270 TPS. Berarti di setiap TPS rata rata pemilih dengan mengunakan KTP hanya 2 hingga 3 pemilih," jelas Rudi di kantornya kemarin.

Ia menambahkan, meski jumlah pemilih yang mengunakan KTP mencapai lebih dari 3000 orang, namun tak ada masalah dengan surat suara. Katanya, tak ada pemmintaan surat suara ke KPUD Palembang. Demikian juga dengan peminjaman surat suara oleh KPPS ke KPPS lain.

"Karena jumlahnya sangat kecil, KPPS cukup mengambil surat suara 2 persen cadangan. Itu pun dengan asumsi semua pemilih menggunakan hak pilihnya. Di KPUD Palembang surat suara untuk pemilu cadangan sebanyak 1000 lembar, malah tak di gunakan sama sekali," katanya.

Rudi menambahkan, pihaknya tak memiliki perhitungan cepat maupun real count seperti halnya C1 IT pada pemilu legislative lalu. Menurutnya, lembaga KPU akan tetap melakukan perhitungan manual sesuai dengan tahapan pemilu presiden. "Program C1 IT tidak bisa diaplikasikan di KPU RI, sehingga tak ada real count. Kami akan tetap melakukan rekap manual," jelasnya.

Berdasarkan jadwal dan tahapan pemilu presiden, rakapitulasi di tingkat PPS akan berlangsung 9 hingga 10 Juli. Setelah itu, pada timgkat PPK 10 hingga 15 Juli. "Untuk rekapitulasi tingkat KPUD kabupaten/kota akan dilakukan pada 16 hingga 18 Juli. Sementara rekapitulsi di tingkat KPUD Provinsi 19 hingga 21 Juli,’ jelas Rudi lagi.

Sementara itu, ketua KPUD Kota Palembang, Eftiyani mengatakan, tak ada kekurangan surat suara di setiap wilayah. "Tak ada yang mengalami kekurangan surat suara. Padahal kami sudah menyiapkan blanko khusus untuk mengatasi kemungkinan terjadinya mutasi surat suara antara KPPS," katanya.

Disoal tentang adanya surat suara yang tak terdistribusi ke TPS 18 Kelurahan Lorok Pakjo pagi kemarin, Ketua KPUD Kota Palembang Eftiyani mengakui masalah tersebut terjadi karena faktor human error saat melakukan packing logistik surat suara ke kotak suara. "Petugas kita lupa memasukkan surat suaranya ke kotak suara. Tapi masalah itu sudah teratasi, kami menerima laporannya sekitar pukul 08.05 WIB dari KPPS setempat. Saat itu kami langsung distribusikan surat suara. Pemilihan tetap terhenti sebentar, tapi tak ada masalah," katanya.

IT II Terima 478 Kotak Suara

YOS SUDARSO – Giliran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) IT II menerima 478 kotak suara. Pendistribusian dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang ini diterima secara resmi ketua PPK IT II Ramlan Isman disekretariatan PPK IT II, Jl Yos Sudarso Palembang.

Untuk menjaga keamanan kotak suara dari orang yang tidak bertanggung jawab, ratusan kotak suara tersebut untuk sementara diletakkan di Sekretariat PPK IT II dan Balai Kecamatan IT II. "Karena ruang sekretariat tidak cukup, untuk sementara penyimpanan kotak suara disimpan di balai Kecamatan IT II," ujar Ramlan Isman, ketua PPK IT II saat ditemui di ruangannya, kemarin.

Saat ini, terangnya, dirinya belum begitu khawatir atas keamanan kotak suara. Karena masih bisa disimpan di dua tempat yang dimaksud. "Untuk pengamanan kotak suara, kita mendapatkan bantuan dari personel kepolisian yang stand by dikantor (Sekretariat PPK,red) sehingga kita tidak khawatir atas keamanan kotak suara, sebab telah dijaga oleh polisi," ungkapnya.

Ramlan mengatakan, saat ini PPK IT II belum menerima bilik suara. Hal ini memang belum dikirim oleh KPU Kota Palembang. Tapi untuk bilik suara, diakuinya bahwa secepatnya bilik suara akan segera dikirim begitu semua kotak suara selesai didistribusikan. "Kita dijanjikan secepatnya bilik suara akan segera menyusul. Sehingga sebelum pelaksanaan hari pencoblosan semua logistik akan selesai didistribusikan,"jelasnya.

Di tempat terpisah, Andre, anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) IT II mengatakan, pihaknya akan terus melaksanakan pemantauan hingga semua logistik selesai didistribusikan oleh KPU. "Pemantauan terhadap logistik akan terus dilakukan hingga semua logistik selesai didistribusikan hingga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS),” jelasnya.

Khusus pengamanan kotak suara yang baru datang ini, tambahnya, hal ini diserahkan kepada personel kepolisian untuk pengamanannya. "Pengamanan ini sudah diatur dalam prosedur tetap (protap) terhadap arsip negara termasuk juga dengan logistik pemilu," tuturnya.(Sumeks)

43 Guru Madrasah Terima SK CPNS

PALEMBANG Sumeks - Sebanyak 43 guru madrasyah terima SK (Surat Keputusan) CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Penyerahan SK dipusatkan di Aula Departemen agama (depag) SumseL, kamis (2/7) lalu. Menurut Kakanwil Departemen Agama (Depag) Provinsi Sumsel, Drs H Najib Haitami MM, penyerahan SK CPNS kepada 45 tenaga honor masuk data Base, mereka terdiri dari 43 guru madrasah dan dua orang penyuluh agama.

"Saat ini ada 76 tenaga honor tinggal menunggu SK yang sedang diproses tanda tangan mudah-mudahan segera selesai,"ujar Najib. Dikatakannya, total tenaga honor di lingkungan Depag Sumsel masuk data Base tahun 2009 sebanyak 628 orang. Dari data tersebut 416 orang SK CPNS sedang diproses di Jakarta, sedangkan 212 orang lainnya sudah diserahkan.

"Mereka yang masuk data Base, baik guru maupun tenaga honor lainnya rata-rata, memiliki masa kerjanya paling rendah diatas tiga tahun, baru SK CPNS-nya dikeluarkan BAKN (Badan Administrasi Keuangan Negara),"tuturnya.

Selain dari tenaga honor yang masuk data Base, lanjut Najib, ada 180 orang CPNS dari jalur umum. Bagi CPNS ini setelah mendapat SK nantinya akan mengikuti diklat prajabatan, dimana ini juga merupakan salah satu penentu syarat kelulusan mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Usai menerima SK CPNS, gaji bakal mereka terima baru sekitar 80 persen dari total gaji , hal ini sudah menjadi peraturan pemerintah lamanya sekitar satu tahun,"ungkap Najib

Terkait masih banyaknya guru belum masuk data Base, najib menuturkan hal itu masih akan diusulkan sesuai dengan formasi dari pusat apakah masih ada atau tidak. "Khusus tenaga honor telah masuk data Base diharapkan tahun 2009 sudah mendapat SK CPNS,"tandasnya

Pempek Palembang di Indonesia Festival 2009 Ottawa

PEMPEK Palembang dalam Indonesian Festival 2009 Ottawa. Baru baru ini dipertengahan bulan Juni 2009, bertepatan dengan musim summer yang cerah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ottawa melaksanakan even tahunan yaitu Indonesian Festival dengan menampilkan berbagai jenis atraksi yang bertempat di gedung Caraka Nusantara dan halaman belakang kantor Kedutaan RI.

Berbagai jenis kegiatan dilaksanakan di ruangan Caraka Nusantara yang dimulai dengan berbagai pameran hasil kerajinan tangan Indonesia mulai dari berbagai tipe furniture yang terbuat dari bahan rotan, berbagai jenis lukisan, kerajinan tangan dari kayu, batik dan masih banyak lagi yang lainnya.

Acara ini dimulai pukul 09.00 pagi sampai pukul 15.00 sore hari yang dikunjungi oleh banyak orang tidak hanya masyarakat Indonesia saja, tetapi sebagian besar masyarakat kanada sendiri turut berpartisipasi baik yang sengaja datang dari rumah atau kebetulan lewat didepan kantor kedutaan dan ingin tahu ada perayaan apa dikantor tersebut.

Pada kesempatan ini, gamelan jawa turut memeriahkan acara dengan berbagai jenis lagu yang dibawakan oleh para pelajar Indonesia di Ottawa. Juga tidak ketinggalan Tari Belibis dari Bali turut menghangatkan suasana dengan aksinya yang mempesona.

Pada kesempatan ini juga panitia memberikan kesempatan pengunjung untuk berpartisipasi dengan menanyakan langsung kepada para pemain gamelan tentang cara memainkan alat musik tersebut, juga dijelaskan asal usul musik traditional tersebut yang merupakan salah satu warisan kebudayaan hindu budha di Indonesia yang telah dikenal dimulai sejak zaman Majapahit.

Selanjutnya para pengunjung dengan suasana yang santai akan menikmati berbagai jenis masakan traditional Indonesia yang terletak dihalaman belakang kantor dengan memasang tenda tenda, dimana saalah satu masakan favorit pempek palembang dengan cepat diserbu pengunjung sehingga dengan cepat pula dagangannya habis.

Tapi para pengunjung yang tidak kebagian tidak perlu kecewa karena sate ayam, ayam bakar, nasi goreng, gudeg jokja, soto ayam, ketoprak, berbagai jenis makanan kering dari kerupuk, indomie, dodol, kecap dan lain lain turut memeriahkan suasana.

Apalagi dengan cuaca cerah para pengunjung dapat membeli berbagai minuman segar, dari es cream, es buah dan minuman kaleng lainnya. Ada juga yang merasa kecewa karena mereka merasa antrian untuk sate terlalu lama, tapi secara umum para pengunjung merasa puas dengan berbagai jenis masakan disini, terutama harga yang ditawarkan jauh dibawah harga rata rata jajanan pasar Ottawa.

Pihak penyelenggara festival juga memberikan tenda khusus untuk anak anak, dimana mereka diberikan kesempatan untuk berkreasi mulai permainan menggunting huruf, mewarnai dan lain lainnya, semua berjalan lancar. Dari pagi sampai siang hari para pengunjung yang datang silih berganti, layaknya seperti pasar traditional.

Lapangan parkir kedutaan terlihat penuh dengan kendaraan yang keluar dan masuk, juga para pejalan kaki dan naik sepeda turut meramaikan Indonesian festival 2009 ini. Kegiatan seperti ini di Ottawa masih sedikit sekali, namun demikian suasana aman, tertib, dan bersih tetap menjadi prioritas utama panitia. (Sripo)(letjen1962@yahoo.com)

5 Delegasi Pantau Pilpres

PALEMBANG Sumeks - Lima delegasi dari lima negara akan turut memantau pelaksanaan pemilu presiden (pilpres) di Sumsel. Kelima delegasi tersebut menurut rencana akan melakukan peninjauan ke lima tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di kota Palembang.

Kelimanya H E Mr Ghanim Thaha Al Shebly (dari Irak) selaku Ambasador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Iraq in Australia), Mr Y Kubashev (dari Kazakhstan) selaku Deputy Director Departement of Asia Africa ministry of Foreign Affairs, Mr Zeng Jianhua (dari Cina) selaku Director Department of Asian African Latin American Affairs Chinese People's Institute of Foreign Affairs.

Lalu Jishnu Roy Chodhury (dari Bangladesh) selaku Sekretaris Pribadi Menlu Bangladesh dan Mrs Manuela Leong Pereira selaku Commissioner. "Kelima delegasi akan melihat cara pencontrengan pemilu, termasuk bagaimana pengawasan Pemilu ini. Yang jelas mereka akan melihat proses dari awal hingga akhir pelaksanaan Pemilu di kota Palembang," ujar Tarech Rasyid, Koordinator Program Sekolah Demokrasi Yayasan Puspa mengataka, di Hotel Novotel, kemarin (7/7)

Kelima delegasi juga melakukan dialog langsung dengan Gubernur Sumsel Ir Alex Noerdin dalam workshop tersebut. Mrs Manuela Leong Pereira, delegasi dari Timor Leste sempat menanyakan apakah ada gejolak pasca keluarnya putusan MK, kemarin. Alex menjelaskan, situasi dan kondisi Sumsel dalam keadaan aman. Hingga diharapkan tidak ada kendala dalam pelaksanaan pilpres hari ini.

"Di kota Palembang, hal ini sudah dilakukan sosialisasi melalui TV dan radio. Bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses melalui TV karena daerahnya terpencil, bisa mengakses melalui RRI dan terutama radio. Yang kedua menggunakan mobil penerangan dan juga melalui media masa dan hanya ini yang bisa kita lakukan karena waktunya sangat mepet," bebernya.

Soal kecurangan dalam pemilu, tentu ada saja terjadi. Tak terkecuali dalam pemilihan presiden AS beberapa waktu lalu. Untuk meminimalisir kecurangan dalam pemilu, digunakan tanda bukti telah melakukan pencontrengan dengan jari yang dicelupkan pada tinta. "Kalau tidak, malu dong kita karena ada kecurangan. Dari sini mereka belajar banyak dari kita. Bangladesh maupun Timor Leste belum tentu lebih baik dari kita. Walau ada dari Australia, mereka juga banyak belajar dari pemilu kita ini. Jadi menguntungkan dua belah pihak, apalagi kita tidak mengeluarkan biaya sedikit pun" tutur Alex.

Palembang Inflasi 0,19 Persen

PALEMBANG, Sripo - Bulan Juni 2009, kota Palembang mengalami inflasi sebesar 0,19 persen yang ditunjukan oleh kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,75 pada bulan Mei menjadi 115,95 di bulan Juni, sementara secara nasional inflasi sebesar 0,11 persen.

Laju inflasi tahun kalender (januar-Juni 2009) adalah 0,03 persen, sedangkan laju inflasi year on year mencapai 2,92 persen.

Kepala BPS Sumsel Hasla menjelaskan, inflasi kota Palembang disebabkan oleh kenaikan IHK dpada lima kelompok pengeluara yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,40 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,27 persne, kelomp9ok perumahan, air, listirk dan bahan bakar 0,12 persen.

Sementara kelompok kesehatan naik 0,03 persen dan kelompok transportasi serta komunikasi mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen. "Inflasi terjadi karena beberapa faktor lain," kata Haslani.

Berdasarkan pemantauan harga pada 66 kota di Indonesia menunjukkan bahwa 47 kota mengalami inflasi dan 19 kota mengalami depflasi.

Inflasi tertinggi terjadi di kota Tarakan 1,44 persen dan inflasi terendah di kota Medan, Depok dan Bekasi 0,01 persen. Sementara deflasi tertinggi terjadi di kota Ambon -2,70 persen dan deflasi terendah tejradi di kota Banda Aceh -0,02 persen.