Pemkot Perketat Belanja Pegawai

PALEMBANG – Pemerintah kota ini, tahun 2010 bakal mengefisiensikan atau memperketat belanja pegawai. Menurut Wali Kota Ir H Eddy Santana Putra MT, ia hanya minta 40 persen belanja pegawai dan 60 persen pembangunan.

“Prinsipnya tahun 2010, anggaran belanja harus pro-rakyat. Artinya, untuk kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor,” ujar Wako Eddy kepada wartawan, kemarin.

Ia menjelaskan, jika dikalkulasi total APBD tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan APBD 2009. Sekitar Rp1,3 triliun plus atau Rp1,4 triliun. Sedangkan, sektor yang menjadi prioritas, di antaranya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan jalan serta lampu.

Wakil Wali Kota Palembang, Romi Herton menambahkan, tahun 2010 Pemkot tetap mengutamakan efisiensi anggaran, khususnya belanja pegawai. "Saya minta gaji dan lain-lain 30 persen atau paling besar 40 persen. Lebihnya, 60 persen untuk kepentingan rakyat.”

Bagaimana dengan anggaran tahun lalu? Kata Wawako, tidak perlu memandang masa lalu. “Yang penting kita jadikan bahan evaluasi. Menjadi sorotan efisiensi perjalanan dinas. Nanti perjalanan dinas akan menjadi kontrol sekretariat langsung.”

Lanjutnya, setiap perjalan dinas bakal mendapat perhatian khusus. "Kalau perjalanan dinas diperlukan dan memang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palembang, tidak jadi persoalan," tuturnya. Begitu juga perjalanan dinas Wako dan Wawako.

Menurut Romi, Wako perlu melakukan perjalanan dinas, karena bertujuan untuk membangun komunikasi. Juga menciptakan kota internasional. Di samping, akselerasi pembangunan di kota ini makin baik.

“Khusus akselerasi ini kita butuh dukungan dari pemerintah pusat. Sekarang ‘kan era otonomi daerah. Sepatutnya pemerintah pusat betul-betul memberikan kesempatan daerah untuk bisa lebih cepat maju,” bebernya lagi.

Begitu pula masalah pajak pusat dari daerah harus ada pembagian yang jelas. “Jangan seperti sekarang 70 persen untuk pusat, 30 persen daerah. Kapan daerah bisa maju. Harusnya dibalik.”

Lebih jauh dijelaskan, salah satu program pembangunan bidang kesehatan, Pemkot melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang tahun 2010 bakal membangun satu lagi puskesmas di Karya Jaya. "Wako maunya ada puskesmas yang bagus dan besar di setiap perbatasan Kota Palembang," ujar Gema Asiani MKes, kepala Dinkes Kota Palembang, kemarin.

Tahun 2009, Dinkes membangun puskesmas Alang-Alang Lebar di perbatasan Palembang-Banyuasin bersamaan dengan pembangunan Kantor Camat AAL. "Dananya sekitar Rp2 miliar, operasional diperkirakan akhir tahun 2009.”

Menurut Gema, untuk pembangunan puskesmas Karya Jaya sendiri, anggarannya belum dapat dipastikan. Masih bergantung dengan pengesahan APBD 2010. "Total puskesmas di Palembang tahun ini sebanyak 39 puskesmas, ditambah satu puskesmas tahun depan," ujarnya.

Bagaimana dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota? Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dra Hj Sumaiyah MZ MM mengatakan, sepanjang Januari-September, capaian pajak daerah Kota Palembang Rp61,5 miliar atau terealisasi 75 persen dari target PAD tahun 2009 Rp 77 miliar. Pajak daerah ini meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan (PPJ), dan pengelolaan bahan galian C. Dari total pajak daerah yang terealisasi, PPJ memberikan kontribusi pajak tertinggi Rp34,4 miliar dari target Rp40 miliar. Sementara yang terkecil pajak galian C Rp330 juta dari target Rp920 juta.(Sumeks)

Ramai-Ramai Bersihkan Pasar Simpang Keramasan

KERTAPATI - Petugas Pasar Simpang Keramasan melakukan pembersihan di sepanjang lokasi pasar, kemarin (30/10). Sebetulnya, ini merupakan kegiatan rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan. Namun menjelang penilaian Piala Adipura, kegiatan ini makin ditingkatkan untuk mempertahankan penghargaan yang telah diraih Kota Palembang.

Petugas Pasar Simpang Keramasan dibantu warga sekitar. Bersama-sama mereka menggunakan sapu lidi, cangkul, dan sekop untuk mengangkat semua sampah yang ada dipasar. Pembersihan dilakukan sejak pagi hingga tengah hari. Hasilnya, semua sampah yang dibuang oleh masyarakat di seberang tempat mampu dikumpulkan.

"Pembersihan Pasar Simpang Keramasan ini merupakan kegiatan rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai upaya kita untuk mendukung program Pemerintah Kota Palembang dalam melestarikan Piala Adipura," ujar Palar, ketua Pasar Simpang Keramasan, di sela-sela pembersihan.

Bahkan, pihaknya pun telah membuat beberapa tong sampah secara swadaya, untuk menampung semua sampah. Sedangkan, bagi para pedagang disediakan keranjang sampah untuk penampungan sementara dari setiap kegiatan pasar. "Selanjutnya, sampah ini dibuang ke tong penampungan dan selanjutnya diangkat oleh Dinas Kebersihan Kota (DKK)," tegasnya.

Palar mengimbau, agar warga dan para pedagang ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar, dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat baik di trotoar dan median jalan. “Sebab kecamatan, kelurahaan dan PD Pasar terus mengontrol kebersihan Pasar Simpang Kerasamasan. Mereka pun, memberikan arahan kepada kepala pasar untuk menjaga kebersihan pasar ini," ungkapnya.

Sementara itu, Abab (35), koordinator lapangan Pasar Simpang Keramasan, mengajak, warga dan pedagang untuk saling bahu-membahu dalam menjaga kebersihan Pasar Simpang Pasar Keramasan ini. "Agar ke depannya Pasar Simpang Keramasan bisa lebih baik dengan kondisi lingkungan yang bersih, dalam mendukung program pemerintah Green, Clear and Blue sehingga Piala Adipura dapat kembali dipertahankan," pungkasnya.(Sumeks)

Wako: Akan Muncul 4 Nama

PALEMBANG - Sekretaris Daerah Kota Palembang, Marwan Hasmen bakal pensiun Desember mendatang. Lantas, siapa yang bakal menggantikan posisinya?
Belum dapat dipastikan. Yang jelas, isu yang beredar di lingkungan pemerintah kota (pemkot) sejumlah nama sudah diusulkan untuk menempati jabatan tertinggi karier birokrasi di pemerintahan kabupaten/kota tersebut. Mereka dianggap sudah memenuhi syarat. Di antaranya, sudah menjabat dua kali kepala dinas dan asisten.

Siapa eselon II itu? Sumber Sumatera Ekspres menyebut ada nama Dra Sumaiyah MZ (kadispenda Kota), Ir Afriadi S Busri CES (asisten II Perekonomian dan Pembangunan), Husni Thamrin (asisten III), H Abdullah Farhan AS (kadisdukcapil), dan Eddy Asuardi (kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan). “Nama-nama itu sudah memenuhi syarat. Bahkan, ada yang pernah diusulkan bersamaan dengan Pak Marwan Hasmen,” kata sumber tadi.

Sayang, Wali Kota Ir H Eddy Santana Putra MT belum mau menyebut siapa nama yang tengah ia kaji. Yang jelas, kata Eddy, karena Sekda sudah memasuki masa pensiun, akan ada calon pengganti.

"Semua sudah diatur dalam peraturan yang berlaku," ujar Wako. Menurut dia, akan muncul 3-4 nama kandidat sekda kota. “Soal nama yang Anda sebutkan bisa saja. Semua punya kompetensi. Selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan, semua layak jadi sekda,” bebernya lagi.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Palembang, Harnojoyo SSos mengatakan, sekda merupakan jabatan karier. “Yang layak menjabat sekda pasti yang profesional dan betul-betul memiliki pengalaman mumpuni. Sudah menduduki beberapa dinas/instansi, kriterianya yang jelas itu," tukas Harnojoyo. Tapi sayangnya, dia tak mau merinci lebih detail kriteria calon yang pantas jadi sekda. "Itu hak prerogatif wali yang memilih, kita sekadar menyarankan," pungkasnya.(Sumeks)

Gotong Royong Bersihkan Sungai Pedado

LEBAK MURNI- Ratusan masyarakat yang tinggal di Jl Lebak Murni, kemarin melakukan gotong royong untuk membersihkan aliran Sungai Pedado sepanjang sekitar 2 km. kegiatan ini mendapat suppot dari personel Kodim 0418 Palembang dan Kecamatan Sako.

Letkol Asep T Rahman, Dandim 0418 Palembang mengatakan, kegiatan bersih –bersih sungai menurunkan tidak kurang 50 personel dari Kodim 0418 Palembang dan Koramil Sako. “Program ini sebagai bentuk dukungan TNi dalam menyukseskan program pemerintah mewujudkan kali bersih yang ada di Palembang. Sekaligus sebagai bentuk manunggal antara TNI dan rakyat,” ujarnya kemarin di sela-sela gotong royong.

Selain itu, katanya, kegiatan ini memang sudah menjadi kegiatan rutin dari TNI dan masyarakat dalam mewujudkan Kota Palembang yang bersih didukung penuh masyarakat yang tinggal di lokasi kegiatan. “Harapannya seusai kegiatan ini, masyarakat dapat terus melanjutkan dan menjaga agar yang sudah dikerjakan hari ini,” lanjutnya.

Yang terpenting saat ini menurutnya, adalah menumbuhkan kesadaran kecintaan masyarakat untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya tetap bersih. “Setelah itu, masyarakat akan sendiri akan merasa memiliki lingkungan tersebut, sehingga untuk menjaga kebersihan dapat dilakukan secara sendiri oleh masyarakat,” terangnya. Irwan Sazili, Camat Sako mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari Program Kali Bersih (Prokasih) yang diaksanakan secara rutin terhadap kebersihan sungai yang ada di Kecamatan Sako.(Sumeks)

BERITA FOTO: Terminal Bayangan 7 Ulu Ditutup

PETUGAS Dishub Kota Palembang memasang blok di bawah Jembatan Ampera, 7 Ulu yang dijadikan terminal bayangan, Senin (2/11). Pemasangan ini merupakan tindak lanjut larangan bagi travel dan bus AKDP dan diwajibkan menggunakan Terminal Karya Jaya, Palembang.(Sripo)

Ramai-Ramai Tes Kesehatan

PALEMBANG – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan kejaksaan tinggi seluruh provinsi, tahun ini menerima 1.383 calon pegawai negeri sipil (CPNS). Khusus Kejati Sumsel membuka pendaftaran bagi pelamar yang memiliki KTP di wilayah Sumsel. Kualifikasi pendidikannya S-1 Hukum, D-3 Komputer, D-3 Ekonomi, D-3 Administrasi, dan D-3 Sekretaris. Nah, selain menerima pelamar dari Sumsel untuk kualifikasi tersebut, Kejati juga menerima pendaftaran S-1 Akuntansi dan S-1 Komputer bagi pelamar dari 10 provinsi di Sumatera. Yakni dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan sendiri, Lampung, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini, pelamar CPNS Kejaksaan masuk tahap wawancara dan tes kesehatan. Pantauan koran ini kemarin, puluhan pelamar CPNS Kejaksaan dari D-3 terlihat melakukan tes kesehatan di RSMH Palembang. “Memang benar, yang tes kesehatan hari ini (kemarin) untuk pelamar D-3. Sedang yang S-1 sedang tahapan wawancara,” ungkap Kasi Penkum Kejati, Apandi SH, tadi malam.Bagaimana dengan tes CPNS se-Sumsel? Tes kesehatan ternyata menjadi hal yang wajib dilakukan. Salah satunya tes bebas narkoba. Kepala BKD Sumsel, Drs Muzakir MM mengatakan, para CPNS yang akan diterima nantinya harus bebas dari pengaruh narkoba. “Makanya, kita ada tes kesehatan, salah satunya untuk memastikan bebas dari narkoba.”

Nah, bagi kabupaten/kota yang melaksanakan tes kesehatan, biayanya akan ditanggung masing-masing daerah. Yang tidak mengadakan tes narkoba, bisa menunjuk rumah sakit tertentu. “Di sanalah nanti pelamar CPNS tes kesehatan dengan biaya sendiri,” beber Muzakir.

Sementara itu, ada tiga formasi yang kosong alias tidak ada pelamar sama sekali di lingkungan Pemkot. Satu formasi lain minim pelamar. Formasi yang kosong, yakni jurusan D-3 Teknik Geodesi mengisi jabatan surveyor pemetaan dengan alokasi 3 orang, D-3 Kelautan untuk jabatan petugas keselamatan pelayaran alokasi 2 orang, dan S-1 Agama Jurusan Huruf Arab Braile untuk posisi pembimbing pembaca huruf Arab Braile alokasi 2 orang.

Di sisi lain, pelamar S-1 Sistem Komputer jabatan pranata komputer minim pelamar. Padahal, alokasinya mencapai 14 orang. "Tidak bisa dipungkiri lulusan ke-empat jurusan ini jarang ditemui. Kalaupun ada banyak lulusan berasal dari Pulau Jawa,” kata H MY Badaruddin SH, MSi, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Palembang. Formasi ini akan dibiarkan kosong. "Sesuai petunjuk Men-Pan, formasi tidak bisa ditukar.”

Menurut Badaruddin, berkas pelamar CPNS Pemkot Palembang yang masuk sesuai jadwal akhir penutupan tanggal 29 Oktober lalu lebih dari 13 ribu. "Yang memenuhi syarat dan kita berikan nomor sekitar 7.873 pelamar, masih ada 400-500 berkas masih dalam proses verifikasi (seleksi administrasi)," katanya.

Untuk lokasi tes akademis (tertulis), ditentukan 8 titik yakni SMP Negeri 1, 17, dan 18, lalu SMA Negeri 1, 3, dan 10, dan SMK Negeri 2 dan 3. "Kita lihat dulu berapa jumlah pelamar, kalau tidak memungkinkan maka tempat ujian akan ditambah. Kita akan cari tempat lagi," tuturnya.

Di sisi lain, PT Pos Palembang melayani pengiriman berkas balasan lamaran terakhir tanggal 5 November. "Memang deadline pengiriman balasan dari BKD tanggal 5 November, tapi dari kami khusus BKD di bawah Kantor Pos Palembang yakni BKD Provinsi, Kota Palembang, Banyuasin, Muba, OI, dan OKI di-deadline pengiriman via Pos Palembang tanggal 4 November," kata M Wedha Pratama, Kepala Marketing PT Pos Palembang.

Sementara, BKD yang posisinya jauh atau bukan di bawah cakupan PT Pos Palembang seperti Pagaralam, Empat Lawang, Prabumulih, dan BKD lain yang jauh, di-deadline pengiriman tanggal 3 November. Di atas tanggal tersebut, maka pelamar disarankan untuk mengirim balasan lewat kantor pos yang se-kota/kabupaten dengan BKD yang dituju.(Sumeks)

Pemekaran Wilayah Harus Ada Desain dari Pusat

PALEMBANG - Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan bahwa pemekaran wilayah harus ada desain dari pusat. Pemekaran tidak semata-mata membawa aspirasi daerah saja, sebab pemekaran membutuhkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

Hal itu disampaikan oleh Alex berkaitan dengan wacara pemekaran Kota Palembang menjadi Kota Palembang Ilir dan Kota Palembang Ilir. Tetapi wacana membagi Kota Palembang sudah sejak zaman pemerintahan Belanda yang waktu itu berkuasa di Indonesia. "Yang sudah ada usulannya untuk dimekarkan dimoratorium, apalagi usulan yang masih baru," kata Alex, Selasa (3/11).

Dijelaskan bahwa 60 persen dari pemekaran wilayah tidak membawa hasil yang lebih baik bagi daerah. Namun untuk menggabungkan kembali daerah yang tidak berhasil dalam pemekaran dinilai tidak mungkin dilakukan, meski ada klausulnya.

"Persoalannya siapa yang mau mengalah. Oleh karena itu pada saat pemekaran harus benar-benar dihitung dan dilakukan studi apakah memenuhi syarat untuk berdiri sebagai daerah sendiri atau untuk memenuhi hasrat kekuasaan kepala daerah," ujarnya.

Mengenai pembentukan PALI dan Muratara, Alex mengungkapkan bahwa moratorium belum dibuka. Tetapi bila sudah dibuka, maka proses PALI dan Muratara segera berjalan.(Sripo)

Nama Silsilah SMB II Diganti

PALEMBANG – Tim penelusur sejarah Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II sepertinya bakal bergerak ke Ternate. Pasalnya, kompleks pemakaman silsilah SMB II di sana, mengalami kerusakan. Bahkan, ada salah satu nama dalam silsilah dihapus. Pendek kata, diganti dengan nama lain.

“Saya pernah ke Ternate dan minta pemerintah di sana menjaga kondisi makam SMB II. Namun, sepertinya kerusakan-kerusakan kecil tak dapat dihindarkan," kata Wali Kota H Eddy Santana Putra MT, kemarin.

Menurut Eddy, pemkot pernah berencana memindahkan makam tersebut ke Palembang. Hanya, tetapi tidak diizinkan oleh Pemerintah Ternate. Sebab, itu Pahlawan Nasional dan merupakan aset sejarah di sana.

"Memang ada yang menjaga dan memeliharanya dengan dukungan dari pemerintah setempat. Saya pun juga pernah memberikan dukungan pemeliharaan," tukasnya.

Wako menilai kerusakan yang terjadi masih bisa ditolerir. Hanya, sangat patal kalau nama pada nisan yang dihapus. "Saya kira ada seseorang yang melanggar aturan. Setidak-tidaknya itu melanggar UU tentang Cagar Budaya dengan mengubah situs yang ada. Tapi yang jelas tidak mungkin yang diubah nama dari makam SMB II karena makamnya khusus dan ada kelihatan. Orang juga sering datang," katanya. “Yang diubah mungkin nama nisan di bawah-bawahnya (silsilah).”

Ia menambahkan, Wali Kota Ternate penah menyurati dirinya dan minta penjagaan dilakukan bersama. "Saya bilang selesaikan dulu masalah yang ada," katanya.

Wako mengaku nama silsilah mana yang dihapus, ia tidak tahu persis. "Misal yang diganti nama Sultan Ahmad jadi Badu, maka ganti lagi saja dengan Sultan Ahmad. Solusi sederhanya begitu," tukas Wako.

Sementara itu, kemarin (4/10) bertempat di Setda Kota Palembang, tim penelusur sejarah SMB II yang terdiri dari 5 orang melakukan rapat dipimpin oleh Wakil Wali Kota Romi Herton. Hadir dinas instansi terkait. "Kita mendapatkan surat secara tertulis dari Dinas Pariwisata Ternate yang intinya ada makam yang rusak," katanya. Untuk itu Pemerintah Ternate mengundang Pemkot Palembang untuk berangkat ke sana.

"Kita sedang persiapan untuk ke sana, guna membantu Pemerintah Ternate menyelidiki hal ini atau menelusuri silsilah SMB II," ujarnya. Bantuannya secara formal. Sebab, pemkot memiliki tim peneliti Kesultanan Palembang Darussalam. Saat ini tim tersebut sedang menuntaskan laporannya. "Saya tidak mau berangkat kalau belum ada produknya (hasilnya)," pungkas Wawako.(Sumeks)

Inventarisasi Capai 80 Persen

Camat Bukit Kecil Alex Fernandus mengatakan, pihaknya memang sedang menginventarisasi pemilik rusun di kelurahan 23, 24 dan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Inventarisasi ini diakuinya dalam upaya membantu pemerintah kota dalam mendapatkan data konkret mengenai kepemilikan setiap pintu di rusun. Data ini nantinya akan sangat berguna jika memang revitalisasi rusun menjadi apartemen terlaksana.

“Sejauh ini sudah 80 persen, sudah terdata sekitar 4000 orang pemilik rusun,”bebernya, kemarin. Di kompleks rusun dalam tiga kelurahan itu, total ada 54 blok. Jumlah penghuninya sekitar 12 ribuan orang. Secara uum, kondisi fisik rusun memang sudah tidak layak huni lagi.

Dikatakan, dengan jumlah penghuni sekarang, artinya satu blok ada sekitar 300 orang yang bermukim. Satu keluarga memiliki 2-3 orang anak. Sekitar 80 persen merupakan warga Palembang. Pemilik Rusun sebagian besar dari kalangan menengah ke atas. “Tapi yang menyewanya, lebih dari 50 persen masyarakat menengah ke bawah. Kalaupun ada yang menengah ke atas jumlahnya tidak banyak,” tutur Alex.

Ia menambahkan, sekitar 80 persen warga rusun merupakan pengontrak. Alex menyatakan, dalam upaya menjaga kebersihan dan kerapihan rusun, kerap dilakukan kerja bakti maupun gotong royong. “Tapi ya kondisinya memang begini. Kesannya jadi kumuh dan kurang sehat,” paparnya.

Belum lagi sekitar 90 persen sanitasi di kawasan itu tidak berfungsi dengan baik alias rusak. Rencana revitalisasi rusun ini, kata Alex sudah diketahui oleh warga penghuni rusun. Dikatakannya, masalah ini memang masih dalam tanggung jawab Perum Perumnas. Karena warga hanya mengantongi hak guna bangunan saja (HGB). Sedangkan yang punya tanah Perum Perumnas.(Sumeks)

Tiga Kelurahan Jadi Kawasan Hijau

PALEMBANG - Tiga kelurahan di lingkungan Kecamatan Ilir Timur (IT) II yang meliputi Kelurahan I Ilir, 3 Ilir, dan Kelurahan Sei Buah, disiapkan untuk menjadi kawasan hijau atau green barrier. Tiga kelurahan ini menjadi kawasan hijau sebagai salah satu program dari PT Pusri dalam menciptakan hutan kota di lingkungan Kecamatan IT II.

Untuk lahan yang dibutuhkan untuk program green barrier ini mencapai 37 hektare dari sebelumnya yang hanya 25 hektare. Awalnya direncanakan lahan yang akan digunakan mencapai 25 hektare dan melalui kawasan Kelurahan I Ilir, Kelurahan 3 Ilir dan Kelurahan Sei Buah. “Sekarang sedang dilakukan pengukuran ulang sehingga untuk kawasan green barrier ini akan mencapai 37 hektare," ujar Zain Ismed, manajer humas dan hukum PT Pusri saat menghadiri halal bihalal Perhimpunan Pensiunan Karyawan PT Pusri belum lama.

Untuk realisasi pelaksanaannya sendiri dikatakannya, dilakukan setelah semua lahan yang akan digunakan untuk program green barrier selesai dilakukan pengukuran oleh tim PT Pusri. "Begitu semua sudah selesai diukur, kita baru bisa membicarakan ganti rugi lahan kepada masyarakat yang terkena program green barrier PT Pusri," sambungnya.

Sri Hendra SE MM, lurah I Ilir, mengatakan, untuk wilayah Kelurahan I Ilir lahan yang terkena program green barrier dari PT Pusri tidak kurang 100 persil dari 3 RT yang di Kelurahan I Ilir. "Saat ini masih dalam tahap pengukuran ulang, karena sebelumnya sempat tertunda," ujarnya Jumat (22/10) di ruangannya.

Sementara itu, mengenai tanggapan masyarakat terhadap program green barrier ini dijelaskannya sudah disetujui oleh masyarakat selama besaran ganti rugi yang diberikan oleh PT Pusri sesuai dengan harga dan luas lahan yang akan digunakan untuk program green barrier ini. "Kita juga minta PT Pusri untuk memberikan ganti rugi yang layak bagi masyarakat yang tanahnya terkena program ini," harapnya.

Apalagi, dari informasi yang diterima pihak kelurahan, pembangunan program green barrier ini akan dilaksanakan bulan desember mendatang. "Bila benar desember sudah mulai dikerjakan, kita minta pembayaran ganti rugi dapat dipercepat. Sehingga sebelum pengerjaan green barrier dimulai, warga sudah pindah dari lahannya sekarang. Selain itu, ini juga untuk mempercepat masyarakat dalam mencari rumah," terangnya.

Abu Bakar, ketua RT 12 Kelurahan I Ilir menyambut baik program ini, hanya saja biaya ganti rugi hendaknya dapat disesuaikan dengan harga pasar atau setidak-tidaknya sama dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). "Pada tahun 2004 yang lalu saja, harga tanah yang ada disini dikisaran Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu permeter. Jadi paling tidak untuk ganti rugi tanah milik warga tidak kurang dari harga tersebut. Atau kalau bisa di atas harga tahun 2004 yang lalu," pintanya.

Karena itu, warga yang ada saat ini sangat menantikan program ini untuk dipercepat. Baru setelah itu dilakukan perhitungan oleh PT pusri dapat secepat mungkin dilakukan negosiasi dengan warga mengenai besaran ganti rugi yang akan diberikan. "Begitu proses pengukuran ulang ini selesai, hendaknya PT Pusri dapat melakukan penetapan ganti rugi, sehingga bisa langsung dilakukan negosiasi dengan warga terhadap besaran ganti rugi yang ditawarkan," tandasnya.(Sumeks)

Terminal Fiktif 7 Ulu Ditutup

PALEMBANG - Maraknya travel dan truk yang ngetem dan melintas di bawah Jembatan Ampera 7 Ulu membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang geram. Bersama Satlantas, Polsek 1 Ulu, koramil, kecamatan, dan Denpom, Dishub sepakat menutup terminal fiktif tersebut paling lambat 1 November.

“Kesepakatan itu hasil rapat koordinasi,” ujar Pathi R, kabid Pengawasan, Pengendalian, dan Operasional Dishub Kota Palembang, kemarin (25/10).

Sebelumnya, Dishub dan instansi terkait sudah menindak bersama-sama dengan cara mengawasi kawasan bawah Jembatan 7 Ulu selama satu bulan. "Efektif, tidak ada travel dan truk yang masuk. Tetapi, ketika personel kita tarik, travel ngetem dan truk melintas masuk lagi. Seolah-olah kita main kucing-kucingan dengan mereka," ujarnya.

Nah, per tanggal 1 November, jajaran Dishub bakal mangkal di bawah Jembatan Ampera 7 Ulu hingga akhir tahun atau selama dua bulan dengan membuka posko (tenda) tim terpadu untuk mengantisipasi masuknya travel dan truk. "Kita akan buat pembatas alias traffic block permanen, yakni batu di pintu masuk bawah Jembatan sebelah kiri dan di bawah jembatan tempat biasa travel parkir," ujarnya.

Lanjutnya, akan ada dua titik yang dipasang traffic block. Namun, tidak ditutup sepenuhnya. Diupayakan ada pintu masuk antara traffic block untuk kendaraan pribadi baik motor, mobil serta angkutan umum (angkot) yang trayeknya melintas di bawah Jembatan Ampera.

Menurut Pathi, tidak boleh ada travel yang mangkal di bawah Jembatan Ampera 7 Ulu, karena melanggar Perda 17 No 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Terminal. "Mereka wajib masuk Terminal Karya Jaya, travel tidak boleh masuk kota.”

Pathi merinci, travel-travel yang biasa mangkal di bawah Jembatan Ampera. Antara lain, travel jurusan OKI, Lahat, Baturaja, dan Muara Enim. “Kalau masih membandel, akan dikenakan sanksi tilang. Selama ini memang kita lakukan tilang, tapi karena kendala terminal fiktif dengan tilang Rp10 ribu-Rp15 ribu, akibatnya tidak timbul efek jera. Dengan penegasan ini maka akan kita kandangkan bagi yang melanggar minimal 1 hari, untuk menebus dengan surat pernyataan," ujarnya.(Sumeks)

Pasar Pal Tujuh Sediakan Lapak Gratis

KOL BARLIAN - Penggelola Pasar Pagi Pal Tujuh siap memberikan bantuan berupa lapak gratis bagi 200 pedagang. Hal ini mengantisipasi rencana eksekusi pedagang Pasar Pagi Km 5 oleh tim gabungan, Pol-PP, Poltabes, Kodim 0418, serta Polsekta Sukarami dan Kemuning dinihari tadi (27/10) tepat pukul 00.00 WIB.

HM Idris Baskoro, pengelola Pasar Pagi Pal Tujuh menyatakan, pedagang yang mendaftar secara resmi, nantinya hanya dibebankan biaya retribusi harian. Besarnya Rp10 ribu/hari meliputi retribusi kebersihan, keamanan serta penerangan. "Sedangkan, biaya lapak sepenuhnya dibebaskan," ungkap Idris.

Diketahui, ratusan pedagang berjualan di badan jalan serta terminal Pasar Km 5 bakal ditertibkan oleh pemerintah kota (pemkot) ini. Hal ini mengacu pada SK Wali Kota Palembang, No 1369/2009 tentang Pembentukan Tim Penutupan dan Pemadaman Pedagang Pasar Pagi Km 5.

Pedagang dinilai memacetkan jalan, hingga mengganggu lalu lintas kendaraan yang lewat. Satu tempat lagi, jalan serbanyaman, berada di atas terminal Pasar Km 5 berdasarkan keterangan Kasat Pol-PP Palembang, Drs Herman HS bakal ditata dalam waktu dekat.

Nah, bagi pedagang Pasar Km 5 tersebut ditegaskan Idris dapat berjualan di Pasar Pagi Pal Tujuh mulai pukul 02.00 WIB hingga 06.30 WIB setiap hari. Selain tempat pasar yang strategis, masalah parkir yang sempat dipermasalahkan banyak pihak beberapa waktu lalu telah diantisipasi.

Saat ini, pengelola telah membangun tempat parkir, berada di samping pasar, tembus ke Jalan Naskah. Ukurannya, 40x30 meter. Sebelumnya, pengelola telah menyiapkan lapangan parkir tepat di depan pasar. Jumlah pengunjung sendiri terus meningkat mencapai 300 hingga 400 orang/hari.(Sumeks)

Baru Fondasi, Satu Halte Rp56 Juta

PALEMBANG – Pemerintah kota ini segera merealisasikan proyek Bus Rapid Transit (BRT) Trans Musi guna mengatasi persoalan transportasi yang makin krusial dan padat. Saat ini, Pemkot melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai membangun prasarana BRT Trans Musi berupa halte sepanjang koridor pertama Terminal Sako-Palembang Indah Mall (PIM).Nantinya, di sana akan ada 35 halte ukuran 6x2 meter per halte. Estimasi anggaran Rp56 juta per unit halte. “Tahap awal ini kita sedang membangun fondasi halte Trans Musi di lima titik. Yakni, satu titik di simpang Celentang, dua titik masing-masing di dekat SMP-SMA Kusuma Bangsa dan kompleks Perumahan Kedamaian,” ungkap Agus Supriyanto, kabid Transportasi Jalan dan Rel Dishub Kota kepada wartawan, kematin. Kata Agus, konstruksi yang dibangun semi knock down. Dalam hal ini dirancang dari tiang baja dengan empat kaki. Kemudian, kaki-kakinya dicor dan dibaut.Setelah fondasi rampung, lanjut Agus, pengerjaan pindah ke jalan lain. Yang jelas, mulai dari jalan Residean Abdul Rozak, R Sukamto, Basuki Rahmat, Demang Lebar Daun, Unsri, hingga ke Pasar Gubah, dan terminal akhir PIM.

Namun untuk pemasangan kerangka halte, tidak mesti menunggu ke 35 fondasi halte selesai. Teknisnya, bisa 5 atau 10 fondasi halte selesai langsung dipasang kerangka.

Lanjutnya, kerangka halte Trans Musi sendiri, tinggal pemasangan. Targetnya, proyek halte Trans Musi dua koridor selesai akhir November. “Total halte yang akan kita bangun sebanyak 74 halte di dua titik koridor, 56 halte berasal dari APBD dan 18 halte dari pihak ketiga (swasta), yakni PT Ranggi,” ujar Agus.

Ia menambahkan, pembangunan koridor selanjutnya yakni Alang-Alang Lebar-Ampera dengan 39 halte yang akan dibangun. “Target, semua rampung dan BRT mulai operasional Desember.”

Sementara itu, PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), sebagai pengelola, saat ini sedang melakukan penjaringan (seleksi) sopir dan pramugara BRT Trans Musi. Peserta yang mendaftar sebanyak 90 orang untuk sopir dan 400 orang untuk pramugara. Yang diambil masing-masing 69 sopir dan pramugara untuk 30 bus. Namun jadwal seleksi awal yang direncanakan tanggal 24 Oktober mundur menjadi tanggal 28 Oktober di auditorium RRI.

“Sopir dan pramugara nanti akan bekerja selama 7 jam dengan sistem 2 shift. Start BRT Trans Musi pukul 05.00-19.00 WIB,” ujarnya. Namun jika memang masih dibutuhkan, bukan tidak memungkinkan akan ditambah jadwal operasi. Menurut Agus, sopir yang diambil diprioritaskan para sopir bus kota dan telah mengantongi SPAU (sertifikat pengemudi angkutan umum).(Sumeks)

Pasar Griya Musi Sako Dihijaukan

SIALANG - Dalam mendukung Kecamatan Sako mempersiapkan diri menyambut kedatangan tim penilai Piala Adipura, kemarin (27/10), sebanyak 30 pohon ditanam pengelola Pasar Griya Musi Permai. "Sepenuhnya penanaman pohon ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat khususnya pengelola pasar dalam menciptakan suasana hijau di lingkungan pasar," ujar Agus, staf PT Griya Musi Permai di sela-sela penanaman pohon.

Selain itu, penanaman pohon ini semuanya dilakukan secara swadaya oleh pedagang dan pemilik ruko yang ada di Pasar Griya Musi Permai. "Sebab bila kondisi pasar ini nyaman dan bersih, kita juga akan diuntungkan dari banyaknya pembeli yang berbelanja di sini. Belum lagi, ini juga untuk membuat suasana di sekitar Pasar Griya Musi semakin sejuk dengan banyaknya pohon yang ditanam di pasar ini," tukasnya.

Memang, untuk saat ini baru 30 pohon yang ditanam di sekitar pasar, dan ini akan terus ditingkatkan. "Yang terpenting bila ini (penanaman pohon) dilakukan oleh semua pedagang yang ada di pasar ini, tujuan untuk menciptakan suasana di Pasar Griya Musi permai akan cepat tercapai," tandasnya.

Alimuddin MD, Kasie Trantib Kecamatan Sako mengungkapkan peranan masyarakat dalam mendukung program penghijauan di sepanjang Pasar Multi Wahana dan Pasar Griya Musi sangat diperlukan. "Semakin banyak masyarakat yang memberikan dukungan untuk ini, maka program penghijuan juga akan terlaksana dengan cepat," jelasnya.

Selain di kawasan Pasar sako, dirinya juga mengatakan akan melakukan kegiatan penanaman pohon di sekitar ruko di sepanjang Jl MP Mangkunegara. "Selain untuk meminimalisir pemanfaatan areal parkir yang tidak semestinya, ini juga untuk membantu program pemerintah kota dalam menciptakan Palembang yang bersih dan hijau dengan membuat taman kota di sekitar ruko yang ada di Kecamatan Sako," tandasnya.(Sumeks)

Wako Dukung Penertiban PDAM

PALEMBANG – Sikap tegas PDAM untuk menertibkan seluruh pelanggannya yang membandel, rupanya, mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Palembang Ir Eddy Santana Putra MT. Eddy berharap lewat aksi pemutusan pelanggan yang nakal, suplai air bersih dapat terpenuhi secara maksimal.

Menurut, Wali Kota Palembang, Ir Eddy Santana Putra, sudah selayaknya perusahaan air minum milik daerah tersebut bersikap tegas terhadap para pelanggan yang nakal, atau warga pelanggan yang melakukan pencurian air. “Ya, saya sangat mendukung hal tersebut. Memang PDAM harus lebih maksimal untuk memberikan pelayanan pada masyarakat,” ungkap Eddy.

Dia menjelaskan, untuk memaksimalkan pelayanan selain didukung oleh manajemen yang baik, harus pula didukung oleh pelanggan. Dan salah satu upaya mengurangi terjadinya pencurian air, PDAM memang harus melakukan razia bahkan pemutusan pipa pelanggan yang nakal tersebut. “Harus begitu, PDAM harus lebih tegas,” ujar Eddy.

Hingga kemarin, PDAM Seberang Ulu telah menertibkan 127 pelanggan. Lantaran pelanggan ini memiliki dua pipa sambungan, melepas meteran, dan selebihnya tidak membayar rekening tagihan PDAM.

Sementara, anggota DPRD Kota Palembang, Ilyas Hasbullah mengatakan, dalam upaya memaksimalkan pelayanan PDAM pada pelanggannya, manajemen PDAM harus tegas. Namun, sebelum melakukan penertiban, PDAM harus melakukan cek ulang terhadap pelanggan tersebut.

“Baik hal itu dilakukan, tetapi sebelumnya harus juga mempertimbangkan apakah pelanggan tersebut memang melakukan kesalahan, atau mereka yang selama ini tidak mendapatkan pelayanan maksimal,” ungkap Ilyas.

Dia menjelaskan, di kawasan Seberang Ulu ribuan pelanggan banyak yang tidak maksimal mendapatkan pelayanan PDAM. Bahkan di beberapa kawasan, baru lima tahun belakangan mendapatkan kucuran air dari PDAM. “Nah, harus juga dipertimbangkan, sebab banyak yang sudah jadi pelanggan sejak tahun 90-an, tetapi baru mendapatkan air tahun 2004 lalu,” jelas dia.

Namun, anehnya tagihan rekening bulanan kepada para pelanggan tetap dikenakan meski tidak mendapatkan air. “Seharusnya, PDAM juga mempertimbngkan sebelum memutus pipa pelanggan tersebut,” pungkasnya.(Sumeks)

500 Unit PNS Pemprov, 500 Pemkot

PALEMBANG – Seleksi penerima rumah murah dari kalangan PNS/guru selesai diproses. Mereka yang memenuhi syarat berkesempatan mendapatkan kredit ringan 1000 unit rumah murah tipe 36 di kawasan Jakabaring.

“Nantinya, 1000 unit itu akan dibagi, untuk PNS pemprov dan pemkot,”ungkap asisten III provinsi Sumsel dr H Aidit Azis, kemarin. Perbandingannya, 500 unit untuk PNS pemprov Sumsel dan 500 unit untuk PNS pemkot Palembang. Sebelumnya, jumlah PNS yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit rumah murah ini sekitar 1400 orang. Setelah diseleksi, akhirnya terpilihlah 1000 PNS yang memenuhi syarat.

Sementara, untuk seleksi peminat sektor informal belum selesai. Dikatakan Aidit, jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan mencapai 20 ribu. Sedangkan rumah murah yang tersedia hanya 1000 unit tipe 21 di kawasan Keramasan, Kertapati. Jika jumlah pemohon yang memenuhi syarat melebihi jumlah rumah yang tersedia, maka akan dipilih berdasarkan prioritas.

“Para korban kebakaran kemarin menjadi salah satu yang diprioritaskan,”kata Aidit. Para pemohon lain yang memenuhi syarat namun belum berkesempatan mendapatkan kredit rumah murah tahun ini diminta bersabar. Data hasil seleksi ini akan dijadikan database untuk proyek tahun berikutnya. “Jika tahun depan bangun lagi, kita sudah punya daya mereka yang memenuhi syarat,”tukasnya.

Sejak diresmikan beberapa bulan lalu hingga saat ini telah terbangun sekitar 400 unit rumah. Ini baru untuk tipe 36bagi guru/PNS di kawasan Jakabaring. “Kita terus jalan. Sudah sekitar 400 unit. Alhamdulillah tidak ada kendala dan tidak ada penimbunan,”ungkapnya. Itupun, belum seluruhnya masuk tahap finishing/tahap akhir. Ditargetkan, pembangunan selesai 2010 mendatang. Setelah itu, baru akan dilakukan pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas umum lain seperti listrik, PDAM dan jaringan telepon.

“Mudah-mudahan, 2011 sudah siap secara keseluruhan untuk dihuni,”cetusnya. Sementara, pembangunan 1000 rumah murah tipe 21 di kawasan Keramasan memang belum dibangun. Rencananya, pembanyunan akan dimulai akhir tahun ini. Pasalnya, areal bagi rumah murah tipe 21 ini masih dipergunakan masyarakat sekitar untuk bertanam padi.

“Kita tunggu masa tanam dan panennya selesai dulu baru kita bangun,”katanya. Menurut dia, SDM berikut bahan serta material perumahan sudah dipersiapkan, tinggal pelaksanaan pembangunan saja. “Semua sudah siap dan tinggal dikerjakan saja, bulan ini mungkin sudah dilakukan pengerjaan awal,”tuturnya lagi.

Seperti diketahui, rumah murah berisikan dua ruangan kamar, satu ruang tamu, satu kamar mandi dan satu dapur kecil. Pengerjaan diserahkan kepada empat developer anggota REI. Masing-masing kontraktor mendapatkan jatah membangun sekitar 250 unit rumah yang tempatnya berbeda-beda.(Sumeks)

Puisi Romi untuk Korban Gempa Sumbar

PALEMBANG - Dalam rangka mengalang dana untuk sumbangan Gempa di Sumatera Barat, wakil walikota Palembang Romy Herton dengan sejumlah penyair Sumsel membaca puisi dalam acara Solidsaritas Benahi Ranah Minang yang digelar Atrium Palembang Squre (PS) Mall, Jumat (16/10). Wakil Walikota mendapat giliran pertama membaca puisi,dengan membaca puisi bertajuk Padang Pariaman 1 Karya Anto Narasoma salah seorang seniman kota Palembang. Saelain pembacaan puisi dalam acara tersebut juga ditampilkan musik Rejung Pesira, Band Indie fdan hiburan lainya

Sebelum membaca puisi Romi Herton memberikan sambutan, yang menyatakan sengat prihatin atas bencana alam gempa bumi yang menimpa Sumatera Barat. Sebelumnya kata Romi pihak Pemkot Palembng juga telah menggalanng dana unuk gempa sumbar. Dalam kesempatan itu ia juga mengajak masyarakat Palembang, untuk membantu saudara-saudara kita di Sumbar dan Jambi. Sebelum membaca puisi ia didampingi Ketua Dewan Kesenian Sumsel dr Zulkhair Ali, SpD, Ketua DPD Pengusaha Pribumi Indonsia (Sumsel), sejumlah penyair Sumsel Febri Alintani, Yan Romain dan lainnya.

Fabri Liantani salah seorang panitia mengatakan acara ini digelar bersama Dewan Kesenian Sumsel, Dewan Kesenian Palembang, Bank Sumsel, Walhi, Pengusaha Pribumi Indonesia DPD Sumsel, Black Forest Management, Palembang Squre (PS) Mall.

Acara benahi Ranah Minang ini diisi dengan pembacaaan pusi oleh sejumlah Tokoh, Prof Dr Jalaluddin, Drs Ismail Djalili, para penyair Sumsel. Selain itu juga sejumlah seni rupa Palembang, memperlihatkan keahliannya melukis. Hasil lukisan tersebut dan dilelang hasilnya disumbangkan untuk korban gempa Sumbar melalui Rekenig Bank Sumsel No rek.140.307.0644. Disela sela acara Bujang Gadis Palembang, berkeliling mall meminta Sumbangan dengan membawa kotal amal sumbangan gempa Sumbar.(Sripo)

Desa Siaga Di-launching di 3 Kelurahan

PLAJU ILIR - Akademi Kebidanan (Akbid) Aisyiyah, kemarin (18/10), me-launching desa siaga (siap antar jaga) Qoriyah Thoyyibah Kesehatan di Rumah Sakit Muhammdiyah Plaju Jl Kapten Abdullah No 3 RT 30 Plaju Ilir. Desa siaga dibuka di tiga lokasi, yakni di Kelurahaan 24 Ilir, 3-4 Ulu, dan Bagus Kuning. Fungsinya untuk membina kesehatan lingkungan masyarakat di tingkat yang paling bawah.

Demikian dikatakan Pimpinan Akbid Aisyiyah Provinsi Sumsel, Hj Zuammah BA melalui Wakil Dra Hj Yusniar Budenani. “Latar belakang pembentukan Desa Siaga, berdasarkan instruksi PP Aisyiyah berkerja sama dengan Menteri Kesehatan (Menkes), di mana Provinsi Sumsel dan provinsi lainnya yakni Bengkulu, Banten, Jatim dan Sulawesi Selatan juga ditunjuk,” tukasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, desa siaga menangani kesehatan hingga 24 jam, meliputi musala kesehatan, PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat), P4K, ASI eksklusif, peningkatan cakupan imunisasi, posyandu lansia sakinah, amal usaha kesehatan (bila tidak ada poskesdes, red), dan peduli lingkungan.

Terpilihnya Kelurahan 3-4 Ulu, 24 Ilir dan Bagus Kuning sebagai desa siaga, karena dinilai ketiga tempat ini dianggap kurang dalam pemeliharaan kesehatan. “Sehingga, dengan adanya desa siaga ini warga dapat langsung berobat langsung ke sini. Di samping, untuk mendekatkan amal usaha Muhammdiyah ke masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, masih tingginya angka kematian ibu hingga 226/100.000 dan masih mewabahnya penyakit menular dan kekurangan gizi yang menimpa masyarakat kalangan bawah.“Desa siaga ini menyedikan tim medis baik tenaga dokter dan perawat yang beroperasi 24 jam per harinya, dapat mengantisipasi permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat,” ungkapnya.

Launching Desa Siaga Qoriyah Thoyyibah yang dipusatkan di PKU Muhammadiyah, secara simbolis dibuka oleh staf ahli Wali Kota Palembang, Sayuti Hadim. “Kita, berharap agar semua warga Kota Palembang dapat dipenuhi kesehatan dengan baik, terutama masyarakat kalangan bawah, di Kelurahaan 24 Ilir, 3-4 Ulu dan Bagus Kuning yang sudah ada desa siaga,” pungkasnya.(Sumeks)

Dua Konsultan TAA Mundur

PALEMBANG – Percepatan penyelesaian proyek Tanjung Api-Api (TAA) untuk sementara menemui jalan buntu. Jangankan memulai pelaksanaan, tahap awal melakukan beauty contest dengan mengundang para calon investor pun belum berhasil diwujudkan.

“Kita terkendala aturan hukum,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Yohanes H Toruan, kemarin. “Mau tidak mau kita harus taati. Kalau tidak, tentu ada pelanggaran hukum dan pasti bakal berurusan dengan hukum,” kata Yohanes lagi.

Nah, lantaran membentur aturan hukum itulah, dua konsultaan proyek TAA akhirnya mundur. Hal ini diakui Yohanes. “Sebenarnya bukan mundur. Tapi, karena memang mereka tidak bisa lagi melakukan pekerjaan. Bukan pula karena mereka tidak mampu. Itu tadi, hambatannya terbentur aturan.”

Lanjutnya, banyak hal yang tidak bisa dipenuhi. Salah satunya fisibility study (FS). Sejauh ini memang sudah ada pre-FS oleh Bethel. Namun, untuk FS-nya sendiri belum pernah dilakukan. Jelas, ini menghambat proses beauty contest para investor untuk memilih investor TAA.

“Kita akan cari pola baru yang diharapkan mampu menjadi jalan keluar kebuntuan masalah ini,” cetusnya. Pola baru tersebut diharapkan dapat menghindari benturan hukum yang terjadi sekarang.

Oleh sebab itu, Pemprov merasa perlu melakukan re-evaluasi secara total. Dengan mundurnya dua konsultan itu, secara otomatis kontrak yang telah ditandatangani batal demi hukum. Begitu pula nilai kontrak Rp7 miliar untuk konsultan hukum tidak dibayarkan.

Ke depan, belum bisa dipastikan apakah Pemprov akan menggandeng konsultan lain untuk percepatan proyek TAA. Semua, kata Yohanes, tergantung dengan pola baru yang akan dipilih. “Saat ini dituntut kreativitas dalam menemukan cara baru. Bukan berarti mulai dari nol lagi. Karena kalau itu artinya tidak ada kreativitas sama sekali,” tukasnya.

Mengingat, pada 25 Juni lalu Pemprov memilih dua konsultan untuk membantu dalam proses percepatan pemilihan investor dan pembangunan rel KA ke Tanjung Api-Api (TAA), pelabuhan dan kawasan industri di TAA. Yakni konsultan hukum dari PT HADS Partnership Law Firm dan konsultan keuangan PT Macquarie Capital Security Indonesia. Bahkan, disepakati untuk kontrak konsultan hukum PT HADS Partnership Law Rp7 miliar.

Kedua konsultan awalnya dipilih untuk membantu beauty contest calon investor TAA yang akan dilakukan Pemprov Sumsel. Dengan harapan, mendapatkan calon investor yang berkualitas dan memang terbaik untuk membangun kawasan tersebut. Proyek pembangunan jalur KA dan pelabuhan laut TAA ditargetkan selesai dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Investor yang berminat di antaranya dari Iran, Arab Saudi, Emirat Arab, Korea dan India. Proyek ini mampu menyedot 100 ribu lebih tenaga kerja Sumsel.(Sumeks)

Jl May Salim Dibuka Dua Arah

MAY SALIM - Kondisi Jl May Salim Batubara yang beberapa waktu lalu telah ditetapkan sebagai one way traffic (lalu lintas satu arah) kini sudah tidak berlaku lagi fungsinya. Sehingga banyak warga yang bingung ketika melintas di jalan tersebut.

Salah satunya Afrian, warga yang tinggal di Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II. Ia mengatakan, beberapa kali sempat ragu untuk memasuki Jl May Salim jika berkendara dari arah Sekip Bendung. "Saya sering ingin keluar ke Jl Sudirman melalui Jalan May Salim. Tapi, terkadang saya bingung, apakah masih bisa," ungkapnya ketika dibincangi pada kegiatan halalbihalal kawasan Kertapati, kemarin (19/10).

Akibatnya, banyak kendaraan yang memperlambat laju kendaraan ketika memasuki Jl May Salimdengan tujuan keluar ke Jl Jend Sudirman. Masih kata dia, beberapa kali juga ada pengguna jalan yang kena tilang ketika hendak berbelok ke arah RSMH.

"Karenanya, saya harapkan ada kepastian, apakah jalan tersebut masih satu arah ataukah bisa dua arah. Kalau sepenglihatan saya jalan tersebut masih digunakan untuk dua arah sejak diberlakukannya," ungkap Afrian. Dilanjutkan, jika sudah ada kejelasan dari pemerintah terkait jalur tersebut akan lebih baik bagi para pengguna jalan yang ingin melewati Jl May Salim.

Kabid Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang, Patih Riduan mengatakan, sebenarnya saat ini Jl May Salim sudah dibuka untuk dua arah. Namun bedanya, saat ini lampu merah di persimpangan yang menghubungkan jalan tersebut dengan Jl Sudirman telah dinonaktifkan.

"Karena, memang bagi para pengguna jalan yang masuk dari May Salim menuju ke Sudirman arah RSMH sudah tidak diperkenankan lagi. Karena adanya lampu merah di persimpangan tersebut sebelumnya menciptakan penumpukan kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan yang parah pada jam-jam sibuk," ungkapnya.

Penjelasan ini juga merupakan jawaban dari rasa penasaran para penggunan jalan yang masih menganggap Jl May Salim merupakan one way traffic.(Sumeks)

2014, PBB Dikelola Pemda

PALEMBANG – Sektor perpajakan yang memberikan kontribusi tertinggi pendapatan negeri ini bakal terus dimaksimalkan penyerapannya. Salah satunya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk itu, pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak akan menyerahkan kuasa pengelolaan PBB kepada masing-masing pemerintah daerah (pemda).

”Keputusannya sudah digulirkan. Tinggal masing-masing daerah kapan bisa siap menerapkannya. Dirjen memberi waktu hingga 2014,” kata Kabid Pelayanan, Penyuluhan (P2) dan Humas DJP Sumsel dan Babel, Yunus Darmono, kemarin (20/10).

Yunus mengatakan, penyerahan kuasa pengelolaan PBB kepada daerah dikarenakan pemda lebih mengetahui kondisi di lapangan. Seperti mutasi jual beli tanah, lokasi bangunan wajib pajak (WP) dan izin mendirikan bangunan (IMB). ”Sehingga nanti berapa jumlah besaran pajaknya ditentukan sendiri oleh pemda setempat,” ungkapnya.

Pemda Sumsel dan Babel sendiri, jelas Yunus, sedang berusaha menerapkan peraturan tersebut. Saat ini, Kanwil DJP sedang berkoordinasi memindahkan server menyangkut PBB ke masing-maisng Pemda Sumsel dan Babel. ”Kalau sudah siap, kita bisa duluan dari daerah lain,” ujarnya.

Dia menegaskan, keputusan anyar ini bakal lebih menguntungkan daerah. Pasalnya, penerimaan PBB sepenuhnya akan masuk ke kas daerah. ”Penerimaannya juga akan lebih maksimal, karena tingkat kepatuhan WP akan lebih meningkat,” tuturnya.

Saat ini, terang Yunus, awarness (kesadaran) masyarakat Sumsel dan Babel sebagai WP masih cukup rendah. Itu dilihat dari tingkat kepatuhan (jumlah wajib pajak yang yang mengembalikan surat pemberitahuan/SPT). Jumlahnya hanya 40 persen dan masih di bawah nasional yang mencapai 52 persen.

”Untuk PBB tetap bagus. WP lain yang masih banyak ngemplang. Tapi ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi, seperti turunnya harga komoditas pada semester I lali,” beber dia.

Total, hingga triwulan III 2009, Kanwil DJP Sumsel dan Babel baru menghimpun pajak Rp4,3 triliun. Atau 64 persen dari target Rp6,7 triliun yang ditetapkan. ”Extra-effort, kami akan lebih memperhatikan bendahara yang masih aktif sebagai WP dan memprioritaskan 200 WP besar di setiap kantor pelayanan pajak (KPP). Mudah-mudahan usaha tersebut bisa memenuhi target,” tukasnya.(Sumeks)

Palembang-Ogan Ilir Favorit

PALEMBANG - Dari 15 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan yang membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi umum tahun 2009, hingga hari ke-5 (19/10) penerimaan CPNS, mayoritas calon pelamar memilih Palembang dan Ogan Ilir. “Dua daerah ini minatnya sangat tinggi. Favorit pelamar,” ujar Gustap Marpaung, kepala Kantor Pos Cabang Palembang melalui M Wedha Pratama, kepala marketing, kemarin (20/10).

Menurut Wedha, tercatat berkas tujuan BKD Palembang sebanyak 1.606 berkas ditambah tanggal 20 Oktober yang sudah diproses sekitar 394 lamaran. Kemudian OI, ada 1.866 lamaran, dan Banyuasin sekitar 1.308.

Total berkas yang masuk dan sudah diproses sebanyak 7.614 lamaran. Kata Wedha, dia tidak tahu persis mengapa tiga kabupaten/kota ini paling banyak pelamarnya. "Saya tidak tahu persis alasan pelamar dominan melamar ketiga daerah itu. Tugas kantor Pos cuma menerima berkas. Dari segi formasinya pun saya kurang tahu, mungkin yang tepat masing-masing pelamar tahu alasannya.”

Cukup mengherankan, pelamar CPNS provinsi malah minim. Hingga sekarang baru 173 berkas lamaran. "Padahal tahun-tahun lalu, jumlah pelamar CPNS provinsi dan Kota Palembang selalu berimbang," tuturnya.

Di sisi lain, Wedha tak menyangkal jika ada pelamar CPNS yang memasukkan lamaran ke beberapa BKD. Hanya, dia mengaku tidak tahu persis jumlahnya. "Itu di luar kendali kita. Kita tidak punya wewenang untuk menghitungnya, kita tidak mau terlalu memperhatikan. Yang jelas tugas Pos prinsipnya semua berkas yang masuk akan kami proses, apa pun yang dikirim akan diantar.”

Wedha sendiri sulit memprediksi total berapa banyak berkas lamaran CPNS yang masuk via Kantor Pos Palembang hingga deadline penerimaan CPNS tanggal 29 Oktober. "Kalau lihat tren lima hari terakhir, tampaknya tidak akan jauh berbeda dengan jumlah berkas tahun lalu. Memang masih sedikit, tapi biasanya akan terjadi peningkatan ketika mendekati deadline penerimaan," ujar Wedha. Tahun lalu Kantor Pos Palembang menerima berkas sebanyak 50 ribu.

Mengenai balasan lamaran oleh BKD, tambah dia, yang masuk baru sekitar 1.000 balasan. Ini dari BKD Palembang, OI, dan Sekayu. "Ada yang diterima, banyak yang ditolak," tuturnya. Alasannya macam-macam karena berkas persyaratan tidak lengkap, legalisir tidak sesuai yang diminta, dan lain-lain. Tapi kecenderungan BKD akan memprioritaskan pembalasan lamaran CPNS yang ditolak lebih cepat, dengan begitu berkas yang ditolak langsung bisa diperbaiki atau dilengkapi oleh pelamar kemudian dikirim kembali. "Kalau berkas yang lulus administrasi simpel saja, mereka kan tinggal mengisi data induk nanti jadi tidak mesti cepat," ujarnya.

Dengan momen CPNS ini, omzet Kantor Pos Palembang dipastikan terkerek. "Hitung saja jika berkas yang masuk 50 ribu dikali Rp15.000," tukasnya. Namun bagi PT Pos yang penting sekarang adalah bagaimana bisa mengantarkan berkas lamaran sesegera mungkin ke BKD. Di sisi lain, momen ini juga membuat petugas PT Pos kerja ekstra dengan memberi perlakuan khusus kepada berkas-berkas CPNS.

"Saat ini kita akui fokus ke layanan CPNS, namun dengan tidak melupakan layanan lain. Tetapi berjalan paralel tanpa ada gangguan," ujarnya. Pantauan Sumatera Ekspres, pelamar CPNS mulai berdesak-desak di Kantor Pos Palembang untuk mengirimkan berkas lamarannya, membuat mereka mesti mengantre satu sama lain. Banyak juga di antara mereka yang tidak cuma kirim satu amplop, tetapi dua atau tiga amplop.(Sumeks)

Bangunan Tidak boleh Permanen

KERTAPATI–Para korban kebakaran yang berada di Jl Kemas Rindo Simpang Sungki Kelurahaan Ogan Baru Kecamatan Kertapati, untuk sementara waktu diimbau tidak membangun bangunan permanen. Camat Kertapati A Zaini Rifai mengakui para korban kebakaran saat ini, sangat membutuhkan tempat tinggal untuk berteduh. Namun, dianjurkan kepada para korban khususnya para pemilik bangunan, agar tidak membuat bangunan permanen.

“ Karena, rencananya lokasi kebakaran ini bakal ditata oleh pihak Pemkot. Hal ini pun, disambut baik oleh para korban untuk segera memiliki rumah yang bagus dengan lingkungan yang ditata baik,” ujar Zaini, saat menyerahkan bantuan seng kepada 62 pemilik bangunan yang terbakar, di Kantor Lurah Ogan Baru, kemarin (21/10).

Menurutnya, bantuan seng yang diberikan kepada 62 pemilik bangunan ini merupakan bantuan dari Carrefour sebanyak 3840 seng, PTBA 300 seng dan dari Yayasan Zakat Pusri (Yazri) 195 seng, dengan total seluruhnya mencapai 4.335 seng.

Adapun mekanisme pembagiannya, pada RT 58 termasuk sebuah Poskamling ini terdapat sebanyak 26 bangunan, serta pada Rt 30 termasuk enam unit sekolah dengan jumlah 36 bangunan. “ Banyaknya seng yang diberikan ini, tergantung dari ukuran bangunan yang terbakar, dimana kebutuhan seng ini telah dihitung oleh tenaga ahli dari PU Kota Palembang, dan dirasa cukup bagi para pemilik bangunan,” tegasnya.

Zaini menambahkan, memang dari jumlah seng yang ada ini belum termasuk untuk pembangunan kembali SDN 223, yang membutuhkan seng sekitar 276 buah. “ Mungkin, sekolah ini negeri maka pembangunannya dapat diproyekkan,” pungkasnya.(Sumeks)

Hari Rakyat untuk Kepercayaan Publik

PALEMBANG - Tugas berat diemban Ketua DPR-RI masa bakti 2009-2014 asal Sumatera Selatan, Kiagus H Marzuki Alie MM. Ini utamanya dalam mengembalikan citra dan pandangan negatif masyarakat terhadap lembaga legislatif ini ke depannya.Sebab, selama ini rakyat memandang sebelah mata kepada para wakil rakyat ini. Apalagi banyak wakil rakyat yang tersandung kasus hukum, mulai dari pidana, asusila, hingga korupsi.

“Makanya, fokus utama saya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Pastinya dengan segenap kemampuan yang dimiliki untuk legitimasi lembaga DPR-RI,” tegas Marzuki saat acara syukuran terpilihnya dirinya menjadi anggota DPR-RI, sekaligus sang istri, Hj Asmawati, sebagai anggota DPD-RI kali kedua di kediamannya kemarin.Di antara terobosan yang bakal dilakukannya adalah dalam penyampaian aspirasi rakyat.

Terobosan baru tersebut adalah akan diadakannya Hari Rakyat dalam kurun waktu tiga bulan sekali. “Hari Rakyat itu nantinya akan menampung aspirasi dan keluhan rakyat. Dari situ diharapkan masyarakat tidak akan kecewa dan dapat menyampaikan aspirasinya kepada DPR,” bebernya di depan ratusan undangan dan beberapa tokoh masyarakat Sumsel, seperti Bupati OKUT Herman Deru SH MM, Wakil Ketua DPRD Sumsel A Djauhari, ulama KHM Zen Syukri, KH Usman Said, dan lainnya.

Diungkapkan Marzuki, latar belakang akan diadakannya Hari Rakyat tersebut berdasarkan banyaknya surat yang masuk ke mejanya tentang penyampaian aspirasi rakyat. Dan itu harus ada solusi. “Nanti akan dibagikan ke komisi dan akan ditentukan harinya kapan. Setelah itu diumumkan kapan pelaksanaan Hari Rakyat tersebut. Minimal kita akan menerima masyarakat yang belum ada tindak lanjut. Kalau sudah ada tindak lanjut tentu mereka tidak datang lagi,” ujar Marzuki.

Lebih jauh dikatakannya, tim akan dibentuk yang dimulai dari pengaduan masyarakat. Di tempat pengaduan tersebut masyarakat bisa mengadu tentang apa saja terkait aspirasi mereka. “Mekanismenya akan kita buat,” tambahnya. Semua surat yang masuk akan ditindaklanjuti, tapi bila belum ada tindak lanjut dipersilakan bagi mereka untuk datang dan akan dikomunikasikan lagi. Apabila hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka Hari Rakyat akan menjadi satu kali dalam satu bulan.

Sementara itu, mengenai pembangunan di Sumsel tergantung dari Pemprov Sumsel mengenai pembuatan sistem, pemilihan dan pelaksana dari orang-orang terbaik, dan bisa menerima pendapat dari orang. “Apabila ada perbaikan pembangunan akan kita support. Syaratnya lakukan perbaikan secara komprehensif agar pembangunan di Sumsel dapat dilakukan dengan baik. Sehingga uang negara yang masuk ke daerah bermanfaat,” jelas Marzuki yang juga sekjen Partai Demokrat ini.

Semua pembangunan, lanjut dia, harus memiliki asas manfaat bagi rakyat. Jangan asal proyek, seperti Rumah Potong Hewan (RPH) di Kecamatan Gandus, Palembang, yang kurang maksimal. “Kenapa uang pembangunan tidak dipakai untuk hal yang lain dulu? Kenapa harus buru-buru bangun itu kalau hal tersebut tidak segera dimanfaatkan,” cetusnya.

Sedangkan KHM Zen Syukri menambahkan, Ketua DPR-RI yang baru agar memperhatikan pola hidup kaum perempuan Indonesia yang kini banyak berbusana minim dan memperlihatkan auratnya. Karena itu bisa menimbulkan murka Allah. “Bagaimana pun caranya, saya meminta kepada Ketua DPR-RI yang baru agar juga memikirkan hal tersebut sehingga dapat mengurangi maksiat,” ungkapnya.

Dikatakan Marzuki, hal tersebut akan dipertimbangkan. “Semua aspirasi akan kita tampung dan akan kita pertimbangkan,” ungkap Marzuki.(Sumeks)

Dmitri Dijagokan Kuasai Danau OPI

PALEMBANG, SRIPO —Sebanyak 33 atlet Triathlon dunia siap menjajal lintasan Jakabaring dan Danau Ogan Permata Indah (OPI) dalam perhelatan Triathlon dan Aquathlon Asia di Palembang 10-11 2009. Mereka akan menjajal beningnya air danau buatan itu untuk memperbutkan total hadiah Rp 200 juta. Menegpora Adhyaksa Dault akan membuka kejuaraan ini sekitar pukul 06.00 pagi.

Menurut Presiden Federasi Triathlon Indonesia (FTI), Mark Sungkar, atlet triathlon peringkat dua dunia asal Rusia, Dimitri dan Steven Hewick asal Kanada, dua atlet andalan yang bakal menguasai danau OPI. Mereka pun sudah menjajal Danau OPI dan lintasi dua hari ini. Dimitri, menurut Mark Sungkar menyamakan, beningnya air Danau OPI seperti keindahan danau Taqish yang berada di Kanada.

“Hari ini (kemarin) mereka sudah menjajal danau OPI dan lintasan. Dimitri bahkan memuji beningnya dana OPI,” kata Mark Sungkar.

Mark Sungkar mengatakan, Dimitri sebagai atlet peringkat 2 dunia menjadi atlet pertama yang menjajal dinginnya danau OPI pada pukul 05.45 pagi. Dia akan berenang sejauh 1,5 kilometer, kemudian melintasi lintasan Jakabaring Jl Gubernur HA Bastari dengan menggunakan sepeda sepanjang 40 kilometer dan berlari hingga 10 kilometer hingga mencapai garis finish.

Indonesia antara lain menurunkan M Kadri asal Lombok Nusa Tenggara Barat. Pemuda usia 18 tahun ini merupakan raja Triathlon di tingkat Nasional. Sementara untuk Asia dia menduduki peringkat 15. Kadri bersama dua rekannya Agata dan Dodi membawa nama Indonesia. Kadri merupakan atlet andalan Indonesia. Pemuda kelahiran Lombok ini langsung menjadi juara Triathlon di musim pertamanya tahun 2007 Lombok. Selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009 kembali menjadi juara I nasional. Namun berlaga di Cina Taipe dan berhadapan dengan atlet-atlet dari benua lainnya, pemuda yang menekuni Pencak Silat ini finish di urutan 15.

Mark Sungkar mengakui atlet Indonesia harus bersaing ketat agar bisa bersaing dengan atlet asing.

Juga akan diperlombakan Sriwijaya Age Group Sprint Triathlon yang pesertanya semua utusan dari sejumlah provinsi di Indonesia.

Berhasil Meyakinkan “Kegiatan internasional ini berhasil dilaksanakan. Sebelum banyak hambatan, terutama kabut asap. Tetapi sudah diatasi dengan hujan buatan. Sebanyak 33 atlet peringat atas dari belahan dunia akan bertanding dan mencoba danau OPI dan lintasan Triathlon di Jakabaring,” kata Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin dalam jumpa pers, di Gedung Pemprov, Jumat (9/10).

Alex yang didamping Mark Sungkar, dan Ketua FTI Sumsel, Hanan Zulkarnain, pelaksanaan Traithlon ini, berhasil meyakinkan dan akhirnya seluruh atlet sudah bergabung di Hotel Jayakarta Diara.

Mark Sungkar mengungkapkan, para atlet terutama dari Kanada, Australia dan Amerika sempat ragu. Mereka sempat menyatakan mengundurkan diri dari perhelatan tingkat internasional ini.

“Tetapi kita yakinkan dan mereka akhirnya mau menjajal Danau OPI pada 10-11 Oktober nanti,” ujar Mark Sungkar.

Sementara itu Ketua FTI Sumsel, Hanan Zulkarnain mengatakan selama pelaksanaan ini Jl Gubernur HA Bastari dari Stadion Gerlora Jakabaring sampai dengan Simpang OPI akan diberlakukan sistem buka tutup.

Dalam pelaksanaan acara ini, pihaknya melibatkan 400 personel dari Poltabes Palembang, Brimobda Sumsel, dan Dishub. Selain mengamankan lokasi, para atlet dan panitia, mereka juga mengamankan lintasan.

Dalam even ini nomor yang dipertandingkan yakni, elite aquathlon untuk usia 20 ke atas, elite junior sprint aquathlon usia 16-19 tahun, elite trianthlon untuk usia 20 ke atas, dan elite junior sprint triathlon untuk pria usia 16-19 tahun dan wanita usia 18-19 tahun.

PKL, Dekat Sama Pasar Tradisonal

Pasar tradisional emang jadi alternatif buat sobat Xpresia yang pengen dapet barang idaman, tapi nggak bikin kantong jebol. Pasar tradisional udah jadi tempat sebagian orang buat menggantungkan hidupnya, baik pedagang ataupun pembeli.

Menurut Direktur PD Pasar Palembang Jaya, Drs H Syaifudin Azhar, di Kota Palembang, ada 33 buah pasar dibangun buat memenuhin kebutuhan jual-beli masyarakat. “Ada sekitar 20 ribu orang menggantungkan kehidupannya dari pasar tersebut,” tuturnya. Di Indonesia sendiri ada sekitar 15 juta orang terlibat dalam kehidupan pasar.

Menurutnya, masalah utama di setiap pasar yaitu keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Kok gitu? Soalnya, menurut beliau pedagang ini sering mengganggu ketertiban pasar, and sering bikin macet. Selain hal itu, kebanyakan dari mereka nggak nyetor pajak retribusi berguna bagi pembangunan daerah. So, jangan heran kalo ngeliat PKL main kucing-kucingan sama Polisi Pamong Praja (Pol PP).

But, mereka juga mau cari uang, kan? Lagi pula PKL kan juga bisa mengurangi angka pengangguran. Emang sih, nggak bisa dipungkirin kalo mereka juga ngebantu masyarakat buat ngedapetin barang dengan harga miring.

Well, kita doain aja semoga pemerintah dengan dukungan masyarakat bisa mecahin masalah satu ini. Biar mereka bisa tetep hidup, dan ketertiban kota tetep terjaga. Amin.(Sumeks)

Transmusi Tanpa Halte dan Jalur Khusus

PALEMBANG - Rencana Pemerintah Kota Palembang akan mengoperasikan bus transmusi sebagai angkutan massal pengganti buskota, disikapi berbeda oleh kalangan pemerhati dan masyarakat yang pernah menikmati jasa transfortasi ini di Jogjakarta. Sebelum bus dioperasikan, pemerintah kota diimbau untuk menyiapkan jalan, halte dan sarana pendukung lainnya sehingga tidak menimbulkan kemacetan baru.

Prof Dr Ir Dedik Budianto yang merupakan konsultan Lingkungan dan Perencanaan kepada Sripo, Senin (12/10) sempat mempertanyakan seberapa panjang dan jauh ruas jalan di Palembang sehingga ada ide dari pemerintah untuk mengoperasikan bus transmusi.

"Jalan di Palembang segitu-gitunya," katanya.

Kalau pun mau dipaksakan beroperasi, lanjut Dedik, maka pernyataan berikutnya adalah, apakah ruas jalan yang akan dilalui bus transmusi sudah ada. Jika nantinya beroperasi bersamaan dengan sisa-sisa buskota yang belum berkahir izin trayeknya, maka dipastikan akan terjadi krodit di Simpang Charitas dan titik kemacetan lainnya.
Untuk persoalan ketiga, Dedik mengaku belum melihat adanya perencanaan pembangunan halte yang benar -benar mencerminkan sebagai shelter bus transmusi yang memiliki pintu masuk dan pintu keluar menuju ke dalam bus.

"Bukan seperti halte yang ada selama ini, dimana orang naik dan turun bus seenaknya," katanya.

Senada dengan Dedik Budianto, dr Anton Suwindro pun mengingatkan agar pemerintah mencontoh bus trans Yogja yang lebih dahulu dijalankan, tidak perlu muluk-muluk mencontoh Busway di Jakarta. Menurutnya, lalu lintas di Yogjakarta sangat padat, mulai dari kendaraan roda empat, roda dua, sepeda dan bus pariwisata tetapi tidak ada kemacetan berarti, berbeda dengan Palambang. Padahal, ruas jalannya sempit.

Menurutnya, trans Yogja hanya sebuah buskota yang memakai AC dengan diawaki satu orang sopir dan satu orang pemandu bukan kenek karena tugasnya memandu orang untuk masuk ke bus dan keluar serta menginformasikan akan tiba di halte berikutnya. Pemandu tidak menarik retribusi dan kecepatan bus maksimal 45 KM/Jam, kebersihan dijamin,lampu terang benderang, lagu bukan house music yang memekakan telinga sampai lebih 85 db dan rute trans Yogja mencapai seluruh Yogjakarta.

Satu hal lagi, ungkap Anton, halte dibuat lebih tinggi dari jalan, yang didalamnya terdapat seorang yang menjual tiket Rp 3.000 berupa kartu plastik. "Tiket dimasukan ke box agar rolling gate terbuka. Pemandu di halte bertugas mencatat jam berapa bus datang dan berangkat sehingga dapat diukur laju bus dari satu halte ke halte yang lain," kata Anton Suwindro.

Anton Suwindro juga mempertanyakan ujicoba yang dilakukan Dishub dengan transmusinya dilakukan pengukuran waktu jarak tempuh dari Pusri-Charitas dan sebagainnya. "Kalau tidak diukur, bagaimana bisa mangatur operasional transmusi. Tanpa halte dan tanpa ruas jalan khusus transmusi, tidak ubahnya seperti regenerasi buskota yang mendapat toleransi untuk berhenti di lampu hijau dan berjalan di lampu merah," kata Anton.

Satu Kartu Beragam Fungsi

PALEMBANG - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sumsel secara bertahap, Selasa (13/10) antre membuat Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Balai Diklat Sumsel. Kartu pegawai baru ini dapat berfungsi sebagai Pengganti Kartu Pegawai (Karpeg), pengganti kartu kuning (Askes), dan Kartu Pensiun (Taspen) hingga sebagai pengganti layanan Taperum (Bapertarum). Untuk tahun 2009 ini, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) baru mampu melayani 2340 pegawai dari 8000 lebih jumlah PNS di Pemprov Sumsel.

Pengamatan Sripo di Balai Diklat Sumsel, harusnya PT Sucofindo sebagai penyedia jasa layanan KPE di Sumsel menyiapkan delapan counter yang dilengkapi, komputer dan satu kamera digital untuk pengambilan gambar pegawai, seorang petugas operator dan alat rekam sidik jari. Hanya saja, PT Sucofindo menyediakan empat konter dimana setiap PNS yang diambil fotonya butuh waktu 2,5 menit. Akibatnya, dari target 600 pegawai, realisasinya hanya 400 orang PNS. Beberapa PNS pun sepertinya tidak sabaran harus menunggu giliran. Kendala ini belum termasuk gangguan tehnis, seperti komputer rusak (error), lampu mati dan sebagainya.

Abu, PNS di Badan Kesbanglinmas-Pol Sumsel terlihat mengajukan protes, kenapa rombongan dari Kesbanglinmas-Pol belum juga mendapat giliran. H Haris sebagai Kasubid Dokumentasi dan Administrasi Kepegawaian di BKD Sumsel mencoba memberikan penjelasan dan memintanya bersabar.

"Teman-teman yang dipanggil, mereka yang sudah mengisi formulir data," katanya. "Pemanggilan pun dilakukan bertahap, yakni 10 orang setelah itu 10 orang lagi," jelas Haris.
Kepada Sripo, Haris mengatakan, untuk tahun anggaran 2009 ini dan sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 07 Tahun 2008 tentang kartu pegawai Negeri Sipil, untuk Sumsel baru dijatai 2340 pegawai. Sisanya, baru akan dilanjutkan di 2010. "Saya tidak tahu berapa anggarannya. Semua ditanggung BKN, BKD Sumsel hanya mengerahkan PNS untuk pengambilan gambar dan sidik jari," katanya.

Seperti diketahui, KPE dapat digunakan sebagai Pengganti Kartu Pegawai (Karpeg), Pengganti Kartu Kuning (ASKES), Pengganti Kartu Pensiun (Taspen), Kartu Layanan Taperum (Bapertarum), juga sebagai

Dompet Elektronik (e-wallet) dan Penghitungan Gaji dan Belanja Pegawai (Departemen Keuangan) sesuai PerMen Keuangan Nomor 96 / PMK.02 / 2006 tgl 16 Oktober 2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 (antara lain : Perjalanan Dinas, Biaya Akomodasi), kedepannya KPE dapat dikembangkan untuk fasilitas layanan lainnya (Parkir, Presensi, Akses Kontrol). "Di Sumsel, KPE dapat sebagai kartu ATM di Bank Sumsel," jelas Kabag Humas Pemprov Sumsel, Tonthowi yang juga mengikuti proses pengambilan gambar dan ikut antre bersamaan ratusan PNS lainnya.(Sripo)

2017, Bebas Bus Kota

PALEMBANG - Pemerintah kota ini menargetkan tahun 2017 bebas bus kota. Kebijakan tersebut menyusul akan beroperasinya bus rapid transit (BRT) Trans Musi di sejumlah jurusan secara bertahap.

“Pengoperasian BRT Trans Musi ini sebagai wujud komitmen kita memperbaiki sistem transportasi Kota Palembang. Juga meminimalisir tingkat kemacetan,” kata Agus Supriyanto, kabid Transportasi Jalan dan Rel Dishub Kota, kemarin (12/10).

Dikatakan, sistem schedule (jadwal) operasi juga teratur. Para sopir juga digaji. Pendek kata, acuan sopir bukan mencari penumpang, melainkan mengejar jadwal yang ada.

Ia menambahkan, proses pergantian secara bertahap dilakukan dengan menyetop izin trayek bus kota, terutama yang usia di atas 10 tahun. “Tidak akan kita perpanjang lagi. Lama-lama jadi berkurang. Tahun ini target tersisa 461 unit bus kota operasional. Kita perpanjang lagi trayeknya sekitar 80 unit. Yang jelas itu tadi. Tahun 2017, bebas bus kota,” bebernya.

Bagaimana dengan angkutan kota (angkot)? Kata Agus, angkot diupayakan sebagai penunjang untuk trayek daerah pinggiran. "Jadi ketika penumpang berhenti di halte Trans Musi, kalau mau ke daerah pinggiran bisa nyambung dengan menumpang angkot.”

Oleh sebab itu, beberapa angkot yang trayeknya masuk ke pusat kota akan dialihkan ke pinggiran. Ada 5 angkot yang dialihkan trayeknya, yakni angkot jurusan Plaju, Kertapati, Km 5, Bukit Kecil, dan Talang Betutu. "Sebenarnya sudah kita tawarkan 1 Januari lalu, tetapi tampaknya belum efektif.”

Pasalnya, prospek bisnis jasa angkutan lesu sehingga banyak pengusaha menolak. “Pastinya, kalau operasional Trans Musi hingga tahap ketiga, semua angkot harus mengikuti aturan dengan beralih ke trayek pinggiran. Sudah kita tawarkan 10 pilihan rute pinggiran, tinggal pilih saja. Misalnya trayek jurusan Kertapati-Plaju," tuturnya.

Sementara itu, uji coba Trans Musi, belum bisa dilaksanakan, meskipun 15 unit BRT Trans Musi sudah tiba. "Nunggu halte selesai. Mudah-mudahan akhir November selesai. Saat ini sedang dalam proses perancangan kerangka halte," ujar Agus.

Selain itu, proses administrasi Trans Musi juga belum selesai. Di antaranya, sewa terima barang dan plat nomor. “Jika semua sudah selesai, uji coba langsung di dua koridor tahap awal yakni Alang-Alang Lebar-Ampera dan PIM-Terminal Sako sambil sosialisasi kepada instansi terkait dan sekolah-sekolah.”

Di tahap awal ini, tambah dia, dana yang dihabiskan untuk proyek BRT Trans Musi sekitar Rp4,7 miliar untuk pembelian 10 unit Trans Musi. Dana tersebut berasal dari APBD dan Rp3,2 miliar khusus pembangunan 56 halte. "Sekitar 20 unit lagi kita tidak tahu berapa dananya. Sebab itu, bantuan dari pusat," ujarnya. Sisa 18 halte lagi swasta. “Setelah semua jalan, bus Trans Musi akan diserahkan ke pihak ketiga, tetapi perawatan halte tetap kembali ke Dishub,” tukasnya.

Selain itu, Ausaid Australia bersedia membantu pendanaan halte tahap 2 sebanyak 47 titik dan tahap 3 sekitar 60 titik. Nilainya Rp100 juta per halte. "Hitungan kami tidak sampai Rp100 juta, tetapi karena Ausaid minta bangun perkerasan lybay 10x3 meter di depan halte jadi cost menjadi tinggi," tuturnya.

Bantuan sendiri tidak langsung diberikan melainkan melalui Departemen Keuangan. Pengerjaan tetap dari dana APBD, setelah selesai baru dana bantuan dicairkan.

Tak hanya itu, kata Agus, GTZ (Jerman) juga bersedia membantu, tetapi bukan dalam bentuk fisik. Modelnya pendampingan, misalnya GTZ mendatangkan ahli bidang transportasi lalu mengadakan pelatihan untuk human resources, dan lainnya.

Sementara, CDIA (Asia) yang kantornya beralamat di Filipina bersedia membantu dalam bentuk studi, misal studi pengembangan transportasi. Kemudian studi ini bisa dijual untuk mendapatkan bantuan dari pusat.

Sekadar diketahui, tahap kedua BRT ditarget tahun 2010. Saat itu, operasi sebanyak 70 unit BRT Trans Musi dengan 47 titik halte untuk tiga koridor. Yakni Jakabaring-Ampera-PIM, Bandara-Bukit Siguntang, dan Plaju-Kertapati-Karya Jaya. Setelah tahap kedua selesai, melangkah ke tahap ketiga. Targetnya, 70 unit BRT Trans Musi dengan 60 titik halte untuk tiga koridor. Meliputi Terminal AAL-Musi II-Karya Jaya, Sako-Pusri-PIM, dan Kenten Laut-Dempo-JM. Totalnya 8 koridor. “Kalau sudah beroperasi semua, koneksinya ketemu di halte transit setiap pertemuan perlintasan,” tandasnya.(Sumeks)

Pelestarian Belida Perlu di Perdakan

PALEMBANG - Jumlah populasi ikan belida atau belido (hotopetrus chitala. H.B) di perairan Sungai Musi tinggal 10 persen lagi, akibat penangkapkan oleh masyarakat secara besar-besaran. Begitu pula dengan ikan lokal lain seperti betutu dan jelawat yang juga terancam kelestariannya.

Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum (BRPPU) Kota Palembang, Dr Ali Suman menjelaskan, faktor yang menyebabkan populasi ikan dengan bentuk badannya pipih dan kepala berukuran kecil disebabkan tinggingnya penangkapan oleh nelayan, banyaknya perkebunan menggunakan pestisida dan pencemaran limba di sepanjang sungai Musi. "Ikan Belida yang dijual di Palembang itu berasal dari Jambi dan Kalimatan," kata Dr Ali Suman,

Untuk menjaga agar populasi ikan belida, pemerintah harus mengeluarkan larangan dan membatasi penangkapan melalui Peraturan Daerah (Perda) terhadap ikan yang terancam punah dan mendorong dinas terkait untuk segera membudidayakan ikan lokal. "Tidak ada kendala dalam pengembangan ikan Belida dan ikan lokal lainnya, karena teknologi sudah dimiliki, tinggal kemauan dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat," katanya.(Sripo)

Ramai-Ramai Bikin KPE

PALEMBANG – Tak lama lagi, pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sumsel akan menggunakan kartu pegawai elektronik (KPE). Sejak dua hari lalu, telah dilakukan pendataan, sekaligus pengambilan foto dan sidik jari di aula Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Sumsel.

KPE ini nantinya dapat dipergunakan layaknya kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Setiap PNS dapat mengecek dan menarik gajinya menggunakan kartu tersebut.

Firdaus, koordinator IT pendataan pegawai menjelaskan, pelaksanaan pendataan sudah dilakukan sejak Senin lalu. “Menurut rencana, waktu pengambilan data plus foto dan sidik jari empat hari,” ungkapnya.

Berdasarkan database sementara, jumlah PNS Pemprov Sumsel yang akan dilayani pembuatan KPE-nya sebanyak 2.340 orang. Setidaknya, evaluasi hari pertama, bisa menyelesaikan pendataan 400 PNS.

Ia menerangkan, dalam pendataan itu pihaknya hanya melakukan pengambilan foto dan 10 sidik jari PNS bersangkutan. Untuk semua data pribadi baik itu nomor induk pegawai (NIP), pangkat, golongan dan sebagainya sudah masuk dalam database.”Semua data PNS sudah masuk. Kita hanya mengambil foto dan sidik jarinya saja.”

Sementara, Kasubbid Dokumentasi dan Administrasi Kepegawaian BKD Sumsel, H Haris menerangkan, target awal bakal melayani sekitar 600 PNS. “Faktanya yang selesai hanya 400 PNS. Belum lagi beberapa kali terjadinya error pada peralatan pendataan,”beber Haris. Seperti tidak dapat masuknya data foto, maupun sidik jari pegawai yang tidak terbaca alat pendeteksi.

Dikatakan Haris, jika semua alat berfungsi dengan baik, satu PNS hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 menit. Nah, kemarin, giliran PNS di lingkungan Biro Umum dan Humas yang berkesempatan membuat KPE. Pantauan koran ini, puluhan PNS terlihat antre sejak pagi.

Sekadar mengingatkan, tanggal 27 April 2009 dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Pemprov Sumsel dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). MoU itu dalam rangka penerapan KPE di lingkungan Pemprov Sumsel. Rencananya, KPE ini akan diberlakukan di seluruh kabupaten/kota.

Hanya, penerapannya akan dilakukan secara bertahap. Kartu itu bisa dipergunakan di seluruh wilayah Sumsel secara online. Artinya, kartu ini bisa diakses di seluruh wilayah Sumsel. Untuk pengadaan alat-alat pendukung penggunaan KPE ini dipercayakan kepada Bank Sumsel.(Sumeks)

Kawal Perda, Bentuk Tim Yustisi

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumsel sedang menyusun rancangan peraturan gubernur (pergub) tentang pembentukan tim yustisi. Tim ini beranggotakan satuan polisi pamong praja (Sat Pol PP) provinsi, kepolisian, kejaksaan, TNI, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lainnya.

“Keanggotaan tim nantinya akan diatur dalam pergub. Rapat hari ini (kemarin, red) baru pembahasan tahap awal,” ungkap Kasat Pol PP Sumsel, H Ubaidillah SH, usai rapat, kemarin.

Dijelaskannya, tim yustisi nantinya akan menegakkan aturan-aturan yang telah diatur dalam peraturan daerah (perda) dan pergub. Sebab, perda dan pergub ini mengatur semua kalangan, makanya keanggotaan tim yustisi juga diambil dari beberapa instansi yang berwenang. “Tim akan awasi penerapan perda dan pergub di dinas/instansi yang bermasalah dan tidak mampu diselesaikan dinas/instansi itu. Kita yang akan turun menyelesaikannya. Secara umum baru seperti itulah gambarannya,” cetus Ubaidillah.

Salah catu contohnya, pajak air bawah tanah yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumsel masih sangat minim. Nah, masalah ini akan dikaji. Kemudian, tim akan turun memastikan siapa saja yang menggunakan air bawah tanah. “Itu kan ada pajaknya dan diatur dalam perda. Pajaknya untuk menambah PAD. Kalau penerimaanya kecil, artinya banyak yang tidak bayar pajak. Ini akan kita selidiki.”

Apalagi, tambah dia, keberadaan tim yustisi untuk tingkat provinsi. Pendek kata, masalah-masalah yang tidak selesai oleh dinas/instansi di kabupaten/kota dapat ditarik. “Kita sifatnya lintas kabupaten/kota,” kata Ubaidillah lagi. Tim yustisi bakal melakukan sidak yustisi. Dalam waktu singkat langsung ambil keputusan dan jatuhkan sanksi.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Mukti Sulaiman SH MHum menambahkan, keberadaan tim yustisi dalam upaya penegakkan hukum terkait pelaksanaan perda dan pergub yang ada. Dikatakan, ide membentuk tim karena banyaknya perda maupun pergub yang tidak berjalan maksimal. “Sebenarnya ide ini sudah lama. Tapi kondisi sekarang tampaknya saat yang tepat,” ucapnya.

Tim yustisi akan diketuai Sekda Sumsel dibantu asisten pemerintahan, satuan Pol PP, serta wakil dari instansi berwenang lainnya. Soal perda atau pergub mana yang tidak berjalan maksimal, itulah yang nanti akan dikaji setelah tim yustisi ini terbentuk.(Sumeks)

Meilina Sumbang Emas Pertama Sumsel

PALEMBANG - Karateka asal Sumsel, Meilina Guntur berhasil mempersembahkan emas pertama untuk kontingen wong kito dalam lanjutan pertandingan cabor karate Pomnas XI di GOR Sriwijaya, Kamis (15/10). Meilina yang turun di kelas -60 melaju dengan mulus. Ia berhasil menjuarai pool B. Selanjutnya di babak final bertemu dengan karateka dari Sumatera Utara, Lusika. Dalam pertarungan selama tiga menit ini Meilina berhasil memukul lawannya.

Pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Meilina. Usai pertandingan, peraih perak di PON Kaltim 2008 ini mengaku puas, meski harus berjibaku dan mengorbankan tenaganya.

"Memang saya dibebani target emas di kejuaraan ini," kata Mei. Aliyudin Asral, Dewan Guru Senior Gojukai mengatakan, sejauh ini peluang mendapatkan emas masih terbuka. Meilina masih berpeluang lantaran turun di kelas bebas.

"Alhamdulillah ini emas pertama untuk cabor karate. Juga untuk Sumsel," ujar Ali. Humas Bapomi Sumsel, Kurnati Abdullah mengatakan, sejauh ini terhitung sejak 15.00, Sumsel naik 4 trip diperingkat 15 dengan mengumpulkan 1 emas, 1 perak, dan 19 perunggu. Seperti diketahui, Karate merupakan cabor unggulan bersama cabor sepak takraw, pencak silat, dan atletik. Namun sejauh ini baru karate yang mempersembahkan emas untuk Sumsel.(Sripo)

Buku Tes CPNS Diburu

PALEMBANG – Pasca pengumuman penerimaan CPNS, sejumlah toko buku di metropolis terlihat ramai pengunjung. Sebagian pengunjung terlihat begitu antusias memilih buku-buku persiapan tes CPNS. Kemungkinan, mereka berminat ikut tes CPNS pada bulan ini.

"Pengaruh pengumuman lowongan CPNS pengaruhnya sangat besar dengan penjualan buku buku di Gremedia. Meski kita tidak memberikan diskon, tapi animo pelanggan untuk membeli buku terkait soal dan persiapan tes CPNS cukup tinggi," jelas Rini, cosutumer service toko buku Gramedia.

Menurut Rini, setidaknya terjadi kenaikan 30 persen terhadap penjualan buku persiapan tes CPNS. Sebut saja yang diminati buku tes potensi akademik (TPA), buku psikotes, kumpulan soal-soal tes CPNS dan lainnya.

"Harga buku yang kita jual tersebut yang kita jual cukup beragam mulai dari Rp 15 ribu hingga diatas Rp 50 ribu. Sejak hari ini (kemarin,red), buku-buku itu sudah banyak di buru pembeli," katanya.

Kondisi serupa terlihat di toko buku Fitroh Tijaroh. Menurut Agus sebagai pemilik toko, dibukanya lowongan kerja CPNS berdampak besar terhadap penjualan buku yang berkaitan dengan tes CPNS di tokonya.

Andi, salah satu konsumen di Gramedia mengaku dirinya mencari buku psikotes khusus untuk mengikuti tes CPNS pada awal Novemeber mendatang. Kendati telah bekerja di salah satu perusahaan swasta di Palembang Andi tetap berniat untuk menjadi pegawai negeri." Ini hanya memanfaatkan kesempatan, siapa tahu bisa diterima di jadi PNS dan bekerja di pemerintahan," katanya.(Sumeks)

Kantor Camat AAL Didesain Bertingkat

AAL-Camat Alang-alang Lebar, Drs Kgs Sulaiman Amin mulai tidak betah berada di kantor kecamatan yang lama. Pasalnya, keinginan itu timbul manakala melihat bentuk dasar (master plan) kantor yang baru. Sehingga ingin cepat-cepat menempati lokasi kantor kecamatan baru yang berada di Jl Soekarno-Hatta, akses terminal AAL.

“Pengen sekali cepat pindah ke kantor camat yang baru. Sebab, kantor camat yang baru lebih luas dan aksesnya tepat di pinggir jalan. Kadang keinginan cepat pindah itu timbul, bila melihat bentuk desainnya. Mudah-mudahan akhir tahun ini, rampung. Meskipun secara keseluruhan belum rampung, tapi sudah bisa ditempati”, harap Sulaiman.

Sebagai perbandingan, kantor kecamatan AAL yang baru memiliki fasilitas ruang yang lebih memadai dari yang lama. Sebab, dilengkapi ruangan kerja yang terbagi-bagi sesuai peruntukan tugas. Termasuk pula kenyamanan beraktivitas kerja di dalam ruangan yang lebih luas.

“Kalau disini, ruang gerak dan aktivitas kerja sempit. Sebab, lokasi kantornya masih ngontrak yang telah jalan dua tahun. Ditambah lagi, fasilitas parkir kendaraan terbatas dan berdekatan pula dengan pemukiman warga”, ujar Camat AAL saat ditemui di ruang kerjanya di Komplek Villa Gardena.

Perlu diketahui, dana pembangunan kantor kecamatan AAL dikeluarkan pemerintah kota (Pemkot) Palembang. “Saya tidak tahu pasti berapa biaya yang dikeluarkan. Sebab, segala pembiayaan pembangunan dikelolah pemerintah kota sebagai penyandangnya,’’ bebernya.

Lebih lanjut dikatakannya, faktor mengontrak bukanlah menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada warga. Sebaliknya, pelayanan tetap menjadi prioritas utama. Bagaimanapun, sambung Sulaiman, petugas kecamatan tetap memberikan pelayanan penuh. Tanpa memilih, meskipun aktivitas kerja sedikit terkendala dengan terbatasnya ruangan administrasi. “Hingga saat ini, pelayanan tetap prima. Bahkan ruangan masih bisa menampung 10 orang lebih”, imbuhnya.(Sumeks)

Beberapa Fasilitas Dibangun Diatas Aset Pemprov

PALEMBANG Sripo- Kawasan reklamasi Jakabaring untuk kedepan direncanakan dibagun beberapa fasilitas perkantoran baik pemerintah ataupun swasta. Oleh karena Pemprov Sumsel berniat melakukan penertiban aset tanah di kawasan Jakabaring.

Asisten Pemerintahan Pemprov Sumsel Mukti Sulaiman yang ditemui usai memimpin rapat persiapan penertiban aset Pemprov Sumsel di Jakabaring menjelaskan, ada beberapa fasilitas yang akan dibangun. Diantaranya adalah Kantor Gubernur Sumsel, Kantor Bank Sumsel, SMA Internasional, perkantoran, lapangan golf serta perumahan untuk masyarakat.

"Bila masyarakat secara sukarela untuk meninggalkan tanah yang ditempati sekarang, maka tidak akan ada penggusuran," ujar Mukti, Jumat (9/10). Tetapi bila ada masyarakat yang ngotot karena memiliki surat tanah atau sertifikat tanah di kawasan Jakabaring, menurut Mukti akan diuji keabsahannya.

"Akan diuji dulu mana sertifikat yang sah," katanya. Dijelaskan bahwa ada sekitar 895 kepala keluarga yang masih bertahan bermukim diatas aset milik pemprov. Namun rumah permanen tidak banyak. Awalnya jumlah kepala keluarga yang ada diatas lahan sebanyak 1.046 orang.

Namun berdasarkan pendataan terakhir, jumlah warga yang bermukim 905 orang. Namun ternyata ada 10 orang yang secara sukarela meninggalkan aset Pemprov Sumsel. "Jadi jumlah yang tersisa adalah 895 orang," ujar Mukti.

Harus Bangga Jadi Wong Palembang

PALEMBANG–Hal terpenting untuk mempercepat akselerasi pembangunan di Palembang ialah dengan membentuk karakter bangga terhadap Kota Palembang sendiri. Perkataan tersebut dikemukakan oleh Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra, saat memberikan kuliah umum di acara Pelantikan Pengurus Ikatan Alumi Program Pascasarjana (IKA - PPs) Universitas Sriwijaya (Unsri) di Gedung Serbaguna PPs Unsri, Rabu (7/10).

“Jika masyarakat Kota Palembang bangga terhadap Kotanya sendiri, otomatis niatan dan motivasi untuk memajukan Kota Palembang di segala bidang akan terwujud,” jelas Eddy yang juga didaulat sebagai Ketua Umum Baru IKA – PPs periode 2009-2013.

Pada kesempatan ini juga Eddy sebagai Ketua Umum baru, mengharapakan hendakanya peran Alumni dari PPs Unsri yang telah banyak berkecimpung di Lembaga/Institusi Pemerintahan, hendaknya dapat memberikan sumbangsihnya dalam bentuk apapun terhadap percepatan perkembangan kemajuan kota Palembang.

“Kota Palembang bergerak ke arah yang maju, namun yang jadi masalah adalah seberapa cepatkah majunya?”tukasnya.

Dulu Palembang dipandang sebelah mata. Namun sekarang dengan adanya perbaikan di sana-sini, Palembang menjadi tempat yang sangat diminati. “Buka cuma itu, dengan didapatnya beberapa penghargaan baik nasional maupun Internasional, kini Palembang telah cukup dikenal di kawasan Asia Pasifik. Dan akan terus dikembangkan sehigga target untuk menjadikan Palembang sebagai Kota Internasional benar-benar terealisasi tahun 2013 ini,” terangnya.

Pada pelantikan pengurus baru IKA – PPs ini, dilantiklah Walikota Palembang Ir H Eddy Santana Putra dan Wakil Walikota Palembang H.Romi Herton, SH, MH sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKA – PPs Unsri Periode 2009-2013 beserta pengurus-pengurus lainnya.

Pembantu Rektor I, Zulkifli Dahlan mengatakan, hendaknya pada pengurus yang baru ini dapat juga mengembangkan PPs Unsri untuk benar-benar menjadi Kampus Riset. “Dimana hasilnya dapat menjadi masukan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di Kota palembang,” tukasnya.(Sumeks)

Ramai-Ramai Pakai Batik

PALEMBANG – Ditetapkannya Batik Indonesia ke dalam 76 warisan budaya tak benda oleh UNESCO di Abu Dhabi, kemarin (2/10), membuat masyarakat Indonesia, khususnya di Palembang ramai-ramai mengenakan batik. Seperti yang dilakukan oleh PT KAI (persero) Divre III dan PIM.

“PT KAI seluruh Indonesia pada tanggal 2 Oktober ini, semuanya menggunakan batik. Khususnya PT KAI yang Palembang ini. Baik itu pegawai di lapangan seperti Stasiun KA dan Pegawai di bagian kantor,” kata Drs As'ad Sayuti, Humas PT KAI (persero) Divre III.
Ia mengaku sangat bangga akan kebudayaan Indonesia ini. “Dengan dijadikannya batik sebagai aset nasional dan internasional, diharapkan dapat membangkitkan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri,”

Lebih lanjut, As’ad menjelaskan sangat setuju dengan adanya penggunaan batik ini. ”Dan batik ini kita pakai punya semdiri. Dan sudah terlihat jelas sudah ada minat dari pegawai PT KAI,” ujar As’ad.

Sementara itu, berdasarkan pantauan koran ini di lapangan terlihat berbagai pelayanan publik mengenakan batik. Mulai dari Bank Sumsel dan pusat perbelanjaan PIM yang mengadakan pembagian suvenir terhadap 400 pengunjung yang memakai baju batik

Sebar Kotak hingga Potong Gaji

PALEMBANG – Beragam cara dilakukan oleh warga Sumatera Selatan untuk membantu saudaranya yang tertimpa musibah gempa di Padang, Sumatera Barat. Peritel JM Group, misalnya, menyebar kotak sumbangan di outlet-outlet yang ada. Sementara, anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rela gajinya dipotong selama tiga bulan.

“Kita berikan sumbangan uang tunai Rp10 juta. Akan disalurkan melalui tiga media resmi di Palembang. Salah satunya, Sumatera Ekspres,” ungkap Adam Sautin, dirut JM Group, kemarin (3/10).

Aksi sosial tersebut, menurut Adam, rutin dilakukan saat sebuah daerah dilanda force major. Sebelumnya, JM Group dan konsumen setianya memberikan bantuan senilai Rp20 juta kepada korban tsunami Aceh 2004, serta sembako dan perlengkapan anak kepada korban kebakaran Sungki.

”Dana kami ambil dari program corporate social responsibility JM Group,” ujarnya. Selain menyumbang langsung, JM juga mengajak konsumennya turut berpartisipasi. Yakni, dengan menyediakan kotak sumbangan di lima outlet, Pasaraya JM, Grand JM, JM Kenten, Gaya Baru, Pasaraya Bandung.

”Kami siapkan beberapa boks di tiap outlet. Kami harap konsumen turut peduli, karena masyarakat di Sumbar sangat membutuhkan,” tuturnya. Kotak sumbangan, ungkap Adam, akan disediakan selama dua Minggu, mulai hari ini (4/10).

Dia menargetkan dana sekitar Rp30 juta terkumpul dari seluruh kotak sumbangan yang disediakan. ”Mudah-mudahan tercapai lebih banyak dari tsunami Aceh lalu. Kami yakin konsumen setia JM Group turut peduli akan nasib sesama di Sumbar,” tukasnya.
Terpisah, Ketua DPW PKS Sumsel, Yuswar Hidayatullah, menginstruksikan penggalangan dana untuk seluruh kader sebesar Rp50 ribu per orang. Khusus anggota legislatif tingkat provinsi, gajinya bakal dipotong Rp1 juta selama 3 bulan.

“Kalau anggota legislatif kabupaten/kota dipotong Rp500 ribu selama 3 bulan. Hingga hari ini (kemarin, red) dana yang terkumpul mencapai Rp165.176.000,” ungkap Yuswar lagi.

Ia juga menyebut, Posko P2B PKS Sumsel di Sumbar berada di Kabupaten Pariaman. Tepatnya, di Kecamatan Padang Sabo, Desa Lima Hindu. Hasil pantauan relawan, akibat gempa di Lubuk Lawek, Cumanak, Nagari, Pulo Katoh, sedikitnya 2.000 jiwa hilang tertimbun. “Warga selamat sangat membutuhkan makanan, obat-obatan, dan terpal,” ujarnya.

Bagaimana dengan posko Pemprov Sumsel di Universitas Andalas? Asisten III Provinsi Sumsel Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dr H Aidit Azis mengatakan, 38 personel yang dikirim masih membantu proses evakuasi dan pertolongan terhadap korban di Sumbar. Tim tersebut terdiri dari empat dokter, 10 paramedis, dua asisten apoteker, dua survailen, satu petugas komunikasi, satu tenaga administrasi, empat sopir dengan empat mobil berikut obat-obatan dan makanan. “Kondisi di sana sudah begitu banyak yang membantu, bahkan dari luar negeri dan diteken Pemprov Sumbar. Mungkin minggu depan personel kita sudah bisa ditarik pulang,” ujar Aidit.

Sementara itu, Kodam II/Sriwijaya siaga jika pemerintah daerah Sumbar sewaktu-waktu membutuhkan bantuan. “Catatan kita ada 11 orang yang menjadi korban gempa Kerinci, Jambi. Tiga di antaranya meninggal dunia. Salah satunya karena serangan jantung,” ungkap Pandam II/Sriwijaya, Mayjen M Sochib usai pembukaan lomba menembak di Markas Pomdam Sriwijaya, kemarin.

Menurut Pangdam, dia sudah menginstruksikan seluruh korem-korem dan tingkat bataliyon di wilayah Kodam II/Sriwijaya untuk siaga bencana alam. Apalagi, wilayah Kodam II seperti Bengkulu, Jambi, dan Lampung rawan gempa. “Kita susun tim untuk evakuasi, tim medis, dan tim perbekalan,” tukasnya.

Di sisi lagi, DPD Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia Sumsel (AKLI) Sumsel, kemarin, resmi mengirimkan 13 tenaga instalatir listrik berpengalaman ke Padang. “Tenaga relawan ini memang kita tugaskan untuk membantu percepatan perbaikan sejumlah jaringan listrik yang putus,” ujar Ketua DPD AKLI Sumsel, A Nasser Karim, di sela-sela pelepasan relawan yang di dalamnya juga tergabung delapan tim dari BP-Konselir Sumsel. Hadir, Ketua Badan Pelaksana Komite Keselamatan untuk Instalasi Listrik (BP-Konsuil) Sumsel, Prof Dr H Hazairin Samaulah MEng.(Sumeks)

Batik Palembang Usia 300 Tahun

SEBUAH fenomena langka terjadi sepanjang tahun 2008 silam, ketika tiba-tiba saja batik ngetren sebagai busana harian. Anak-anak muda tak lagi gengsi berbatik-ria ke kampus, mal, pesta, termasuk buat gaul. Puncaknya 2 Oktober 2009 lalu, Presiden SBY mencanangkan Hari Batik Nasional dan mendapat direspon positif masyarakat di berbagai penjuru tanah air. Dunia internasional melalui Unesco di PBB pun mengakui batik sebagai warisan budaya asli Indonesia.

Masyarakat Palembang tentu saja patut berbangga hati. Dari ribuan jenis batik di Nusantara, Kesultanan Palembang Darussalam ikut menyumbang motif khas yang masih eksis dan diburu kolektor sampai saat ini.

Motif batik seperti jeperi, bakung, jukung, babar emas, babar kecubung, dan daun teh diproduksi pengusaha tekstil di Pekalongan dan diberi nama batik palembang. Banyak yang tidak menyadari hal ini karena lebih familiar dengan kain songket. Padahal, seni mem

batik sudah ada di Palembang sejak 300 tahun lalu.

Desainer songket/batik beken Mir Senen masih menyimpan koleksi batik sebagi peninggalan Kerajaan Palembang -pascakeruntuhan Kerajaan Sriwijaya- itu di galerinya.

Batik ini sangat elegan dan indah. Warnanya didominasi merah dan emas karena pengaruh kuat budaya Cina. Pada masanya hanya digunakan kaum borjuis atau keluarga kerajaan menghadiri pesta pernikahan.

Berbagai motif batik sebagi, di antaranya sumping, bungo dadar, bungo delimo, bebek pulang sore, bungo pacik, bungo cino, dan bungo tanjung. Koleksi Mir Senen motif bungo kenango dengan atasan kadaka yang sudah robek di beberapa bagian.

Bagian atasan merupakan kain panjang yang dililitkan melingkari dada sampai perut. Sementara bawahan berbentuk rok panjang berkuran besar. Sebagai pelengkap penampilan, perempuan pada masa itu menggunakan selendang.

Batik ini menggunakan emas 24 karat bagian bawahan dalam bentuk prada. Merupakan batik tulis yang menggunakan pewarna bahan alami (non kimia) seperti buah rotan untuk warna merah, getah nangka mencipta warna kuning, dan buah mengkudu untuk warna biru.

“Kelebihan motif batik sebagi tidak bisa ditiru, beda dengan songket,” kata Mir Senen ketika ditemui Sripo di galerinya di Palembang, Sabtu (3/10).

Mir Senen mendapatkannya 30 tahun lalu dari salah satu keluarga kaya asli Palembang. Kain ini pernah ditawar Ny Hatta Radjasa, harganya mencapai puluhan juta.

Ia juga menyimpan 16 koleksi kayu cetakan motif batik sebagi yang dibuat dari kayu. Nilai historis dan seninya disebut-sebut lebih tinggi dari sejumlah motif batik Jawa yang dicetak pakai tembaga. Meseum Bala Putra Dewa juga menyimpan koleksi kayu itu.

Menurut Mir Senen, seni membatik dibawa rakyat Jawa sewaktu Kerajaan Majapahit menaklukkan Sriwijaya dan mengalami perkembangan pesat.

“Ada ratusan motif batik pada masa itu. Pengaruh Cina begitu kuat membentuk identitas baru yang di Jawa sendiri tidak ada,” katanya.

Perkembangan motif batik di Palembang juga dipengaruhi kehidupan religus masyarakatnya. Pada masa Kerajaan Palembang namanya Batik Palembangan menggunakan beragam bentuk hewan, seperti motif Simbur Tanduk Menjangan warna biru putih.

Batik palembangan lebih modern dari sebagi telah menggunakan kerah V dan mendapat pengaruh kuat budaya Jawa. Mir Senen berkesempatan memamerkan dua lembar batik yang didominasi warna coklat motif dan biru.

Perubahan terjadi pada batik palembang di jaman Kesultanan Palembang Darussalam yang menggunakan motif bunga. Warna kuning dan emas kembali mendominasi selain orange dan coklat. Batik ini sekarang diproduksi di Pekalongan.

“Nenek moyang Palembang yang bikin, Pekalongan yang punya nama. Sayang sekali karena semestinya kita harus akui produk daerah sendiri,” kata Mir Senen

74 Halte Transmusi Bakal Dibangun

PALEMBANG Sripo- Upaya pemerintah untuk melakukan modernisasi angkutan massal menggantikan bus kota yang selama ini sudah tidak laik lagi, sepertinya akan segera terwujud. Sebanyak 10 unit bus transmusi kapasitas 24 tempat duduk sudah diterima Pemprov Sumsel dan kini tengah persiapan membangun 74 unit halte.

"Bus kota yang habis izinnya secara bertahap tidak lagi diperpanjang. Selanjutnya, bus transmusi akan dioperasikan," kata Kadishub dan Infokom Sumsel Ir H Sarimuda MT saat upacara Hari Perhubungan di Lapangan Dishub Sumsel, Senin (5/10).

Ke-74 Halte yang akan dibangun umumnya berada di dalam Palembang dan beberapa titik di perbatasan Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir, pekerjaan akan dilakukan di 2010 dengan sumber dana dari APBN bahkan ada bantuan dari Australia dan sharing dana dari APBD kota dan Provinsi. Dengan adanya transmusi, sistem moda angkutan massal dalam kota akan lebih tertib dan benar-benar nyaman digunakan oleh masyarakat. "Operasional bus transmusi akan dibawasi dan diatur sebagai angkutan yang nyaman sekaligus menjadi aset wisata bagi pendatang untuk keliling kota Palembang," kata Sarimuda.

Perluasan Kampung Hijau Libatkan 4 RT

SUKODADI - Juara kampung ramah lingkungan tingkat Kota Palembang, yakni Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarame memperluas lokasi area penghijauan. Kegiatan ini melibatkan tiga rukun tetangga (RT) sekaligus dengan kriteria perluasan penghijauan, dan penyebaran tanaman. Sebelumnya kampung ramah lingkungan hanya dipusatkan di RT 24/05.

Camat Sukarame, Dra Lisma Feni SSos MM mengatakan, perluasan kampung ramah lingkungan tidak lepas dari partisipasi warga sekitar. Tiga RT yang dilibatkan, yakni RT 20/07, RT 23/07, RT 25/07 dan RT27/07 sehingga lingkungan di sekitar pemukiman warga menjadi lebih asri, teduh, dan nyaman.

“Perluasan dimaksudkan agar kesadaran warga untuk menjaga lingkungannya tetap bersih. Melalui program kampung ramah lingkungan yang mengajak serta dan kepedulian warga memanfaatkan lingkungannya. Salah satunya yakni penyebaran tanaman usaha maupun kesehatan,” kata Lisma.

Selain perluasan kampung ramah lingkungan, fasilitas taman hijau dibuat di halaman depan pemukiman warga. Seperti yang terlihat di RT 20/07 terdapat banyak jenis tanaman yang dikembangkan. Termasuk pula penyebaran pot tanaman di sepanjang Jl Anggrek, RT 20/07.

“Perluasan bukan hanya di satu RT saja. Tapi melibatkan 4 RT yang dibantu pula tambahan 60 pot bunga dari PT Angkasa Pura (AP) II Bandara SMB II Palembang. Pot itu, disebarkan di sepanjang Jl Anggrek, depan pemukiman warga,” kata Lisma yang didamping Lurah Sukodadi, Sumoro SE.

Ketua RT 24/05, Drs Najib Pradedi MM menjelaskan, pengembangan atau perluasan kampung ramah lingkungan di pemukiman warga berupa tanaman dan taman. Sehingga dapat dimanfaatkan hasilnya bagi pengembangan tanaman obat-obatan dan fasilitas bermain untuk anak-anak.

“Dengan perluasan yang melibatkan 4 RT, alhamdulillah direspons positif warga sekitar. Mereka terlibat langsung dengan menunjukkan kepeduliaannya dengan menanami pekarangan rumah. Baik tanaman hijau, hias maupun apotek hidup. Namun hal ini, terus digalakkan kepada warga sekitar lainnya,” terangnya.(Sumeks)