Hari Rakyat untuk Kepercayaan Publik

PALEMBANG - Tugas berat diemban Ketua DPR-RI masa bakti 2009-2014 asal Sumatera Selatan, Kiagus H Marzuki Alie MM. Ini utamanya dalam mengembalikan citra dan pandangan negatif masyarakat terhadap lembaga legislatif ini ke depannya.Sebab, selama ini rakyat memandang sebelah mata kepada para wakil rakyat ini. Apalagi banyak wakil rakyat yang tersandung kasus hukum, mulai dari pidana, asusila, hingga korupsi.

“Makanya, fokus utama saya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Pastinya dengan segenap kemampuan yang dimiliki untuk legitimasi lembaga DPR-RI,” tegas Marzuki saat acara syukuran terpilihnya dirinya menjadi anggota DPR-RI, sekaligus sang istri, Hj Asmawati, sebagai anggota DPD-RI kali kedua di kediamannya kemarin.Di antara terobosan yang bakal dilakukannya adalah dalam penyampaian aspirasi rakyat.

Terobosan baru tersebut adalah akan diadakannya Hari Rakyat dalam kurun waktu tiga bulan sekali. “Hari Rakyat itu nantinya akan menampung aspirasi dan keluhan rakyat. Dari situ diharapkan masyarakat tidak akan kecewa dan dapat menyampaikan aspirasinya kepada DPR,” bebernya di depan ratusan undangan dan beberapa tokoh masyarakat Sumsel, seperti Bupati OKUT Herman Deru SH MM, Wakil Ketua DPRD Sumsel A Djauhari, ulama KHM Zen Syukri, KH Usman Said, dan lainnya.

Diungkapkan Marzuki, latar belakang akan diadakannya Hari Rakyat tersebut berdasarkan banyaknya surat yang masuk ke mejanya tentang penyampaian aspirasi rakyat. Dan itu harus ada solusi. “Nanti akan dibagikan ke komisi dan akan ditentukan harinya kapan. Setelah itu diumumkan kapan pelaksanaan Hari Rakyat tersebut. Minimal kita akan menerima masyarakat yang belum ada tindak lanjut. Kalau sudah ada tindak lanjut tentu mereka tidak datang lagi,” ujar Marzuki.

Lebih jauh dikatakannya, tim akan dibentuk yang dimulai dari pengaduan masyarakat. Di tempat pengaduan tersebut masyarakat bisa mengadu tentang apa saja terkait aspirasi mereka. “Mekanismenya akan kita buat,” tambahnya. Semua surat yang masuk akan ditindaklanjuti, tapi bila belum ada tindak lanjut dipersilakan bagi mereka untuk datang dan akan dikomunikasikan lagi. Apabila hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka Hari Rakyat akan menjadi satu kali dalam satu bulan.

Sementara itu, mengenai pembangunan di Sumsel tergantung dari Pemprov Sumsel mengenai pembuatan sistem, pemilihan dan pelaksana dari orang-orang terbaik, dan bisa menerima pendapat dari orang. “Apabila ada perbaikan pembangunan akan kita support. Syaratnya lakukan perbaikan secara komprehensif agar pembangunan di Sumsel dapat dilakukan dengan baik. Sehingga uang negara yang masuk ke daerah bermanfaat,” jelas Marzuki yang juga sekjen Partai Demokrat ini.

Semua pembangunan, lanjut dia, harus memiliki asas manfaat bagi rakyat. Jangan asal proyek, seperti Rumah Potong Hewan (RPH) di Kecamatan Gandus, Palembang, yang kurang maksimal. “Kenapa uang pembangunan tidak dipakai untuk hal yang lain dulu? Kenapa harus buru-buru bangun itu kalau hal tersebut tidak segera dimanfaatkan,” cetusnya.

Sedangkan KHM Zen Syukri menambahkan, Ketua DPR-RI yang baru agar memperhatikan pola hidup kaum perempuan Indonesia yang kini banyak berbusana minim dan memperlihatkan auratnya. Karena itu bisa menimbulkan murka Allah. “Bagaimana pun caranya, saya meminta kepada Ketua DPR-RI yang baru agar juga memikirkan hal tersebut sehingga dapat mengurangi maksiat,” ungkapnya.

Dikatakan Marzuki, hal tersebut akan dipertimbangkan. “Semua aspirasi akan kita tampung dan akan kita pertimbangkan,” ungkap Marzuki.(Sumeks)